Rencana Khusus: OIKN: Pembangunan komplek Legislatif-Yudikatif tetap prioritas
OIKN: Pembangunan komplek Legislatif-Yudikatif tetap prioritas
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa proyek pembangunan kompleks Legislatif dan Yudikatif di Nusantara masih menjadi fokus utama. Pekerjaan terus berjalan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, dengan target selesai pada akhir 2027 hingga awal 2028, demikian diungkapkan Basuki pada Minggu.
Infrastruktur dan Gedung Utama
Proyek tersebut mencakup pembangunan beberapa gedung pusat kebijakan serta infrastruktur pendukung. Di kawasan legislatif, lima bangunan utama direncanakan, termasuk Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR. Gedung Paripurna nantinya akan berfungsi sebagai tempat pertemuan dengan daya tampung hingga 1.579 orang.
“Pembangunan kawasan Komplek Legislatif dan Yudikatif di IKN terus berlanjut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan target penyelesaian pada 2027 – 2028,” ujar Basuki Hadimuljono.
Untuk mendukung konektivitas internal kompleks, jalan sepanjang 3,7 km sedang disiapkan. Tahap awal pekerjaan sudah dilakukan berupa pembersihan lahan. Sementara, kawasan yudikatif dibagi menjadi dua paket. Paket pertama melibatkan pembangunan Gedung Mahkamah Agung, kawasan pendukung, dan Plaza Keadilan. Paket kedua mencakup Gedung Mahkamah Konstitusi, area yudisial, serta masjid. Total panjang jalan kawasan untuk bagian ini mencapai 8 km.
Kebijakan Efisiensi Anggaran
Basuki kembali menegaskan bahwa proyek ini tidak terkena dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini berlangsung. “Pembangunan komplek lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pekerjaan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” tuturnya saat meninjau lokasi.
Selain itu, penguatan sistem air terus dilakukan melalui konstruksi embung dan kolam retensi. Diantaranya, embung EC-08 dan kolam retensi TR01. “Jaringan perpipaan air minum saat ini masih dalam tahap pekerjaan dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) hingga Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN,” kata Basuki.