DPRD NTB Ingatkan Kesenjangan Layanan Transportasi, Dorong Pemerataan
Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti ketimpangan dalam distribusi layanan transportasi di berbagai wilayah. Meskipun data makro dari Dinas Perhubungan (Dishub) NTB menunjukkan peningkatan positif, perwakilan DPRD menilai fakta di lapangan belum merata. Sorotan ini muncul selama rapat dengar pendapat (RDP) yang diadakan antara Komisi IV dengan Dishub NTB di Gedung DPRD, Mataram, pada Selasa lalu.
Pencapaian Makro vs. Kesenjangan Nyata
Pimpinan Komisi IV, Sudirsah Sujanto, mengapresiasi kinerja Dishub secara agregatif. Ia menyebut rasio konektivitas mencapai 0,588 atau 101,37 persen, sementara rasio kecelakaan berkurang menjadi 1,10 atau 118,18 persen. Namun, ia menegaskan bahwa capaian statistik ini tidak bisa menyembunyikan ketimpangan yang dirasakan masyarakat.
“Capaian positif tersebut tidak boleh menutupi fakta bahwa layanan transportasi masih tidak merata,” kata Sudirsah.
Pertanyaan utama yang diajukan Komisi IV adalah apakah peningkatan tersebut dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Mereka menekankan perlunya kebijakan transportasi yang lebih mengarah pada pemerataan akses, peningkatan keselamatan, serta pengeksplorasiannya secara berkelanjutan.
Kesenjangan Konektivitas dan Rute Transportasi
Komisi IV menemukan adanya ketimpangan signifikan dalam infrastruktur transportasi. Meskipun secara makro konektivitas meningkat, kontribusi dari transportasi laut jauh lebih dominan dibandingkan transportasi darat. Dari 106 trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), sekitar 39 persen belum diakui secara optimal oleh masyarakat.
Kondisi ini dianggap tidak sejalan dengan klaim Dishub tentang peningkatan akses. DPRD mendorong adanya strategi yang lebih terpadu untuk mengembangkan trayek AKDP yang kurang optimal. Termasuk identifikasi kebutuhan rute, penyediaan armada, dan dukungan infrastruktur pendukung.
Keamanan dan Efektivitas Kebijakan
Aspek keselamatan menjadi sorotan utama selama RDP. Meski rasio kecelakaan menurun, angka absolut kecelakaan mencapai 2.426 kejadian dengan 359 korban meninggal. Sudirsah mempertanyakan apakah penurunan ini benar-benar akibat kebijakan yang diterapkan, atau hanya dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kendaraan.
“Apakah penurunan rasio kecelakaan efektif mengurangi risiko nyata bagi masyarakat?” tanyanya.
Komisi IV juga menyebutkan perlu pengawasan lebih ketat terhadap standar kelaikan kapal, terutama mengingat kasus blackout yang masih terjadi. Hal ini menjadi alarm untuk memastikan layanan transportasi laut lebih andal dan aman.
Koordinasi Lintas OPD dan Pembiayaan Infrastruktur
Peningkatan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan mendorong efisiensi dalam pengembangan infrastruktur. Komisi IV menekankan pentingnya koordinasi antara Bappeda, Dispenda, dan Dishub, khususnya dalam pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) serta skema pembiayaan yang efektif.
Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD) dari sektor transportasi. Beberapa fokus adalah peningkatan retribusi di Pelabuhan Bangsal, penerapan konsep one gate system di Teluk Nara, dan penegakan aturan lalu lintas untuk mengurangi kebocoran penerimaan bea kapal.
Langkah Strategis untuk Masa Depan
DPRD menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup diukur hanya melalui indikator statistik. Kinerja harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan menciptakan dampak yang merata. Oleh karena itu, kebijakan transportasi harus lebih fokus pada pemerataan layanan dan peningkatan potensi daerah secara berkelanjutan.
Erwan Anwar, Kepala Dishub NTB, turut menyampaikan komitmen untuk memperbaiki kondisi tersebut. Ia menyatakan bahwa fokus pembangunan infrastruktur transportasi perlu lebih seimbang agar kebutuhan semua wilayah terpenuhi secara adil.
