Rencana Khusus: Anggota DPR: Biaya haji tak naik bukti negara hadir atasi dinamika
Anggota DPR: Biaya Haji Tetap Stabil, Bukti Negara Hadir Menghadapi Dinamika Global
Jakarta, Kamis – Anggota Komisi VIII DPR RI, Sandi Fitrian Noor, menyatakan bahwa konsistensi biaya haji yang tidak meningkat, bahkan menurun, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi perubahan global akibat konflik di Timur Tengah. Ia menilai kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto menggambarkan upaya pemerintah untuk menangani tekanan harga avtur yang berdampak pada biaya haji secara bijak.
“Ini bukti konkret bahwa negara hadir. Tanpa subsidi, nilai manfaat hajj bisa melonjak drastis. Tugas kami di Komisi VIII adalah memastikan BPKH terus meningkatkan kinerja investasinya dengan prinsip syariah dan hati-hati,” ujarnya.
Menurut Sandi, meski terdapat ancaman perang global, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2026 berhasil ditekan sebesar Rp2 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini didorong oleh efisiensi biaya akomodasi dan penginapan di Arab Saudi melalui negosiasi yang lebih optimal.
Peningkatan Kinerja BPKH
Sandi mengapresiasi upaya BPKH dalam mengelola dana haji yang mencapai sekitar Rp171 triliun. Dalam tahun 2024, hasil investasi bersih mencapai Rp11,6 triliun. Namun, ia menyoroti bahwa regulasi saat ini masih membatasi porsi investasi saham maksimal 30 persen. Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah mengkaji peningkatan batasan tersebut menjadi 40 persen, terutama untuk saham syariah blue-chip.
“Semakin besar hasil investasi, semakin kecil beban jamaah. Tapi ini harus bertahap dan diawasi ketat,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana. Selain itu, Sandi menghargai kebijakan BPKH yang memastikan likuiditas cadangan mencapai dua kali total biaya haji tahunan. Jika biaya haji mencapai Rp17 triliun, likuiditas yang disimpan dalam bentuk deposito syariah mencapai Rp40 triliun.
Optimalisasi Pelindungan Jamaah
Dengan pemanfaatan nilai manfaat maksimal dan cadangan likuiditas yang kuat, Sandi yakin pemerintah mampu mempertahankan stabilitas biaya haji. Ia menegaskan bahwa negara harus menjadi pelindung bagi jamaah, terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi yang mungkin muncul dari dinamika internasional.