DPR Minta Pelaku Penyekapan dan Penyiksaan Perempuan di Bandung Dihukum Kebiri
Kasus Kekerasan di Bandung Menjadi Sorotan Publik
Solution For – Sebuah kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan yang diberi inisial YTR di Bandung, Jawa Barat, telah memicu kecaman luas dari berbagai pihak. Kebutuhan akan keadilan dan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender terus meningkat, terutama setelah informasi mengenai tindakan berulang yang dilakukan pelaku terungkap. Peristiwa ini menarik perhatian masyarakat luas, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang aktif dalam isu keadilan gender.
Komentar Anggota DPR dari PKB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam tegas kejadian penyekapan dan penyiksaan yang menimpa YTR. Menurutnya, kasus ini tidak bisa dianggap sebagai tindakan kekerasan biasa, tetapi sebagai bentuk kejahatan yang sangat berat. Abdullah menyebutkan bahwa pelaku telah menimbulkan rasa penderitaan fisik dan psikologis yang mendalam, serta merampas kebebasan korban dalam jangka waktu yang lama. “Ini adalah kejahatan yang merusak martabat korban secara berulang, sehingga hukuman kebiri harus dipertimbangkan sebagai opsi yang paling tepat,” ujarnya, dalam wawancara dengan media pada Rabu, 24 Juni 2026.
“Kejahatan ini bukan sekadar penganiayaan biasa, ini adalah tindakan yang merampas kebebasan dan menghancurkan martabat korban secara berulang dalam kurun waktu yang panjang. Pelaku layak mendapat hukuman kebiri,” kata Abdullah.
Abdullah menekankan bahwa kejadian ini menjadi contoh nyata dari kecenderungan pelaku kekerasan gender untuk melakukan tindakan teror yang mengancam keselamatan perempuan. Ia menyoroti bahwa korban, YTR, telah mengalami perlakuan berulang yang mencakup penyekapan, penyiksaan, dan kemungkinan pemerkosaan. Menurutnya, fakta bahwa pelaku memiliki riwayat tindakan kekerasan terhadap mantan istrinya menunjukkan pola perilaku yang berbahaya dan memerlukan penanganan khusus.
Pola Kekerasan Berulang Menjadi Fokus Perhatian
Dalam upaya memberikan keadilan, Abdullah menyarankan bahwa aparatur hukum harus memberikan hukuman maksimal kepada pelaku, termasuk opsi kebiri yang dipertimbangkan sebagai bentuk hukuman yang memutus kemampuan pelaku untuk menimbulkan kerusakan lebih lanjut. Menurutnya, kebiri bukan hanya hukuman, tetapi juga langkah pencegahan yang penting untuk melindungi perempuan dari ancaman pelaku di masa depan. “Kebiri menjadi solusi yang mampu menghentikan potensi tindakan kekerasan berulang, terutama jika pelaku memiliki riwayat kejahatan yang serius,” ujarnya.
“Fakta bahwa pelaku diduga pernah melakukan kekerasan terhadap mantan istrinya menunjukkan pola perilaku yang berbahaya. Hukuman kebiri tidak hanya sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga upaya melindungi masyarakat, khususnya kaum perempuan, dari potensi ancaman pelaku di masa mendatang,” ujarnya.
Kasus YTR dianggap sebagai salah satu contoh kekerasan berbasis gender yang berulang dan sistematis. Abdullah mengatakan bahwa kejadian serupa sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, terutama di lingkungan keluarga dan komunitas. Ia berpendapat bahwa sistem hukum harus lebih ketat dalam menangani pelaku kekerasan yang memiliki motif tersembunyi dan potensi merusak korban secara permanen. Selain itu, ia menyoroti bahwa perlindungan korban tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga memerlukan perubahan pola pikir masyarakat terhadap perempuan sebagai objek kekerasan.
Rekomendasi untuk Menegakkan Hukum Lebih Tegas
Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap korban, Abdullah mengusulkan adanya posko pengaduan khusus yang dibuka oleh kepolisian. Menurutnya, langkah tersebut sangat penting untuk mendorong korban melaporkan kekerasan yang mereka alami, terutama jika mereka merasa takut atau trauma. “Dengan adanya posko ini, masyarakat bisa lebih nyaman memberikan laporan kekerasan, dan kemungkinan adanya korban lain yang terlantar akan terungkap,” jelas Abdullah.
Abdullah juga mengingatkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan harus dianggap sebagai isu prioritas nasional. Ia menilai bahwa berbagai lembaga perlindungan perempuan telah berupaya keras dalam menangani masalah ini, tetapi hukuman yang diberikan masih terasa ringan. Menurutnya, tindakan kebiri bisa menjadi langkah efektif untuk menegakkan hukum secara lebih tegas. “Hukuman kebiri bukan hanya hukuman fisik, tetapi juga menyimbolkan penolakan terhadap perilaku kekerasan yang menimbulkan trauma jangka panjang,” tambahnya.
Dampak Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia
Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih menjadi tantangan besar dalam penerapan keadilan. Berbagai lembaga perlindungan perempuan selama ini menekankan pentingnya pendekatan holistik, yang tidak hanya fokus pada proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi fisik dan mental korban. Abdullah menyatakan bahwa kejadian YTR membuktikan bahwa kekerasan berbasis gender seringkali tidak hanya terjadi di luar rumah, tetapi juga dalam lingkungan keluarga. “Korban sering kali terlunta karena rasa takut dan tekanan psikologis yang mengakar, sehingga keberanian mereka untuk melaporkan kekerasan bisa terkikis,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa hukuman kebiri dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk menegakkan hukum secara tegas. Menurut Abdullah, kebiri tidak hanya menghukum pelaku secara fisik, tetapi juga memberi pesan bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan akan dihukum secara berat. “Dengan hukuman ini, kita menunjukkan komitmen untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan, baik yang berulang maupun yang bersifat kronis,” jelasnya.
Kasus YTR menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk memperkuat kepedulian terhadap perlindungan perempuan. Abdullah menilai bahwa tindakan kekerasan berulang seperti ini menunjukkan adanya kecenderungan pelaku untuk melakukan tindakan teror, sehingga hukuman kebiri menjadi opsi yang mampu memutus siklus kekerasan tersebut. “Kita harus bersikap tegas, agar pelaku tidak berani melakukan kekerasan lagi, terutama terhadap korban yang masih hidup,” tutupnya.
