Karhutla dan Bencana Nasional Disorot DPR, Puan Minta Koordinasi Diperkuat

Parlemen Desak Pemerintah Bangun Ulang Mekanisme Koordinasi Penanganan Bencana dan Karhutla

Donasikitabisa.com – Isu kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi sorotan tajam di ruang-ruang deliberasi negara. Pada Selasa, 8 September 2026, Kompleks Parlemen Senayan di Jakarta menjadi panggung bagi pembahasan serius mengenai bagaimana Indonesia seharusnya merespons ancaman bencana alam yang kian sering menghantui berbagai wilayah. Rapat Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, yang digelar di Gedung Nusantara II, menempatkan penanganan karhutla dan kebencanaan nasional sebagai agenda utama yang menuntut respons cepat dari seluruh pemangku kebijakan.

Sesi paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dengan kehadiran dua wakil ketua lainnya, yakni Sari Yuliati dan Saan Mustopa. Kehadiran lengkap jajaran pimpinan lembaga legislatif pada forum ini menandai tingkat urgensi yang diberikan terhadap persoalan lingkungan dan kemanusiaan yang tengah melanda sejumlah daerah.

Puan Maharani: Satu Instansi Tidak Cukup

Usai paripurna berakhir, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pernyataan sikap yang menegaskan satu prinsip fundamental: penanganan bencana alam tidak mungkin ditangani secara efektif oleh satu lembaga pemerintah saja. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 September 2026, Puan menekankan bahwa kompleksitas ancaman bencana menuntut sinergi lintas kementerian dan lembaga negara.

“Tidak bisa dilakukan oleh satu instansi atau K/L saja, namun harus dilakukan secara bersama-sama.”

Pernyataan tersebut merujuk pada kebutuhan akan mekanisme koordinasi yang terstruktur dan terpusat. Puan secara eksplisit mendorong pemerintah untuk menghidupkan kembali konsep leading sector, yaitu satu entitas yang diberi mandat mengoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga dalam satu komando penanganan bencana. Pola komando tunggal semacam ini, menurutnya, merupakan prasyarat agar respons negara terhadap bencana dapat berlangsung lebih cepat, lebih terarah, dan tidak terjebak dalam tumpang-tindih kewenangan antarinstansi.

Konsep leading sector sendiri bukan hal baru dalam tata kelola kebencanaan Indonesia. Secara historis, mekanisme ini pernah diterapkan untuk memastikan bahwa ketika satu bencana melanda, tidak ada kekosongan komando yang memperlambat evakuasi, distribusi logistik, maupun pemulihan. Ketidakhadiran mekanisme tersebut dalam beberapa tahun terakhir kerap dikaitkan dengan lambatnya respons awal pemerintah daerah dan pusat ketika kebakaran hutan melanda pada musim kemarau.

Dampak Berantai yang Menjangkau Kehidupan Sehari-hari

Puan tidak berhenti pada tataran kebijakan. Ia menyoroti secara rinci bagaimana karhutla dan bencana alam menghasilkan efek berantai yang menyentuh aspek paling mendasar dari kehidupan warga. Asap tebal yang menyelimuti kawasan terdampak bukan sekadar persoalan estetika lingkungan; ia menjadi pemicu langsung gangguan kesehatan, khususnya pada saluran pernapasan. Kelompok rentan—balita, lansia, dan penderita penyakit kronis—menjadi yang paling terpapar risiko.

Di luar dimensi kesehatan, aktivitas pendidikan anak-anak di wilayah yang dilanda asap maupun banjir pascabencana turut terganggu. Sekolah-sekolah terpaksa menutup sementara, sementara orang tua kehilangan sumber penghidupan akibat rusaknya lahan pertanian atau terputusnya akses ekonomi. Dengan kata lain, satu peristiwa bencana dapat menggerus kesejahteraan keluarga selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, jauh melampaui durasi kejadian fisik bencana itu sendiri.

Tim Bencana DPR dan Tekanan Politik ke Pemerintah

Dalam konteks inilah, Puan menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk tidak sekadar mengamati. Pimpinan DPR RI, yang telah membentuk tim khusus penanganan bencana, akan secara formal meminta pemerintah mengaktifkan kembali mekanisme koordinasi terpadu tersebut. Tujuannya jelas: memastikan bahwa setiap insiden yang sedang terjadi dapat ditangani dengan kecepatan dan ketepatan yang memadai.

“Kami di pimpinan DPR yang sudah mempunyai tim bencana akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan hal seperti itu lagi agar hal-hal yang sekarang terjadi itu bisa cepat teratasi.”

Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa pengawasan legislatif terhadap eksekutif dalam sektor kebencanaan akan diperketat pada masa persidangan berjalan. Tim bencana DPR diposisikan sebagai jembatan antara aspirasi publik dan implementasi kebijakan, memastikan bahwa tekanan politik dari ruang paripurna diterjemahkan menjadi tindakan operasional di lapangan.

Makna Lebih Luas: Musim Kemarau sebagai Ujian Tahunan

Bagi masyarakat Indonesia, setiap musim kemarau membawa bayang-bayang yang sama: langit yang menguning, kualitas udara yang merosot, dan ancaman kebakaran yang merembet dari lahan gambut ke kawasan hutan. Data historis menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran hutan di Indonesia terjadi pada periode Juni hingga September, ketika curah hujan berada di titik terendah dan angin kering memperluas sebaran api. Tahun 2026 tidak menjadi pengecualian; justru pada titik inilah parlemen memilih untuk mengintervensi dengan pesan yang tegas bahwa fragmentasi kelembagaan tidak boleh lagi menjadi alasan lambatnya respons negara.

Dengan demikian, rapat paripurna yang dipimpin Dasco Ahmad pada 8 September 2026 bukan sekadar agenda rutin legislasi. Ia merupakan pernyataan posisi institusional bahwa keselamatan warga, kesehatan publik, dan keberlangsungan pendidikan harus diutamakan di atas segala pertimbangan birokratis. Koordinasi lintas sektor, yang selama ini menjadi kata kunci dalam dokumen-dokumen kebencanaan nasional, kini dituntut untuk kembali menjadi realitas operasional—bukan sekadar teks di atas kertas.