Stasiun Gambir: New Policy KAI vs APBN untuk Renovasi Rp1 Triliun
New Policy – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) kembali menyoroti isu strategis dalam pengelolaan infrastruktur perkeretaapian nasional. Organisasi ini menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang akan menggunakan dana swadaya sebesar Rp1 triliun untuk merevitalisasi Stasiun Gambir. Dalam konteks New Policy ini, MTI menilai bahwa penggunaan kas internal perusahaan bukanlah solusi optimal mengingat kondisi keuangan KAI yang masih dalam tahap pemulihan pasca-reformasi.
Deddy Herlambang, Ketua Forum Perkeretaapian MTI, menegaskan bahwa pendekatan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) lebih sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. “Ini adalah New Policy yang seharusnya diterapkan secara konsisten untuk proyek-proyek infrastruktur strategis,” ujarnya dalam diskusi publik baru-baru ini.
“Tugas dan fungsi PTKAI sesuai UU 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian adalah penyelenggara sarana Kereta Api. Maka dengan proyek Stasiun Gambir ini berpotensi mengganggu penganggaran peremajaan sarana Kereta Api itu sendiri mengingat dana dari kas PTKAI terbatas,” kata Deddy dalam keterangan tertulis kepada Pikiran-rakyat.com, Senin, 13 Juli 2026.
Analisis mendalam menunjukkan bahwa beban keuangan KAI saat ini sangat kompleks. Perusahaan menanggung berbagai penugasan strategis pemerintah yang secara bertahap menguras likuiditas. Kereta Api Cepat, yang merupakan salah satu proyek infrastruktur terbesar nasional, masih mencatatkan operasional dengan biaya tinggi. Sementara itu, Kereta Api Bandara untuk rute Soetta dan Kualanamu juga berkontribusi terhadap defisit operasional perusahaan.
New Policy dalam pengelolaan keuangan KAI juga harus mempertimbangkan komitmen investasi untuk sarana LRT Jabodebek. Selain itu, pembelian armada KRL baru dari Tiongkok dan INKA dengan depresiasi tarif yang perlu dikelola secara hati-hati menjadi tantangan tersendiri. Pembayaran Track Access Charge (TAC) yang cukup berat dan penundaan realisasi piutang Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) dari pemerintah menambah beban keuangan perusahaan.
MTI memproyeksikan bahwa laporan keuangan semester pertama tahun 2026 berpotensi mencatatkan angka kerugian. Proyeksi ini didasarkan pada beban serapan rugi dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang semakin meningkat. Jika estimasi tersebut terbukti benar, maka ini akan menandai kerugian pertama KAI sejak era reformasi birokrasi yang diprakarsai oleh Ignasius Jonan. New Policy yang tepat dapat mencegah eskalasi masalah keuangan ini.
Infrastruktur Kereta Api yang Sudah Menua
Sebagai organisasi yang berfokus pada perkeretaapian sebagai penyelenggara sarana, MTI juga menyoroti kondisi armada kereta api di berbagai wilayah yang sudah berusia puluhan tahun. Banyak unit yang seharusnya sudah diganti namun masih terus beroperasi karena keterbatasan anggaran. Kondisi ini semakin diperparah oleh kurangnya New Policy yang sistematis dalam perencanaan penggantian sarana transportasi.
“Hingga saat ini pun usia sarana KRL yang beroperasi sejak tahun 1971 (55 tahun) masih ada. Sarana kereta lokal di Bandung masih ada yang buatan tahun 1965 (61 tahun), Kereta Api Berantas juga ada yang buatan 1965 (61 tahun) dan Kereta Api Menoreh bahkan buatan tahun 1964 (62 tahun). Normal usia kerja sarana Kereta Api adalah 30-40 tahun,” kata Deddy.
Kondisi ini semakin memperkuat argumen MTI bahwa dana Rp1 triliun untuk renovasi stasiun seharusnya dialihkan untuk peremajaan sarana transportasi yang lebih mendesak. Dengan prioritas yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus memastikan keberlanjutan operasional jangka panjang tanpa mengorbankan kesehatan keuangan korporasi. New Policy yang terintegrasi antara APBN dan dana perusahaan akan memberikan solusi berkelanjutan untuk sektor perkeretaapian Indonesia.
Terakhir, MTI juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana proyek infrastruktur. Dengan New Policy yang jelas, masyarakat dapat lebih mudah memantau penggunaan anggaran dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan transportasi nasional. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan baru ini.
