Yang Dibahas: BPH Migas: Penyaluran BBM awal 2026 terkontrol, masih di bawah kuota

BPH Migas: Penyaluran BBM awal 2026 terkontrol, masih di bawah kuota

Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menegaskan bahwa distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi serta kompensasi negara di awal tahun 2026 berjalan terkendali. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Wahyudi Anas, kepala BPH Migas, menjelaskan bahwa capaian penyaluran hingga 90 hari pertama menunjukkan kondisi yang stabil.

“Realisasi hingga 90 hari pertama tahun ini mencapai 23,52 persen, yang menunjukkan distribusi BBM subsidi dan kompensasi negara berjalan stabil serta kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik,” ujar Wahyudi.

Dia menyebutkan bahwa penggunaan minyak tanah mencapai 24,52 persen dari kuota nasional, sementara solar sebesar 24,49 persen. Untuk Pertalite, realisasi penyaluran tercatat sebesar 23,52 persen dari total kuota yang ditetapkan pemerintah.

BPH Migas mengklaim bahwa distribusi bahan bakar tetap lancar di semua wilayah, termasuk dalam menjaga kebutuhan masyarakat. “Stok BBM yang dilaporkan masih memadai dan dapat mendukung berbagai aktivitas ekonomi,” tambahnya.

BPH Migas mencatat bahwa tingkat ketersediaan BBM nasional berada dalam kondisi aman dan siap memenuhi kebutuhan masyarakat.