DPRD Indramayu Digeledah Kejati Jabar, Puluhan Saksi Sudah Diperiksa
Penggeledahan dan Tujuannya
Latest Update – Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) melaksanakan operasi penyitaan di gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu pada Rabu, 10 Juni 2026. Tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperluas penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan alokasi dana tunjangan perumahan untuk anggota dewan. Dana tersebut menjangkau periode tahun 2021 hingga 2023, yang disebut sebagai elemen penting dalam penyelidikan kasus ini.
Kasus yang Dibongkar
Kasus korupsi yang ditangani Kejati Jabar mengenai tunjangan perumahan ini bersifat lanjutan dari penyelidikan sebelumnya. Menurut informasi, penyidik sudah memulai investigasi sejak beberapa bulan lalu, dan penggeledahan hari ini merupakan salah satu langkah untuk memperjelas keterangan para saksi serta mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Dalam kegiatan ini, tim penyidik fokus pada pencarian dokumen dan barang bukti elektronik yang bisa menjadi dasar untuk menegakkan hukum lebih lanjut.
Pernyataan Kasipenkum Kejati Jabar
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, mengonfirmasi adanya penggeledahan di DPRD Indramayu. Ia menjelaskan bahwa aktivitas tersebut bukanlah bentuk penindakan langsung, melainkan upaya untuk memperoleh bukti-bukti pendukung. “Isi dokumen atau barang bukti yang disita, saat ini masih dirahasiakan karena kepentingannya dalam proses penyidikan,” ujar Nur saat dihubungi Pikiran Rakyat, Rabu, 10 Juni 2026.
“Kami tidak melakukan pengamanan terhadap siapa pun di lokasi ini. Penggeledahan ini murni untuk mencari alat bukti, bukan untuk mengambil tindakan terhadap pejabat atau anggota dewan,” tambah Nur.
Nur juga menegaskan bahwa selama penggeledahan tidak ada anggota dewan maupun pejabat sekretariat yang diamankan. Ini berarti semua pihak yang terlibat dalam proses pengalokasian dana tunjangan perumahan tetap bebas beraktivitas, meski sedang dalam pemeriksaan. Dalam konteks hukum, penggeledahan menjadi bagian dari penyidikan yang bertujuan untuk mengungkap fakta secara terperinci.
Perkembangan Penyidikan
Menurut Nur, kasus dugaan rasuah tunjangan perumahan bukanlah investigasi yang baru, melainkan kelanjutan dari penyelidikan yang sudah berjalan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kejati Jabar telah melakukan beberapa langkah untuk menggali informasi lebih dalam sejak awal. “Proses penyidikan ini sudah memasuki tahap yang lebih matang, dan statusnya tetap berjalan dalam koridor hukum yang sahih,” jelasnya.
“Agenda selanjutnya adalah melanjutkan proses penyidikan, termasuk memanggil saksi-saksi yang dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan dana tunjangan perumahan,” tambah Nur.
Dalam masa penyidikan, tim Kejati Jabar telah memeriksa lebih dari dua puluh orang yang diduga terlibat atau memiliki pengetahuan tentang pengalokasian dana. Jumlah saksi yang dipanggil terus meningkat seiring dengan pemeriksaan dan evaluasi terhadap dokumen yang ditemukan selama penggeledahan. “Kami belum bisa memastikan apakah saksi-saksi baru akan ditambahkan setelah ini, tapi kita akan mengikuti perkembangan dari hasil penyidikan,” kata Nur.
Langkah Selanjutnya
Penggeledahan di DPRD Indramayu diharapkan menjadi pintu masuk untuk menemukan fakta-fakta yang selama ini belum terungkap. Tim penyidik menekankan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti secara sistematis, baik berupa dokumen fisik maupun data digital. Penyidikan yang sedang berlangsung dianggap penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
Sebagai langkah penegakan hukum, Kejati Jabar menekankan bahwa semua proses yang dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, penggeledahan dianggap sebagai bagian dari penyidikan yang sah, dengan tujuan untuk menegakkan keadilan. “Dengan penggeledahan, kita bisa mengungkap sejumlah fakta yang diperlukan untuk memperkuat kasus ini,” terang Nur.
Pemanggilan saksi-saksi menjadi bagian kunci dalam memperjelas alur dana tunjangan perumahan. Nur menuturkan bahwa setiap saksi yang dipanggil dianggap penting untuk memberikan perspektif yang berbeda terkait pengelolaan dana tersebut. “Dari hasil pemeriksaan saksi, kita bisa memahami bagaimana dana dialokasikan dan siapa yang terlibat langsung,” jelas Nur.
Penegakan Hukum yang Berkelanjutan
Dalam rangka memastikan kasus ini diselesaikan secara tuntas, Kejati Jabar berkomitmen untuk terus menggali fakta hingga terang benderang. “Proses penyidikan masih berjalan, dan kita akan memastikan semua bukti yang diperlukan terkumpul,” kata Nur. Ia menegaskan bahwa penggeledahan hari ini adalah bagian dari upaya tersebut, dengan harapan bisa mempercepat proses penegakan hukum.
Kasus korupsi dana tunjangan perumahan di DPRD Indramayu juga menjadi perhatian publik. Selain menyebutkan dugaan rasuah, penegakan hukum ini bisa memengaruhi reputasi lembaga legislatif setempat. Nur menambahkan bahwa pihak Kejati Jabar akan terus memperkuat investigasi dengan memanggil saksi-saksi tambahan, jika diperlukan. “Perkembangan kasus ini akan segera kami sampaikan kepada media setelah ada hasil yang lebih konkrit,” tutur Nur.
Dengan sejumlah saksi yang sudah diperiksa, penyidikan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, Nur mengingatkan bahwa proses ini masih dalam tahap awal dan akan terus berjalan hingga semua fakta terungkap. “Kami percaya bahwa setiap langkah yang dilakukan akan membawa keadilan untuk semua pihak yang terlibat,” pungkasnya.
