Polri Minta Tambahan Anggaran Rp66,1 Triliun untuk 2027, dari Kendaraan Listrik hingga Pemilu 2029
Main Agenda – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan kebutuhan anggaran tambahan sebesar Rp66,1 triliun untuk tahun 2027. Permintaan ini dirasa perlu guna mendukung pelaksanaan berbagai inisiatif strategis Polri, termasuk modernisasi alat transportasi polisi dan persiapan penyelenggaraan pemilu pada tahun 2029. Angka tersebut dianggap mewakili kebutuhan optimal institusi kepolisian untuk menjalankan program-program yang dinilai kritis dalam menghadapi tantangan keamanan dan sosial di masa depan.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) telah menetapkan pagu indikatif anggaran Polri tahun 2027 sebesar Rp118 triliun. Meski jumlah tersebut cukup besar, Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan bahwa angka ini belum mencukupi. “Pagu indikatif Polri untuk tahun anggaran 2027 masih di bawah kebutuhan ideal anggaran yang diusulkan Polri,” jelas Dedi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 17 Juni 2026. Ia menekankan bahwa perlu adanya peningkatan dana agar kepolisian dapat mencapai tujuan-tujuan strategisnya secara maksimal.
“Dana tambahan ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup, baik dalam hal teknologi maupun personel, agar Polri bisa menjalankan tugas-tugasnya secara efektif,” ujar Dedi. Ia juga menyebutkan bahwa kebutuhan anggaran Polri mencakup sejumlah proyek prioritas, termasuk penguatan kapasitas operasional dalam konteks perubahan iklim dan kebutuhan modernisasi armada kendaraan.
Permintaan anggaran tambahan tersebut berasal dari pengalaman Polri dalam menangani berbagai kasus sepanjang tahun 2026, yang menunjukkan bahwa kebutuhan dana telah meningkat signifikan. Program-program utama yang menjadi fokus adalah penerapan kendaraan listrik dalam operasional kepolisian, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meminimalkan dampak lingkungan. Selain itu, anggaran tambahan juga diperlukan untuk memperkuat sistem keamanan digital, terutama dalam menjaga data pribadi masyarakat serta mencegah ancaman siber yang semakin kompleks.
Persiapan penyelenggaraan pemilu 2029 menjadi salah satu alasan utama di balik peningkatan anggaran. Dedi menjelaskan bahwa tahapan ini memerlukan peningkatan ketersediaan infrastruktur, pelatihan personel, dan teknologi pendukung. “Kebutuhan anggaran terkait pemilu tidak hanya mencakup logistik, tetapi juga peningkatan kompetensi petugas keamanan dan pengelolaan informasi,” tambahnya. Ia menyoroti bahwa anggaran yang telah ditetapkan belum mencakup seluruh aspek yang diperlukan untuk menjaga stabilitas selama pemilu, termasuk pengawasan terhadap proses pemungutan suara dan penyelidikan terhadap potensi kecurangan.
Kebutuhan Anggaran yang Lebih Besar
Dalam rapat kerja, Dedi juga menyebutkan bahwa Polri mengusulkan peningkatan anggaran Rp66,1 triliun sebagai bagian dari rencana kerja jangka menengah. Usulan ini mengacu pada proyeksi pertumbuhan kebutuhan organisasi dalam beberapa tahun terakhir, di mana biaya operasional meningkat seiring dengan peningkatan jumlah personel dan peningkatan teknologi. Dedi mengungkapkan bahwa angka tersebut dihitung berdasarkan analisis kebutuhan nyata Polri, termasuk biaya pembelian kendaraan listrik, pengembangan sistem komunikasi, serta penguatan kelembagaan dalam menghadapi isu-isu sosial yang berkembang.
Selain itu, anggaran tambahan juga akan dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan pegawai. Dedi menegaskan bahwa ketersediaan dana yang lebih besar akan memungkinkan Polri untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam hal perlengkapan, pelatihan, dan fasilitas kesehatan. “Kebutuhan ideal anggaran ini mencakup segala aspek yang diperlukan untuk memastikan kinerja Polri tetap optimal dalam berbagai kondisi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kebutuhan tersebut juga mencakup pengadaan alat pelindung diri (APD) dan perlengkapan medis yang lebih lengkap, terutama dalam menghadapi situasi darurat kesehatan.
Pengajuan anggaran tambahan ini sejalan dengan target pembangunan nasional yang menekankan transformasi digital dan keberlanjutan lingkungan. Dedi menyoroti bahwa Polri berupaya menjadi institusi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, sehingga perlu dana tambahan untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik serta energi terbarukan dalam operasionalnya. “Kebutuhan anggaran ini tidak hanya untuk keamanan, tetapi juga untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas layanan publik,” kata Dedi.
Sejumlah anggota Komisi III DPR RI mengapresiasi usulan anggaran Polri, tetapi juga menyoroti perlunya transparansi dalam penggunaan dana tersebut. Beberapa anggota menegaskan bahwa pengawasan anggaran menjadi penting agar dana bisa digunakan secara optimal dan tidak terbuang. “Kami mendukung peningkatan anggaran, tetapi juga menginginkan penjelasan lebih rinci tentang bagaimana dana akan dialokasikan,” ujar salah satu anggota DPR yang tidak ingin disebutkan namanya. Ia menambahkan bahwa penggunaan anggaran harus mengarah pada hasil nyata, terutama dalam menangani kasus-kasus keamanan yang kompleks.
Kebutuhan anggaran tambahan ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi Polri dalam menjalankan tugasnya. Dedi mengungkapkan bahwa selama tahun 2026, Polri menghadapi berbagai situasi yang membutuhkan respons cepat, mulai dari peristiwa keamanan hingga penyelesaian konflik sosial. “Dengan dana yang lebih besar, Polri bisa lebih siap dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi, baik secara operasional maupun strategis,” imbuhnya. Ia menegaskan bahwa anggaran tambahan ini bukan sekadar untuk kebutuhan sekarang, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang.
Pemilu 2029 menjadi salah satu fokus utama dalam rencana kerja Polri. Dedi menjelaskan bahwa proses pemilu memerlukan pengawasan yang ketat dan ketersediaan kekuatan penjaga keamanan yang cukup. “Kebutuhan anggaran untuk pemilu ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari penyelenggaraan hingga pascapemilu,” kata Dedi. Ia juga menekankan bahwa anggaran tambahan ini akan digunakan untuk memastikan partisipasi masyarakat yang lebih luas dan keberlanjutan proses demokrasi.
Permintaan anggaran tambahan ini menunjukkan komitmen Polri untuk meningkatkan kinerja institusi kepolisian. Dedi menyatakan bahwa peningkatan dana akan membantu memperkuat kemampuan Polri dalam menjalankan tugas-tugasnya, termasuk penegakan hukum dan pelayanan publik. “Dengan anggaran yang lebih besar, Polri bisa beradaptasi dengan dinamika keamanan dan sosial yang terus berubah,” jelasnya. Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan usulan ini secara serius untuk memastikan keberhasilan berbagai program strategis yang telah direncanakan.
Sejumlah anggota komisi juga menyoroti pentingnya ko
