Main Agenda: Cak Imin: Penduduk Miskin Ekstrem di RI Turun Jadi 2,2 Juta Orang

Cak Imin: Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Berhasil Diturunkan

Menko PM Muhaimin Iskandar, yang lebih dikenal dengan nama Cak Imin, merespons perkembangan penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa target pengurangan kemiskinan ekstrem telah berhasil dicapai dalam periode 2024 hingga 2025, dengan angka penurunan yang signifikan. Angka kemiskinan ekstrem yang sebelumnya mencapai 3,56 juta orang kini berjumlah 2,2 juta, menunjukkan progres yang menggembirakan.

Evaluasi Kebijakan Dilakukan dalam Rapat Kementerian

Perkembangan tersebut diumumkan Cak Imin saat memimpin rapat evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berlangsung di Gedung BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026). Dalam sesi rapat tersebut, ia menyoroti hasil kerja bersama lintas lembaga pemerintah yang turut berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan ekstrem. Menurut Cak Imin, capaian ini menunjukkan upaya kolektif yang efektif dalam mendorong keluarga miskin ekstrem menuju kesejahteraan.

“Alhamdulillah kemiskinan ekstrem berhasil turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem telah naik kelas. Boleh dong tepuk tangan. Sehingga penduduk miskin ekstrem kita menjadi berjumlah 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang,” tutur Cak Imin.

Cak Imin menegaskan bahwa angka penurunan ini layak disyukuri, tetapi menekankan bahwa tantangan masih ada. “Ini patut kita syukuri sekaligus kita masih memiliki tanggungan 2,2 juta dari yang sebelumnya 3,56 juta orang,” lanjutnya. Ia menyebutkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang, pemerintah harus terus berupaya untuk mengatasi sisa angka tersebut hingga mencapai nol persen pada 2026.

Program-Program yang Berdampak

Cak Imin menjelaskan bahwa penurunan kemiskinan ekstrem didorong oleh berbagai program yang dijalankan oleh berbagai lembaga. Salah satu inisiatif utama adalah bantuan sosial yang mencapai 8,56 juta keluarga miskin, atau sekitar 93,6 persen dari total sasaran. Program ini memberikan dukungan langsung kepada masyarakat rentan, sehingga membantu mereka mengatasi kesulitan ekonomi.

Dalam bidang usaha kecil dan menengah (UMKM), terdapat 2 juta debitur baru yang berhasil memperoleh akses modal. Selain itu, sebanyak 111 ribu pekerja migran telah difasilitasi untuk bekerja secara efektif. Di sektor reformasi agraria, 28.000 keluarga menerima pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan lahan dan pengelolaan sumber daya.

Pada sektor infrastruktur dan layanan dasar, capaian yang tercapai cukup membanggakan. Saat ini, 99,4 persen kecamatan memiliki Puskesmas, 82,3 persen desa telah dilengkapi layanan pendidikan dasar, dan 89 persen kecamatan menyediakan layanan pendidikan menengah. “10.171 unit rumah telah direnovasi dan dibangun melalui BSPS di 219 kota/kabupaten,” tambahnya. Angka ini menunjukkan peningkatan kualitas hunian bagi keluarga miskin.

Pelatihan dan Keterlibatan Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat, sejumlah program pelatihan telah diterapkan. Menurut Cak Imin, 514 pengurus serta 9.404 pendamping koperasi desa/kelurahan Merah Putih telah mendapatkan pelatihan. Program Prioritas Nasional (MBG) juga telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat, yang berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal.

Sementara itu, dalam bidang pendidikan, 61,9 juta penduduk telah terdampak melalui berbagai program. Sebanyak 166 Sekolah Rakyat beroperasi dengan total 14.963 siswa dari keluarga miskin. Sekolah-sekolah ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas, terutama di daerah terpencil.

Anggaran yang Dikeluarkan

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 503,2 triliun dari APBN dan Rp 129 triliun dari APBD. Anggaran ini digunakan untuk membiayai berbagai inisiatif, termasuk program sosial, pelatihan, infrastruktur, serta peningkatan akses layanan kependudukan. Cak Imin menegaskan bahwa angka ini merupakan langkah nyata untuk mencapai target pengurangan kemiskinan ekstrem.

“Itulah langkah-langkah yang sudah kita lakukan dan berhasil mencapai target. Kita akan terus bekerja keras untuk target 0 persen pada tahun 2026 dan maksimal 5 persen pada tahun 2029,” pungkas Cak Imin.

Pengurangan kemiskinan ekstrem bukan hanya angka, tetapi juga indikator nyata perbaikan kualitas hidup masyarakat. Dengan menggabungkan berbagai program dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah menciptakan ekosistem yang mendukung keluarga miskin untuk memperkuat daya tahan ekonomi. Meskipun masih ada jalan panjang, angka 2,2 juta orang miskin ekstrem yang berhasil keluar dari kondisi terparah menjadi bukti bahwa upaya ini mulai membuahkan hasil.

Program seperti Padat Karya dan bantuan sosial menjadi tulang punggung pengurangan kemiskinan ekstrem. Dengan peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta modal usaha, pemerintah berupaya menghadirkan solusi berkelanjutan. Cak Imin optimis bahwa dengan komitmen yang terus dijaga, Indonesia bisa mempercepat perjalanan menuju kemiskinan yang minimal pada 2026.

Kebijakan yang diterapkan juga menunjukkan pergeseran fokus dari hanya memberikan bantuan ke sisi pemberdayaan. Pemerintah tidak hanya menekan jumlah penduduk miskin ekstrem, tetapi juga menciptakan sistem yang memungkinkan mereka mengembangkan usaha sendiri. Langkah ini diharapkan mampu membangun keberlanjutan, sehingga penurunan kemiskinan ekstrem bukan hanya menjadi angka, tetapi juga pengalaman nyata yang berubah kehidupan masyarakat.

Dengan semangat kerja keras dan keterlibatan aktif seluruh lembaga, Cak Imin yakin bahwa kemiskinan ekstrem akan terus berkurang. Ia menegaskan bahwa pengurangan ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari proses transformatif yang lebih luas. Angka 2,2 juta orang yang berhasil naik kelas menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk menangani tantangan ini secara kolektif.

Pelaksanaan program juga mengajarkan bahwa kemiskinan ekstrem tidak hanya bisa diatasi melalui anggaran besar, tetapi juga dengan inovasi dan efisiensi dalam penggunaan dana. Cak Imin menyoroti peran anggaran APBN dan APBD dalam mendorong inisiatif tersebut, menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyelaraskan kebij