Special Plan: Komisi XI DPR Sebut Prabowo Tenangkan Warga: Yang Terpengaruh Dolar Orang Kaya

Komisi XI DPR Kritik Pelemahan Rupiah, Tegaskan Peran BI dalam Stabilisasi Mata Uang

Special Plan – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan tanggapan terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kinerja rupiah yang terus mengalami pelemahan. Ketua Komisi XI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa arahan Prabowo bertujuan untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat, terutama di lapisan pedesaan. Menurut Misbakhun, orang-orang kaya dan transaksi impor adalah yang terutama terdampak oleh kenaikan nilai dolar Amerika Serikat (USD), sementara sebagian besar masyarakat biasa tidak langsung terlibat dalam kegiatan transaksi tersebut.

“Arah bicara Bapak Presiden mengenai fluktuasi nilai tukar itu bertujuan untuk menenangkan masyarakat, terutama warga pedesaan, karena mereka tidak terlibat secara langsung dengan transaksi yang melibatkan dolar. Yang terkena adalah barang-barang impor, terutama dari komoditas yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi,” ujar Misbakhun kepada media, Minggu (17/5/2026).

Komisi XI berharap Bank Indonesia (BI) dapat merespons dengan tindakan nyata untuk mengembalikan rupiah ke level yang stabil. Misbakhun menekankan bahwa penguatan rupiah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut. “BI harus memastikan rupiah tidak hanya bertahan, tetapi juga ditingkatkan nilainya, karena dampak dari pelemahan mata uang ini akan terasa oleh banyak pihak,” jelasnya.

Dalam analisisnya, Misbakhun menyebutkan bahwa dolar yang menguat memberikan tekanan pada inflasi karena biaya impor meningkat. Sementara itu, rupiah saat ini telah melebihi kurs Rp1.000 terhadap USD, sesuai dengan asumsi makro dalam ABBN 2026. “Ini menunjukkan bahwa rupiah sedang mengalami tekanan signifikan, sehingga masyarakat mulai waspada terhadap perubahan nilai tukar,” tambahnya.

Perbedaan dengan Krisis 1998

Misbakhun membandingkan situasi saat ini dengan kondisi ekonomi pada tahun 1998. Ia menegaskan bahwa meskipun kondisi kini berbeda, BI tetap perlu mengambil langkah strategis untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. “Nilai kurs Rp17.000 ini pernah terjadi dalam masa pemerintahan sebelumnya, yang akhirnya menyebabkan krisis monetar. Namun, sekarang kondisi ekonomi lebih kuat dan struktur keuangan kita terbentuk lebih matang,” kata Misbakhun.

Misbakhun menyoroti bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini cukup kuat, yang meliputi daya beli masyarakat, kinerja sektor pertanian, dan ketersediaan sumber daya alam. “Struktur ekonomi kita kini lebih siap, sehingga pelemahan rupiah tidak sepenuhnya menjadi ancaman serius,” imbuhnya.

Seiring dengan pernyataan Prabowo, Misbakhun menilai BI memiliki tanggung jawab besar dalam mengendalikan nilai tukar. “Kalau BI tidak langsung memberikan respons, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Jadi, langkah konkret harus segera dilakukan,” ujarnya.

Stabilitas Ekonomi dan Peran Menteri Keuangan

Presiden Prabowo sebelumnya juga menyinggung peran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menjaga stabilitas keuangan. Ia mengatakan bahwa jika Purbaya masih tersenyum, maka kondisi ekonomi negara bisa dianggap aman. “Menteri-menteri, ada yang mengurus hukum, ada yang mengatur keuangan, jadi Purbaya sekarang jadi tokoh yang sangat populer. Selama dia bisa tetap tenang, tidak perlu khawatir dengan keadaan keuangan,” ucap Prabowo saat meresmikan 1.061 koperasi desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5).

Misbakhun menambahkan bahwa pernyataan Prabowo tentang pelemahan rupiah memiliki makna tersirat. Ia menyebutkan bahwa isu ini bisa menjadi bahan pembicaraan masyarakat, sehingga BI perlu segera bertindak untuk menstabilkan kurs. “Kami di Komisi XI meminta BI melakukan langkah-langkah konkret, karena jika ini berlanjut, masyarakat akan mulai menganggap lembaga tersebut tidak mampu menjaga kestabilan rupiah,” tegas Misbakhun.

Sejak kurs 1 USD mencapai Rp17.000, rupiah terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp17.600. Situasi ini membuat warga biasa yang sebelumnya tidak pernah membicarakan dolar, kini mulai merasa kewalahan. “Ini adalah indikasi bahwa masyarakat mulai memperhatikan perubahan ekonomi, dan kita harus menjaga agar tidak terjadi kepanikan,” jelas Misbakhun.

Misbakhun menekankan bahwa meskipun ada kekhawatiran terhadap dolar, rupiah tetap menjadi mata uang utama dalam transaksi domestik. “Dolar hanya menjadi alat transaksi bagi sebagian kelompok tertentu, sedangkan rupiah masih menjadi pusat kegiatan ekonomi sehari-hari. Jadi, kita harus memastikan rupiah tetap stabil,” katanya.

Komisi XI DPR juga mengingatkan BI bahwa meskipun fundamental ekonomi Indonesia kuat, pelemahan rupiah tetap memerlukan penanganan serius. “Kami percaya bahwa BI memiliki kemampuan untuk mengembalikan rupiah ke kurs ideal. Dengan melakukan langkah strategis, kita bisa memperkuat kepercayaan masyarakat,” tambah Misbakhun.

Dalam kesimpulan, Misbakhun menegaskan bahwa isu pelemahan rupiah perlu dikelola dengan baik. “Presiden telah menyampaikan bahwa fundamental ekonomi kita kuat, jadi kita harus mengambil langkah-langkah tegas untuk menjamin penguatan nilai rupiah. BI punya peran penting di sini,” tutupnya.