Satpol PP Bandung Serukan Pengawasan Ketat Ruang Publik Pasca Penertiban Jalan Dipatiukur
Meeting Results – Hasil rapat penataan ruang publik Kota Bandung menjadi sorotan setelah pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyelesaikan penertiban fisik di kawasan Jalan Dipatiukur dan Monumen Perjuangan (Monju). Dalam meeting results yang digelar, Satpol PP menegaskan pentingnya komitmen dari pemimpin wilayah untuk menjaga konsistensi lingkungan yang telah dibersihkan. Langkah ini melibatkan penghapusan struktur bangunan ilegal, serta perencanaan pengelolaan yang lebih terpadu untuk mencegah kembalinya pedagang kaki lima (PKL) dan aktivitas lain yang mengganggu ketertiban.
Proses Penertiban Berjalan Terstruktur
Sebelum alat berat diterjunkan ke lokasi, Satpol PP memastikan seluruh prosedur operasional standar (SOP) telah diikuti secara lengkap. Hal ini mencakup sosialisasi kepada masyarakat, pertemuan koordinasi dengan dinas teknis, dan pendekatan persuasif kepada para pedagang. Tujuan sosialisasi adalah membangun kesadaran warga mengenai keharusan menjaga kebersihan dan ketertiban di kawasan yang sebelumnya menjadi titik kumpul PKL. Dengan langkah ini, Satpol PP berharap mengurangi resistensi pedagang, sekaligus memprioritaskan kepentingan masyarakat.
Kemitraan dengan Pihak Terkait
Penertiban Jalan Dipatiukur disusun secara kolaboratif antara Pemerintah Kota Bandung dan instansi terkait seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Penanaman Modal. Kerja sama ini bertujuan memastikan proses penataan berjalan efektif, terutama dalam menangani area kompleks seperti trotoar dan pinggir jalan. Koordinasi intensif diharapkan mencegah terulangnya masalah serupa setelah pembersihan selesai, dan menjamin keberlanjutan kebijakan ruang publik.
Kasatpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, menekankan bahwa pengawasan ketat di tingkat kecamatan menjadi kunci utama. Ia menyatakan empat camat yang terlibat langsung hadir saat arahan disampaikan. “Saya minta mereka memastikan area ini tetap terjaga bersih dan tertib, serta menghentikan aktivitas pedagang dari luar yang bisa mengganggu keadaan saat ini,” kata Bambang kepada Pikiran Rakyat, Rabu, 24 Juni 2026.
“Jangan sampai ada lagi pedagang dari luar atau siapa pun yang kembali mendirikan bangunan dan berdagang di sini,” tambah Bambang. Ia menjelaskan bahwa pelibatan camat memastikan kebijakan penertiban tidak hanya simbolis, tetapi juga menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pengawasan perlu dilakukan secara rutin, bukan hanya sekali dalam proses pembersihan.
Dalam upaya mempertahankan hasil penertiban, Satpol PP tidak hanya mengandalkan kehadiran camat, tetapi juga sinergi dengan Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Sosial Daerah Kota Bandung (DSDPN). Dinas-dinas ini akan mengatur program penataan lanjutan, mulai dari tata ruang estetika hingga pembinaan bagi pelaku usaha yang sesuai aturan. Selain itu, pihak terkait siap memastikan penggunaan lahan lebih produktif, seperti mengisi ruang kosong dengan aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat.
Pasca-pembersihan, trotoar dan jalur khusus di Jalan Dipatiukur telah diperbaiki. Langkah ini menciptakan ruang yang lebih nyaman bagi pejalan kaki dan menambah kesan rapi di sekitar Monju. Bambang menegaskan bahwa ruang publik yang terawat tidak hanya mengurangi kekacauan, tetapi juga meningkatkan kenyamanan warga sekitar. “Dengan penertiban ini, kawasan Dipatiukur dapat menjadi lebih indah dan berfungsi optimal,” tegasnya.
Kehadiran empat camat di lokasi penertiban menjadi penekanan bahwa peran pemerintahan kecamatan tidak bisa diabaikan. Mereka bertugas memastikan kebijakan penataan berjalan konsisten, bahkan setelah penertiban selesai. Bambang juga meminta camat untuk menyosialisasikan kembali hasil meeting results ini kepada masyarakat, agar semua pihak memahami tanggung jawab bersama dalam menjaga kawasan publik. Dengan dukungan kemitraan dan pengawasan ketat, Bandung berharap menciptakan lingkungan yang lebih terorganisir dan layak huni.
