PKS Buka Opsi Hak Angket soal Putusan MK Terkait Ijazah Gibran

PKS Pertimbangkan Langkah Politik atas Putusan MK terkait Ijazah Gibran

Donasikitabisa.com – PKS sedang membuka komunikasi dengan sejumlah partai politik untuk menentukan respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penggunaan hak angket di DPR, meski sikap resmi partai masih menunggu perkembangan komunikasi politik.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa persoalan tersebut tidak dipandang sebagai isu yang dapat diabaikan. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026.

“Tentu satu per satu yang sekarang ini kita coba komunikasi politik terlebih dahulu. Karena bagaimanapun keputusan MK tidak bisa dianggap angin lalu,” kata Mardani.

Komunikasi Antarfraksi Jadi Penentu

PKS belum mengumumkan langkah final yang akan ditempuh. Mardani menegaskan bahwa keputusan partainya akan ditetapkan setelah pembicaraan dengan kekuatan politik lain memperoleh hasil yang lebih jelas.

Dalam sistem politik parlemen, langkah seperti hak angket tidak dapat dijalankan oleh satu kelompok secara sendiri. Usul tersebut memerlukan dukungan sedikitnya 25 anggota DPR serta berasal dari lebih dari satu fraksi. Karena itu, pendekatan lintas partai menjadi unsur penting apabila opsi tersebut benar-benar akan diajukan.

Hak angket merupakan salah satu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis, dan berdampak luas. Penggunaan instrumen ini juga menuntut proses politik yang panjang, mulai dari pengumpulan dukungan hingga pembahasan di DPR. Tahap-tahap itu membuat arah komunikasi antarfraksi menjadi faktor utama dalam menentukan kelanjutan isu tersebut.

“Tentu opsinya ada banyak ya. Nah, kita lihat hasil dari komunikasi, baru PKS akan menyatakan sikap,” ucapnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hak angket belum menjadi keputusan mutlak. PKS masih menempatkannya sebagai satu dari sejumlah kemungkinan respons politik terhadap putusan MK terkait ijazah Gibran.

Aspirasi Publik dan Kepercayaan Kepemimpinan

Mardani menyebut dorongan untuk menyikapi perkara ini muncul dari aspirasi warga yang datang dan menyampaikan keluhan kepada PKS. Partai, dalam pandangannya, memiliki tanggung jawab untuk membawa aspirasi tersebut ke ruang politik dan parlemen.

“Kalau kita lebih kepada banyak sekali masyarakat yang sudah ketemu PKS dan PKS punya kewajiban menyuarakan aspirasi itu,” ujarnya.

Ia juga mengaitkan polemik ini dengan pentingnya kepercayaan publik dalam kepemimpinan. Kepercayaan, kata Mardani, perlu dibangun melalui prosedur yang baik dan pemenuhan persyaratan yang semestinya dalam setiap proses.

“Karena bagaimanapun kepemimpinan itu dasarnya adalah trust. Dan trust itu harus diikuti dengan proses yang baik. Kalau ada di salah satu persyaratan yang tidak dipenuhi, tentu bukan proses yang baik,” kata dia.

Isu mengenai ijazah seorang pejabat publik menjadi sensitif karena menyentuh pertanyaan tentang kelengkapan administrasi, keterbukaan proses, dan legitimasi di mata masyarakat. Dalam situasi seperti ini, respons partai politik dapat bergerak melalui berbagai jalur, termasuk komunikasi politik, pengawasan parlemen, maupun penyampaian sikap terbuka kepada publik.

Menunggu Sikap Resmi PKS

Untuk saat ini, belum ada kepastian apakah PKS akan membawa usulan hak angket ke tahap formal di DPR. Dukungan dari fraksi lain menjadi kebutuhan utama apabila langkah tersebut hendak diteruskan. Tanpa dukungan lintas fraksi, syarat pengajuan hak angket tidak akan terpenuhi.

Perkembangan pembicaraan PKS dengan partai-partai lain akan menentukan apakah isu putusan MK terkait ijazah Gibran berkembang menjadi agenda parlemen atau berhenti pada tahap konsultasi politik. Mardani menekankan bahwa partainya tidak ingin mengambil sikap tergesa-gesa sebelum komunikasi tersebut selesai dilakukan.

Bagi publik, proses ini memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai keputusan lembaga negara dapat berlanjut ke ranah politik. Namun, setiap langkah di DPR tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk syarat dukungan anggota dan fraksi. PKS pun menempatkan hasil komunikasi politik sebagai dasar sebelum menetapkan keputusan resminya.