Rencana Khusus: IDSD 2025: Bogor masuk tiga besar kabupaten di Jabar
IDSD 2025: Kabupaten Bogor Jadi Tiga Daerah Teratas di Jabar
Kabupaten Bogor dinyatakan sebagai salah satu dari tiga kabupaten yang paling berkembang di Jawa Barat berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025, yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Menurut Bambam Setia Aji, kepala Bapperida Kabupaten Bogor di Cibinong, Jumat, kenaikan posisi tersebut diakui sebagai hasil dari strategi pembangunan yang selaras dengan visi kepala daerah.
Kabupaten Bogor berada di peringkat ketiga dengan skor 3,94, meningkat dari tahun sebelumnya yang menempati urutan keempat dengan 3,81. Hasil ini mencerminkan kenaikan daya saing daerah yang terus berlangsung. Di tingkat regional Jawa, kabupaten ini berada di posisi keempat dengan nilai 89,940, menunjukkan prestasi yang menggembirakan.
IDSD diukur melalui lima parameter utama, termasuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), infrastruktur, sumber daya manusia, pendidikan, investasi, industri, serta pertumbuhan wilayah. Bambam menegaskan bahwa peringkat yang lebih baik tidak lepas dari kebijakan daerah yang menekankan percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan investasi serta pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, status Bogor sebagai wilayah penyangga ibu kota serta bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek berkontribusi pada daya tarik investasi dan dinamika ekonomi. Pemerintah setempat juga terus mendorong digitalisasi sistem birokrasi melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta mengembangkan sektor-sektor utama seperti industri, pertanian modern, dan pariwisata.
“Capaian ini menunjukkan bahwa Bogor telah menerapkan perencanaan yang sesuai dengan arahan Bupati, terutama dalam mendorong iklim investasi yang kondusif. Konsistensi dalam penyusunan strategi berkelanjutan memperkuat daya saing daerah,” ujar Bambam.
Walaupun ada peningkatan signifikan, Pemerintah Kabupaten Bogor masih menghadapi tantangan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Hal ini menuntut upaya lebih lanjut untuk memastikan semua lapisan masyarakat mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi.
