Special Plan: Musrenbang Jawa Tengah Terima 37 Ribu Usulan Senilai Rp 37,8 Triliun

Musrenbang Jawa Tengah Terima 37 Ribu Usulan Senilai Rp 37,8 Triliun

Special Plan – Dalam rangka perencanaan pembangunan daerah, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jawa Tengah menampung sejumlah besar usulan dari berbagai pihak. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menjelaskan bahwa jumlah usulan yang masuk dalam Musrenbang mencapai 37.000, dengan nilai total sekitar Rp37,8 triliun. Usulan ini berasal dari berbagai kebutuhan lokal, terutama dalam sektor infrastruktur yang menjadi prioritas utama.

Menurut Sumarno, sebagian besar usulan berasal dari permintaan dana desa untuk pengembangan infrastruktur. Ia menyebutkan, jumlah usulan tersebut lebih dari 23 ribu, yang menunjukkan tingginya minat masyarakat desa dalam memperbaiki fasilitas umum. Forum Musrenbang yang digelar di Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang, menjadi tempat koleksi berbagai ide dari kepala daerah, pemangku kepentingan, hingga warga desa.

Dalam hal anggaran, infrastruktur desa terus menjadi pilar utama usulan yang masuk. Dari total dana yang diajukan, sekitar Rp13,1 triliun dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur di tingkat desa, sementara Rp12,5 triliun disumbangkan untuk sarana-prasarana di kabupaten/kota. “Kebutuhan dasar masyarakat desa jadi prioritas, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup melalui akses jalan, sanitasi, dan listrik,” tutur Sumarno.

“Usulan terbanyak berasal dari bantuan keuangan pemerintah desa untuk infrastruktur, mencapai lebih dari 23 ribu usulan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026).

Selain infrastruktur, usulan juga terfokus pada hibah dan sarana-prasarana kabupaten/kota. Sumarno menambahkan bahwa seluruh proposal akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan Jawa Tengah tahun depan. Namun, ia menyoroti keterbatasan anggaran Pemprov Jateng, sehingga usulan harus dipilah dan diberi prioritas sesuai kebutuhan terutama.

Musrenbang ini menandai peran penting partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. “Kita perlu menyelaraskan kebutuhan lokal dengan agenda jangka menengah, karena anggaran terbatas tapi harapan masyarakat tinggi,” jelas Sumarno. Ia mengakui bahwa perencanaan tidak bisa dilakukan secara terpisah dari masukan warga, terutama dari desa-desa yang menjadi basis pembangunan.

Seiring dengan itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 masih dalam tahap penyempurnaan. Sumarno menegaskan bahwa usulan dari berbagai pihak, termasuk partisipasi publik dan pemangku kepentingan, tetap menjadi bahan perbaikan. “Rancangan ini belum final, dan masukan dari seluruh kelompok strategis sangat berharga agar program benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat,” tambahnya.

Fokus Pembangunan 2027 Menurut Pemimpin Daerah

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menekankan pentingnya Musrenbang menciptakan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa forum ini bukan sekadar rutinitas perencanaan, melainkan alat strategis untuk menyatukan visi pembangunan dengan kebutuhan riil daerah. “Semoga Musrenbang ini bisa menjadi pintu bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan,” kata Taj Yasin.

“Forum ini sangat strategis untuk menyelaraskan aspirasi, baik yang disampaikan melalui DPRD maupun langsung dari masyarakat, termasuk para kepala desa yang mengikuti secara daring,” ujarnya.

Taj Yasin juga memaparkan bahwa usulan dari berbagai sektor akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan 2027. Meski sudah menetapkan fokus utama pada sektor pariwisata dan ekonomi syariah, ia menegaskan bahwa ada ruang koreksi agar program lebih sesuai dengan realitas masyarakat. “Pariwisata bukan hanya destinasi, tapi bisa menjadi bagian dari ekosistem industri yang lebih luas,” tegasnya.

Dalam wawancara, Taj Yasin menjelaskan bahwa pendekatan pariwisata ke depan akan diperluas. “Kawasan industri, misalnya, bisa digunakan sebagai sarana peningkatan kualitas layanan wisata, yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah,” lanjutnya. Ia berharap kolaborasi antar kabupaten/kota bisa memperkuat kebijakan yang diusulkan.

Peran Kepala Desa dan Inklusivitas Perencanaan

Sebagai bagian dari proses perencanaan, Musrenbang juga melibatkan berbagai kelompok strategis, seperti kepala daerah di 35 kabupaten/kota, forum anak, dan masyarakat disabilitas. “Keterlibatan mereka penting agar perencanaan 2027 benar-benar inklusif dan bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” jelas Taj Yasin.

Dalam usaha menciptakan kebijakan yang lebih merata, pemerintah provinsi membuka ruang untuk menyelaraskan usulan dengan program prioritas. “Kita perlu memastikan setiap proposal bisa sesuai dengan tujuan jangka menengah, terutama di bidang pariwisata dan ekonomi syariah,” kata Taj Yasin. Ia menambahkan bahwa kolaborasi antar daerah akan menjadi kunci keberhasilan.

Dampak Kritis dari Penyelidikan Korupsi

Sejalan dengan agenda pembangunan, penyelidikan terhadap dugaan korupsi di kalangan kepala desa juga menjadi sorotan. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menyoroti bahwa pemeriksaan terhadap keuangan desa masih ter