Bela Gibran Soal Mahasiswa UBK Terima Suap, Gerindra: Yakin Tidak Ada Sangkut Pautnya
Facing Challenges – Kasus korupsi yang menyeret mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) menjadi sorotan publik kembali diperdebatkan setelah Sekretaris Fraksi Gerindra DPR, Bambang Haryadi, mengungkapkan pendiriannya terkait kejadian tersebut. Bambang menilai, isu suap yang diterima oleh para mahasiswa UBK setelah bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki hubungan langsung dengan mantan wapres tersebut. Dalam wawancara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 24 Juni 2026, Bambang menjelaskan bahwa kasus tersebut merupakan tanggung jawab universitas sendiri.
“Saya sangat yakin bahwa kasus tersebut tidak terkait langsung dengan beliau. Mungkin ada pihak lain yang terlibat, tapi kita tidak tahu,” ujar Bambang, sambil menegaskan bahwa semua pihak harus mempercayai penjelasan yang diberikan oleh lembaga pendidikan.
Bambang juga menyoroti potensi dampak negatif dari isu ini terhadap hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran. Menurutnya, jika kasus suap mahasiswa UBK terus dikaitkan dengan Gibran, hal itu bisa memicu keengganan publik terhadap koordinasi antara dua tokoh partai tersebut. “Jangan sampai kasus ini digunakan sebagai alat untuk memecah belah kemitraan antara Presiden dan Wakil Presiden,” tambahnya.
Kasus suap ini terjadi setelah mahasiswa UBK diduga menerima uang dari pihak tertentu agar tidak mengungkap aksi demonstrasi di Kawasan Istana Negara. Isu tersebut muncul setelah beberapa mahasiswa memberikan pernyataan kepada media bahwa mereka terpaksa menyetujui pembayaran suap untuk menghindari tekanan dari pihak yang memangku kepentingan politik. Meski demikian, Bambang menegaskan bahwa penyebab utama dari kasus tersebut adalah tindakan internal universitas.
“Kasus suap ini justru mencerminkan kelemahan pengelolaan internal UBK. Jika pihak universitas sendiri tidak mampu mengontrol situasi, maka kejadian ini tidak bisa disalahkan pada Gibran atau Presiden,” jelas Bambang, menyoroti pentingnya kejelasan dari institusi pendidikan dalam menangani masalah korupsi.
Dalam wawancara yang sama, Bambang juga meminta agar isu ini tidak dijadikan sarana untuk merusak hubungan harmonis antara Prabowo dan Gibran. Keduanya, menurutnya, selama ini memiliki kemitraan yang sangat baik dan saling mendukung dalam berbagai kebijakan pemerintahan. “Hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden sampai saat ini masih sangat kuat dan solid. Kita harus menjaga sikap netral serta menghindari kesan memecah belah,” tegasnya.
Bambang menekankan bahwa suap yang diterima mahasiswa UBK tidak terkait dengan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Menurutnya, pihak-pihak yang melakukan suap mungkin hanya memanfaatkan kesempatan untuk menghalangi aksi demonstrasi yang mereka lakukan. “Gibran tidak perlu memberikan klarifikasi tambahan terkait kasus ini. Karena itu bukan tanggung jawabnya, melainkan tugas dari pihak universitas dan orang-orang yang terlibat langsung,” paparnya.
“Saya rasa ini adalah isu yang tidak perlu kita terlalu memikirkan. Justru, kita harus memperkuat dukungan terhadap Prabowo dan Gibran dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara,” tambah Bambang, menjelaskan bahwa Fraksi Gerindra akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Rizal Ramli, meskipun ada kejadian-kejadian seperti ini.
Kasus suap ini juga menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat. Sejumlah kalangan mengkritik Gibran karena dianggap terlibat dalam pemberian suap, sementara pihak lain mempertahankan pendiriannya bahwa kasus ini bersifat terpisah. Dalam konteks politik, Bambang menilai bahwa keterlibatan Gibran dalam isu ini harus diukur berdasarkan bukti yang jelas, bukan asumsi atau penafsiran terlalu serius.
Bambang menambahkan bahwa Gerindra berharap pihak berwenang bisa menyelesaikan kasus suap tersebut secara adil dan transparan. Ia yakin, jika dilihat dari segi prosedur, mahasiswa UBK tidak memiliki hubungan langsung dengan Gibran, dan pemberian suap itu adalah tindakan individu atau kelompok tertentu. “Kita harus mempercayai lembaga-lembaga independen dalam meneliti kasus ini. Jangan sampai kita terburu-buru menyalahkan pihak tertentu tanpa bukti,” pesannya.
Kasus ini juga menjadi momentum untuk mengkritik kinerja lembaga pendidikan. Bambang menilai bahwa UBK harus lebih waspada dalam mengawasi kegiatan mahasiswa, terutama ketika mereka terlibat dalam isu-isu politik. “Universitas adalah tempat pendidikan, jadi mereka harus mampu menjaga integritas dan transparansi,” katanya, menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kasus suap bisa memperlihatkan kelemahan sistem pengawasan di lingkungan kampus.
Dalam upaya menjaga stabilitas pemerintahan, Bambang berharap semua pihak bisa memahami bahwa kasus suap mahasiswa UBK adalah sebuah kejadian yang independen dan tidak mengguncang kepercayaan publik terhadap Presiden dan Wakil Presiden. “Kita harus terus mendukung keberlangsungan pemerintahan, karena hal ini penting bagi keberhasilan program-program yang telah dijanjikan,” pungkasnya.
