Hadapi Ancaman El Nino, Menko Polkam Djamari Aktifkan Kembali Desk Karhutla
Latest Program – Dalam upaya mengatasi dampak dari siklus iklim El Nino yang diprediksi akan mengintai pada tahun 2026, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengambil langkah strategis dengan mengaktifkan kembali Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla. Langkah ini diperkuat melalui Peraturan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Nomor 60 Tahun 2026, yang menandai pengembalian fungsi koordinasi pemerintah dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Desk Karhutla yang diaktifkan kembali ini bertujuan untuk mendorong kerja sama lintas sektor dan tingkat pemerintahan. Fungsi utama dari desk tersebut mencakup penyelarasan kebijakan, pemantauan kondisi di lapangan, serta evaluasi keberhasilan upaya pencegahan karhutla. Dengan mengaktifkan kembali mekanisme ini, pemerintah berharap mampu mengurangi risiko kebakaran hutan yang sering meningkat selama musim kemarau, terutama yang dipicu oleh fenomena iklim El Nino.
El Nino, yang merupakan salah satu siklus iklim ekstrem, dikenal memicu kondisi cuaca panas dan kurangnya curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Fenomena ini membuat vegetasi kering lebih rentan terbakar, sehingga mendorong terjadinya kebakaran hutan yang sering menyebabkan asap berkepanjangan dan dampak lingkungan yang serius. Dengan adanya desk koordinasi khusus, pemerintah menegaskan komitmennya untuk merespons ancaman ini secara lebih cepat dan efektif.
“Kita tidak lagi mengandalkan pendekatan sektoral masing-masing, melainkan menyatukan peran semua pihak dalam kerangka kerja kolaboratif nasional,” ujar Djamari dalam pernyataan tertulis, Sabtu (20/6). Menurutnya, pendekatan ini mengutamakan kepentingan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan stabilitas nasional sebagai prioritas utama. Ia menekankan bahwa perlu keterlibatan seluruh elemen pemerintah, termasuk lembaga pemerintah daerah, untuk memastikan pencegahan karhutla berjalan terpadu.
Sebelumnya, peran Desk Karhutla telah dikenal dalam beberapa tahun terakhir sebagai pusat pengelolaan kebijakan penanggulangan kebakaran hutan. Namun, dalam beberapa periode, desk ini sempat tidak aktif karena berbagai alasan administratif dan perubahan fokus kebijakan. Dengan dinyatakan kembali aktif, desk ini akan menjadi wadah untuk mengintegrasikan upaya pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi ancaman karhutla.
Kebijakan ini juga merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk meminimalkan kerugian akibat kebakaran hutan, yang selama ini menjadi salah satu masalah lingkungan yang paling mengkhawatirkan. Dalam Permenko Polkam No 60 Tahun 2026, desk koordinasi ini diberikan kewenangan untuk memastikan kebijakan penanggulangan karhutla terimplementasi secara terpadu, termasuk dalam bidang pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan keamanan. Dengan adanya integrasi ini, perencanaan dan pelaksanaan tindakan pencegahan dapat lebih terarah dan cepat.
Menko Polkam Djamari menegaskan bahwa persiapan menghadapi El Nino membutuhkan kehati-hatian ekstra. “Kita harus memperkuat sistem pengawasan dan respons sejak awal musim kemarau,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa kebakaran hutan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menyebabkan gangguan pada sektor ekonomi, kesehatan masyarakat, dan kebijakan pertanian. Dengan melibatkan seluruh stakeholder, desk ini diharapkan menjadi pusat koordinasi yang meminimalkan duplikasi tugas dan meningkatkan efisiensi dalam mengambil keputusan.
Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 2024 mencapai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan untuk memperkuat sistem penanggulangan karhutla sangat mendesak. Dengan pengaktifan kembali desk ini, pemerintah berharap dapat menghindari terulangnya skenario serupa di masa depan, terutama ketika El Nino kembali menyerang.
Para ahli lingkungan menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah penting dalam merespons ancaman iklim yang semakin tidak menentu. “Dengan sistem koordinasi yang terpadu, kita dapat lebih mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan meminimalkan dampaknya,” kata seorang pakar iklim di kementerian lingkungan hidup. Ia menambahkan bahwa peran desk koordinasi juga penting untuk mendorong penggunaan teknologi pemantauan jauh lebih luas, termasuk dari satelit dan drone, guna mendeteksi titik awal api sejak dini.
Dalam konteks ini, Menko Polkam Djamari menyebut bahwa pengaktifan desk Karhutla adalah bagian dari kebijakan jangka panjang pemerintah untuk menangkal risiko lingkungan. “Kita harus membangun sistem yang lebih kuat dan responsif, yang mampu menangani kejadian kebakaran hutan dalam skala besar,” ujarnya. Dengan demikian, pemerintah mengharapkan kerja sama yang lebih baik antara pusat dan daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan indikasi awal kebakaran.
