Key Strategy: Satgas PKH Tindak Tambang Emas Ilegal di Pulau Buru, 16 WNA Diamankan

Satgas PKH Tindak Tambang Emas Ilegal di Pulau Buru, 16 WNA Diamankan

Key Strategy – Sebuah operasi besar-besaran dilakukan Satgas PKH di kawasan tambang emas ilegal Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, untuk menegakkan aturan serta menjamin keberlanjutan lingkungan. Selama dua minggu, dari 27 April hingga 14 Mei 2026, tim penertiban menyisir area yang dianggap menyimpang dari regulasi. Langkah ini tidak hanya terkait dengan pengosongan lahan, tetapi juga upaya menyeluruh untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang terkait dengan aktivitas tambang ilegal.

Operasi Penertiban dan Fokusnya pada Stabilitas Keamanan

Operasi penertiban aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) berlangsung selama periode 27 April hingga 14 Mei 2026. Pihak Satgas PKH bersama institusi terkait berkomitmen menjaga stabilitas keamanan dan lingkungan sekaligus menegakkan hukum di wilayah Maluku. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keamanan di daerah yang kerap menjadi sumber konflik antar kelompok.

“Operasi ini tidak hanya berupa pembersihan lahan, tetapi juga upaya menyeluruh untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang terkait dengan aktivitas tambang ilegal,” ujar Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Doddy Tri Winarto, Senin (4/5/2026).

Kehadiran Satgas PKH di Gunung Botak mengungkapkan adanya praktik tidak terpuji seperti prostitusi dan peredaran minuman keras yang dilakukan para pekerja tambang ilegal. Dari 16 warga negara asing (WNA) yang diamankan, sembilan di antaranya berasal dari Tiongkok. Keberadaan mereka di lokasi tambang menjadi indikasi bahwa ancaman eksploitasi sumber daya alam secara tidak resmi masih signifikan.

Sebelum pelaksanaan penertiban, Kasum TNI Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon bersama Satgas PKH melakukan inspeksi dari udara pada 13 April 2026. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi titik-titik kritis di kawasan tambang yang memerlukan intervensi langsung. Langkah ini menjadi dasar untuk mengejek pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ilegal.

Pelaksanaan operasi dilakukan oleh Tim Terpadu Provinsi Maluku yang diperkuat oleh unsur Satpur, Banpur, serta Satuan Teritorial jajaran Kodam XV/Pattimura. Tim mengevakuasi ribuan meter persegi lahan yang telah dikuasai oleh para pekerja tambang ilegal. Selain itu, mereka juga menyisir base camp dan area pemurnian emas untuk mengumpulkan bukti serta mengamankan individu yang terlibat.

“Temuan 16 warga negara asing asal Tiongkok di lokasi tambang serta praktik prostitusi dan peredaran minuman keras menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini jika dibiarkan. Ini bukan sekadar isu ekonomi, melainkan juga isu yang berdampak pada keamanan nasional dan integritas daerah,” tegas Doddy.

Dalam proses penertiban, belasan WNA dari Tiongkok yang diduga terlibat dalam PETI telah diserahkan ke pihak Imigrasi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tindakan ini menjadi bentuk tanggung jawab TNI dalam mengawasi perbatasan serta mencegah masuknya pelaku aktivitas ilegal yang berpotensi merusak ekosistem dan mengganggu keseimbangan sosial.

Doddy menekankan bahwa penertiban yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pengosongan lahan, tetapi juga menyasar akar masalah yang terkait dengan praktik tambang ilegal. “Penertiban ini mencakup penanganan menyeluruh terhadap berbagai dampak sosial, termasuk penggusuran masyarakat lokal, kerusakan lingkungan, dan penyebaran budaya yang tidak sejalan dengan nilai-nilai nasional,” tambahnya.

Peran TNI dalam Menata Kawasan Tambang Secara Legal

Dalam menyelenggarakan penertiban, TNI menegaskan pentingnya penataan kawasan tambang secara legal dan berkelanjutan. “Kami berkomitmen untuk menegakkan peraturan, sehingga kawasan Gunung Botak dapat kembali berfungsi sebagai bentuk kekayaan alam yang dikelola secara sistematis,” ujar Doddy.

Operasi ini merupakan langkah nyata TNI dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam serta memastikan bahwa eksploitasi tambang tidak hanya memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada PAD dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengganti aktivitas ilegal menjadi legal, keberadaan tambang emas di wilayah Maluku dapat memperkuat ekonomi lokal sekaligus menjaga keamanan.

Collaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) serta lembaga pemerintah lainnya menjadi elemen kunci dalam keberhasilan operasi. “Dengan sinergi yang terjalin, TNI dapat memastikan kebijakan pemerintah dijalankan secara efektif,” jelas Doddy. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk turut serta dalam manajemen kawasan tambang.

Operasi tersebut menegaskan peran TNI sebagai pelindung keamanan nasional. Dengan menindak para pelaku PETI, kehadiran pasukan militer menjadi bukti komitmen untuk menjaga stabilitas wilayah serta menegakkan hukum. TNI tidak hanya bertugas sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra yang menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.

Kehadiran Satgas PKH di Gunung Botak juga memberikan dampak sosial yang lebih luas. Masyarakat lokal kini lebih yakin bahwa kebijakan pemerintah akan dijalankan secara konsisten. Selain itu, operasi ini menjadi sarana memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi legal dan perlindungan lingkungan. “Dengan menetapkan kebijakan yang jelas, kita bisa memastikan bahwa sumber daya alam Maluku tidak hanya dikelola secara optimal, tetapi juga secara adil,” pungkas Doddy.

Kegiatan ini memberikan harapan bahwa keberlanjutan lingkungan dapat tercapai, sekaligus menunjukkan bahwa TNI tetap aktif dalam menegakkan hukum di segala aspek kehidupan. Melalui sinergi dengan pihak lain, TNI berkomitmen untuk menjaga keamanan serta menjamin bahwa kawasan tambang dapat menjadi sumber penghidupan yang sehat bagi masyarakat Maluku. (jbr/dek)