4,7 Juta Akun Anak TikTok dan YouTube Dinonaktifkan oleh Komdigi
4 7 Juta Akun Anak TikTok – Dalam upaya memperkuat perlindungan anak di ruang digital, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mencatat penonaktifan sebanyak 4,7 juta akun anak di platform TikTok dan YouTube. Langkah ini menjadi bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). PP TUNAS bertujuan memastikan keberadaan platform digital tidak menyebabkan risiko pengaruh negatif terhadap kehidupan anak, termasuk akses ke konten yang tidak sesuai dengan usia mereka.
Langkah Awal dalam Perlindungan Anak Digital
Kominfo menegaskan bahwa penghapusan akun anak bukan hanya tindakan penegakan aturan, tetapi juga indikator keberhasilan platform digital dalam memenuhi kewajiban perlindungan. Menurut Menkominfo Meutya Hafid, angka 4,7 juta akun yang dinonaktifkan menunjukkan komitmen kuat para penyelenggara platform untuk menjaga keamanan digital generasi muda. “Kita ingin platform lain untuk mengikuti,” ujarnya dalam wawancara terkini. Kebijakan ini juga menjadi langkah awal dalam mewujudkan sistem pengawasan yang lebih ketat di dunia maya.
TikTok dan YouTube sebagai Pionir
Menurut data yang diungkapkan oleh Meutya, platform digital seperti TikTok dan YouTube menjadi pelaku utama dalam penonaktifan akun anak. Dalam periode enam bulan terakhir, TikTok telah menurunkan 4,1 juta akun anak, sementara YouTube melaporkan 600 ribu akun yang dinonaktifkan pada bulan Mei. Angka ini mencerminkan upaya terstruktur oleh kedua platform untuk memperketat batasan usia pengguna dan mengurangi akses ke konten berisiko.
“TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. YouTube telah melaporkan di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Kita ingin platform lain untuk mengikuti,” ujarnya.
Meutya menambahkan bahwa selain penonaktifan akun, pemerintah juga mendorong platform digital lain untuk terus meningkatkan komitmen mereka melalui berbagai inisiatif. Angka 4,7 juta akun yang dinonaktifkan menjadi bukti bahwa perubahan nyata telah terjadi, meski masih ada jalan panjang untuk memastikan perlindungan anak secara menyeluruh.
Evaluasi Profil Risiko Platform Digital
Sejalan dengan langkah penonaktifan akun, pemerintah juga menerima laporan dari sekitar 200 platform digital yang telah melakukan self assessment. Laporan ini dirancang untuk memahami tingkat risiko masing-masing platform dalam menyebarluaskan konten yang mungkin merugikan anak. Dalam evaluasi awal, beberapa platform ditunjukkan memiliki risiko lebih tinggi karena kurang memenuhi standar pengaturan konten, sementara yang lain dinilai lebih baik dalam mengelola sistem.
Meutya menjelaskan bahwa self assessment ini merupakan alat penting dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan masing-masing penyelenggara sistem digital. Evaluasi sedang dilakukan oleh tim Kominfo untuk menghasilkan rekomendasi terkait peningkatan kebijakan dan standar keamanan. Proses ini diharapkan bisa memberikan gambaran jelas mengenai efektivitas upaya masing-masing platform dalam menjaga kepentingan anak.
Pendekatan Berbasis Risiko: Strategi Komdigi
Menurut Meutya, pemerintah menerapkan pendekatan berbasis risiko (risk based approach) agar setiap platform tidak hanya mengurangi akses anak, tetapi juga mengubah cara penyelenggaraan layanannya. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk fokus pada platform yang paling berpotensi membahayakan anak, sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara optimal.
Meutya menegaskan bahwa pendekatan ini tidak hanya melibatkan penonaktifan akun, tetapi juga perbaikan sistem secara menyeluruh. Contohnya, platform digital diminta untuk menambahkan fitur seperti kontrol orang tua, peningkatan sistem filter konten, dan pelatihan bagi pengguna muda. “Kita ingin platform digital tidak hanya sekadar membatasi akses, tetapi juga berpartisipasi dalam memastikan lingkungan digital aman,” tambahnya.
Konteks dan Tujuan PP TUNAS
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang menjadi dasar kebijakan ini dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dalam pengelolaan sistem digital. PP TUNAS mencakup aturan tentang pemantauan aktivitas pengguna, penghapusan konten berbahaya, dan pengambilan tindakan terhadap akun yang tidak sesuai. Selain itu, aturan ini juga menetapkan tanggung jawab penyelenggara platform untuk mengelola risiko sejak awal.
Dengan adanya PP TUNAS, Kominfo berharap memperkuat peran lembaga tersebut sebagai pengawas utama dalam ruang digital. Meutya menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya melibatkan platform besar, tetapi juga perusahaan kecil dan menengah yang memiliki akses ke anak. “Setiap platform harus memiliki tanggung jawab sebanding dengan dampak yang dihasilkan,” katanya.
Peran Sosial dan Keterlibatan Masyarakat
Meutya menekankan bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak bisa dilakukan secara kesatuan oleh pemerintah saja. Keterlibatan masyarakat, orang tua, dan pelaku pendidikan menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Dalam wawancaranya, ia mengatakan bahwa masyarakat harus menjadi bagian dari sistem pengawasan, termasuk melaporkan akun atau konten yang diduga merugikan anak.
Kebijakan ini juga diharapkan bisa memberikan contoh baik bagi platform digital lainnya. Dengan mendapatkan insentif atau sanksi berdasarkan hasil evaluasi, Kominfo yakin akan mendorong perubahan lebih lanjut. Meutya menyebut bahwa indikator utama keberhasilan adalah tingkat keterlibatan anak dalam penggunaan platform yang lebih aman.
Kesiapan dan Tantangan di Depan
Saat ini, Kominfo sedang melakukan pemantauan terhadap 200 platform digital yang telah mengirimkan laporan self assessment. Proses evaluasi ini memakan waktu beberapa bulan, tetapi hasilnya akan menjadi dasar untuk kebijakan lebih lanjut
