Key Strategy: Hakim Ingatkan Ibam Eks Konsultan Nadiem Tak Bikin Pernyataan di Luar Sidang
Pengadilan Ingatkan Ibam untuk Tidak Membuat Pernyataan di Luar Sidang
Key Strategy – Dalam persidangan terkait dugaan korupsi pengadaan perangkat laptop Chromebook dan layanan manajemen Chrome Device Management (CDM), pengadilan memberikan peringatan kepada Ibrahim Arief, yang dikenal dengan nama panggilan Ibam. Pria berstatus tahanan kota ini diingatkan agar tidak membuat pernyataan atau mengeluarkan opini di luar ruang persidangan, karena keputusan yang diambil dalam proses hukum perlu didasari oleh informasi yang disampaikan secara resmi.
“Kami juga memperhatikan perkembangan di luar persidangan, ya. Maka, kami perlu memberi peringatan kepada Saudara Ibam. Karena status Saudara saat ini adalah tahanan kota, kami harap Saudara tidak membuat pernyataan-pernyataan atau opini-opini di luar sidang,” kata Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).
Pengadilan menekankan bahwa Ibam memiliki kesempatan untuk membela diri melalui mekanisme persidangan. Peringatan ini bertujuan agar setiap persiapan atau argumen yang diajukan tetap terfokus pada ruang sidang, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam menentukan keputusan hukum. “Sebelum pembacaan putusan, Saudara bebas menyampaikan pendapat apapun. Namun, setelah putusan dibacakan, kami harap Saudara menggunakan proses resmi untuk menegaskan pernyataan,” tambah hakim.
Tuntutan dan Dasar Hukum Perkara
Ibam dituntut oleh jaksa dengan hukuman 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta subsider 190 hari pidana kurungan. Selain itu, ia juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp16,92 miliar dengan subsider 7 tahun 6 bulan penjara. Tuntutan ini didasari oleh pelanggaran terhadap Pasal 603 jo Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
“Para terdakwa dianggap bersalah karena melanggar Pasal 603 KUHP jo Pasal 20 KUHP dan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 serta UU Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini menjadi dasar kami menuntut Saudara dengan hukuman tersebut,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).
Perkara ini terkait dengan pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras yang dilakukan dalam upaya mendorong efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Jaksa menyatakan bahwa Ibam berperan sebagai konsultan dalam proses pembelian Chromebook dan manajemen CDM, sehingga keputusan yang diambil dalam persidangan perlu didukung oleh bukti-bukti yang kuat.
Peringatan untuk Penahanan Kota
Pengadilan menekankan bahwa status penahanan kota Ibam ditetapkan karena kondisi kesehatannya yang masih rentan. Sebagai tahanan kota, ia dipasang alat elektronik berupa gelang detektor untuk memantau pergerakannya. Hal ini memastikan ia tidak menghilang dari ruang sidang selama proses persidangan berlangsung.
“Tersangka IBAM sudah dipasang alat detektor, yaitu gelang, untuk mengawasi keberadaannya. Karena ia tidak ditahan secara sementara, tapi hanya dalam status tahanan kota karena sakit jantung kronis,” tutur Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, kepada wartawan di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (17/7/2026).
Penetapan penahanan kota ini menjadi pertimbangan dalam mengatur akses Ibam ke luar ruang sidang. Meski demikian, ia tetap diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat selama proses hukum belum selesai. Pengadilan mengingatkan bahwa setiap pernyataan yang diberikan di luar sidang harus disampaikan dengan hati-hati, agar tidak mengganggu proses penyelidikan atau menyebarkan informasi yang bisa memengaruhi persidangan.
Konsultan dan Aktivitas di Luar Sidang
Sebelumnya, Ibam memang sering mengeluarkan pernyataan publik. Ia pernah mengadakan konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/4/2026), di mana ia bersama tim penasihat hukumnya menjelaskan posisi serta alasan yang dianggapnya sebagai bentuk pemberitahuan ke publik. Tidak hanya itu, Ibam juga aktif dalam membuat podcast untuk memberikan perspektif pribadinya mengenai perkara ini.
Keberadaan Ibam di media sosial dan kegiatan lainnya di luar persidangan menjadi sorotan. Seorang hakim memperingatkan bahwa pernyataan-pernyataan ini bisa berdampak pada keputusan majelis hakim, terutama jika terdakwa ingin menegaskan kembali fakta-fakta yang sudah dibacakan dalam sidang. “Setiap opini atau pernyataan di luar sidang perlu diperhitungkan, karena bisa mengubah persepsi publik terhadap kasus ini,” imbuh ketua majelis.
Konteks Kasus dan Dampak Sosial
Kasus korupsi ini mengemuka dalam lingkup penyelenggaraan negara yang bersih dari praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Jaksa menilai bahwa tindakan Ibam dalam mengelola pengadaan Chromebook dan CDM berpotensi merugikan keuangan negara, sehingga menjadi alasan utama untuk menuntutnya. “Kami yakin bahwa saudara melakukan pelanggaran hukum yang cukup signifikan,” ujar salah satu JPU.
Di sisi lain, ada faktor meringankan yang diberikan oleh jaksa. Salah satu poinnya adalah bahwa Ibam belum pernah menerima hukuman sebelumnya. Meski begitu, keberadaannya di luar persidangan sebelum pembacaan putusan dianggap sebagai hal yang memberatkan, karena bisa mengurangi keyakinan pengadilan terhadap konsistensi pengakuan terdakwa.
Perjalanan Sidang dan Harapan Kejaksaan
Persidangan yang berlangsung pada Kamis (16/4/2026) menjadi titik penting dalam kasus ini. Dalam sidang tersebut, jaksa menegaskan bahwa Ibam telah memenuhi kriteria sebagai terdakwa yang memenuhi syarat untuk diberikan tuntutan berat. Kejaksaan berharap, dengan menegakkan huk