Serapan Anggaran Rendah, Komisi IX DPR Ragukan Predikat WTP Badan Gizi Nasional dari BPK

Komisi IX DPR Ragukan WTP BGN Karena Serapan Anggaran Rendah

Donasikitabisa.com – Badan Gizi Nasional (BGN) baru saja memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun anggaran 2025. Namun, pencapaian ini mendapat sorotan dari Komisi IX DPR RI. Salah satu alasan utama adalah Serapan Anggaran Rendah yang dialami oleh BGN. Wakil Ketua Komisi IX, Yahya Zaini, secara terbuka mempertanyakan dasar pemberian opini WTP tersebut. Ia menyoroti bahwa tingkat penyerapan anggaran hanya mencapai 60 persen dari total alokasi yang tersedia.

Keraguan Terhadap Proses Audit BPK

Menurut Yahya Zaini, dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan BPK, seharusnya terdapat catatan-catatan sebagai tindak lanjut dari berbagai temuan yang ditemukan. Catatan ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap masalah yang teridentifikasi dapat diselesaikan secara tuntas. Namun, dalam kasus BGN, hal ini tidak terlihat jelas. Beberapa temuan penting seperti pengadaan motor listrik dan pengadaan IQ tidak disampaikan secara komprehensif kepada BGN.

“Saya pertanyakan ini BGN dapat WTP itu dasarnya apa ya? Biasanya setiap pemeriksaan dari BPK itu ada catatan, catatan sebagai tindaklanjut dari temuan-temuan yang didapatkan dari hasil,” ujarnya saat memberikan keterangan di hadapan media.

Selain itu, Yahya juga menyoroti bahwa dalam proses audit, temuan-temuan seharusnya disampaikan secara formal. Hal ini berbeda dengan kasus BGN di mana tidak disebutkan secara eksplisit bahwa temuan-temuan tidak disampaikan. Dalam klaim lain yang biasanya disampaikan, terdapat informasi terkait aset, program kerja, dan aspek-aspek penting lainnya.

Implikasi Terhadap Akuntabilitas BGN

Keraguan yang disampaikan oleh Komisi IX ini memiliki implikasi penting terhadap akuntabilitas BGN sebagai lembaga pemerintah. WTP merupakan opini tertinggi yang dapat diberikan BPK, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Namun, jika terdapat temuan-temuan yang tidak disampaikan secara memadai, maka validitas opini tersebut perlu dikaji ulang.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menjadi tempat Yahya Zaini menyampaikan pandangannya ini berlangsung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan BGN dan anggota Komisi IX. Tanggal pelaksanaan RDP adalah Jumat, 17 Juli, yang menunjukkan bahwa pembahasan ini dilakukan secara langsung dan mendalam.

“Pemeriksaan atau audit, nah di sini tidak disebutkan temuan temuannya tidak disampaikan, di KL lain biasanya disampaikan bu, terkait aset, terkait program dan sebagainya,” tambah Yahya dengan penekanan pada pentingnya transparansi dalam proses audit.

Pentingnya Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas gizi nasional, BGN memiliki peran strategis dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan program-program yang dijalankan. Rendahnya serapan anggaran dan ketidakjelasan dalam penyampaian temuan audit dapat menjadi indikasi adanya masalah dalam tata kelola keuangan.

Komisi IX DPR RI sebagai mitra pengawasan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap lembaga pemerintah menjalankan fungsinya dengan baik. Keraguan yang disampaikan bukan berarti menolak pencapaian WTP, melainkan meminta kejelasan lebih lanjut mengenai dasar-dasar yang menjadi landasan pemberian opini tersebut.

Diharapkan bahwa BGN dapat memberikan penjelasan komprehensif terkait temuan-temuan audit dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan. Transparansi dalam komunikasi antara BPK dan BGN akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara. Dengan demikian, Serapan Anggaran Rendah yang menjadi perhatian Komisi IX DPR dapat segera ditangani secara tepat.