Dasco Pimpin Rakor Bahas Satgas Mitigasi PHK
Key Discussion – Dalam upaya mengantisipasi kenaikan tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sektor industri, Wakil Ketua DPRRI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi untuk membahas strategi mitigasi PHK. Kegiatan ini diadakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026, sebagai langkah kolektif antara pemerintah dan DPR dalam menangkal dampak negatif yang mengancam para pekerja. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani, serta Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Tema utama pembahasan kali ini adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK, yang bertujuan untuk mengurangi risiko pengangguran massal dan menjaga stabilitas ekonomi tenaga kerja.
Rapat Koordinasi sebagai Langkah Antisipatif
Rapat yang dihadiri oleh sejumlah menteri dan perwakilan organisasi buruh ini bertujuan mengkoordinasikan langkah-langkah pencegahan PHK sebelum dampaknya terasa lebih luas. Dasco menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan kerangka kerja yang akan dijalankan oleh Satgas Mitigasi PHK. “Pada hari ini kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang satgas mitigasi PHK,” ujar Dasco, setelah selesai mengikuti acara tersebut. Ia menegaskan, Satgas ini akan berperan aktif dalam memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi mengalami krisis, serta merancang solusi sesuai dengan kondisi pasar yang dinamis.
“Dari hasil pembicaraan tadi ada beberapa hal yang masing-masing pihak akan menyampaikan supaya masyarakat tahu dan para pekerja juga dapat lebih jelas,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, Dasco menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga legislatif dan pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang efektif. “Kita perlu memastikan bahwa upaya mitigasi PHK tidak hanya berfokus pada perusahaan besar, tetapi juga mencakup usaha kecil dan menengah yang bisa terkena dampak secara signifikan,” tambahnya. Ia juga menyoroti peran aktif organisasi buruh dalam memantau situasi kerja di lapangan, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih representatif dan berimbang.
Peran Prasetyo Hadi sebagai Ketua Satgas
Sebagai bagian dari rapat koordinasi, Mensesneg Prasetyo Hadi dipercaya menjadi ketua Satgas Mitigasi PHK. Tugas utama satuan tugas ini adalah memetakan perusahaan-perusahaan yang sedang menghadapi krisis dan merancang strategi pencegahan pengangguran. “Hari ini kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi,” katanya.
“Kita segera mencari jalan keluar yang mungkin dalam satu-dua hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor membutuhkan gas, terutama di sektor industri, dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya,” ucapnya.
Prasetyo menyoroti bahwa kenaikan harga gas alam cair (LNG) menjadi salah satu faktor yang memperparah tekanan pada sektor industri. Dengan mengatasi masalah ini, Satgas diharapkan dapat mencegah PHK di sektor yang rentan terhadap fluktuasi harga energi. Ia juga menyebut bahwa upaya mitigasi ini tidak hanya sekadar kebijakan kementerian, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, DPR, dan organisasi buruh.
Kenaikan LNG Sebagai Ancaman Utama
Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kenaikan harga LNG menjadi salah satu penyebab utama krisis PHK di beberapa perusahaan. “Kenaikan harga LNG memengaruhi biaya operasional perusahaan, terutama yang bergantung pada bahan bakar ini untuk produksi sehari-hari,” katanya. Ia menambahkan, pengelolaan LNG yang tidak stabil bisa menyebabkan gangguan pasokan dan menurunkan daya saing perusahaan, sehingga berpotensi mengakibatkan pemutusan hubungan kerja.
“Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk adanya jalan keluar mengatasi kenaikan gas industri (LNG) yang menjadi salah satu dampak ancaman badai PHK,” ujarnya.
Prasetyo menyampaikan bahwa Satgas Mitigasi PHK akan fokus pada tiga aspek utama: pemantauan perusahaan yang berisiko, peningkatan keterampilan pekerja, dan pendistribusian bantuan keuangan. “Kita juga akan mengevaluasi kebijakan subsidi yang bisa diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang terdampak, agar mereka tidak terpaksa melakukan PHK massal,” terangnya. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah ini diharapkan bisa memberikan dampak positif dalam jangka pendek, sekaligus mencegah krisis ekonomi tenaga kerja yang lebih luas.
Kolaborasi Antara Pemerintah dan DPR
Dalam menangani isu PHK, pemerintah dan DPR sepakat mengambil pendekatan yang lebih holistik. Dasco mengungkapkan, Satgas Mitigasi PHK tidak hanya akan fokus pada penyediaan bantuan finansial, tetapi juga mengadakan dialog dengan para pekerja dan pemangku kepentingan lainnya. “Kita akan mengajak para buruh dan pemimpin perusahaan untuk berdiskusi, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih responsif terhadap kebutuhan mereka,” katanya.
Prasetyo Hadi menambahkan bahwa pihaknya sudah melakukan analisis terhadap perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan omzet atau kenaikan biaya produksi. “Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sektor industri dan keuangan menjadi paling rentan, sehingga kita perlu merancang program mitigasi yang spesifik untuk kedua sektor tersebut,” jelasnya. Ia juga menyebut bahwa Satgas akan terus berkoordinasi dengan KSPSI dan organisasi buruh lainnya untuk memastikan kebijakan yang diambil mendapat dukungan luas.
Dasco berharap, lewat pembentukan Satgas ini, pemerintah dan DPR dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja. “Kita tidak ingin pertumbuhan ekonomi terhambat karena PHK yang terjadi di sektor industri,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa Satgas akan terus melakukan evaluasi rutin, serta menyesuaikan strategi sesuai dengan dinamika pasar.
Langkah Mitigasi untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi
Seperti yang disampaikan oleh Prasetyo Hadi, kenaikan harga LNG memberikan tekanan signifikan terhadap biaya produksi perusahaan, terutama di sektor industri yang membutuhkan energi. “Kita perlu mencari solusi jangka pendek, seperti pengurangan tarif energi atau peningkatan efisiensi produksi, agar perusahaan tidak terpaksa memangkas tenaga kerja,” katanya. Dasco menyambut baik rencana ini, karena dianggap sebagai upaya yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif dari kenaikan harga bahan bakar.
Di samping
