Important Visit: Massa Datangi BPOM, Desak Transparansi Penanganan Dugaan Mafia Skincare

Massa Datangi BPOM, Desak Transparansi Penanganan Dugaan Mafia Skincare

Important Visit - Pada Senin, 29 Juni 2026, sejumlah kelompok masyarakat mengunjungi Gedung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jakarta. Aksi yang diadakan oleh para pengunjuk rasa ini bertujuan untuk meminta kejelasan dari lembaga pengawas produk kecantikan terkait investigasi dugaan praktik mafia di industri skincare. Massa mengkritik ketidaktepatan informasi yang disampaikan oleh BPOM, khususnya terkait dengan rilis resmi yang diterbitkan pada 11 Oktober 2024. Dokumen tersebut, menurut mereka, telah hilang dari situs web BPOM, sehingga muncul kecurigaan bahwa ada upaya penyembunyian fakta atau pembatalan penyelidikan terhadap pelaku mafius.

Menurut juru bicara massa, Mirwansyah, yang juga seorang ahli hukum, aksi yang dilakukan hari itu adalah tindak lanjut dari upaya menuntut transparansi dari BPOM. Ia menjelaskan bahwa kelompoknya telah melayangkan surat permintaan ke BPOM pada 23 Juni 2026, dan kembali mengirimkan surat pada 29 Juni 2026 sebelum melakukan aksi demonstrasi. "Kegiatan kita hari ini di BPOM berkaitan dengan rilis 11 Oktober 2024 yang menyebutkan adanya praktik mafia dalam industri skincare," kata Mirwansyah dalam pernyataannya. "Kedatangan kita ke sini bukan hanya untuk meminta penjelasan, tetapi juga untuk menekan pihak BPOM agar lebih terbuka dalam menyampaikan progres penyelidikan," tambahnya.

"Kedatangan kita ke sini tidak lain karena surat kita per tanggal 23 Juni 2026 dan kemudian hari ini, 29 Juni 2026, kita sudah melayangkan dua surat," ujar Mirwansyah. Ia menegaskan bahwa rilis resmi yang diterbitkan BPOM pada 11 Oktober 2024 menjadi bahan pertanyaan publik, terutama setelah laporan kehilangan dokumen tersebut dari situs web resmi lembaga tersebut. "Dokumen itu harus ada, tetapi sampai hari ini, kita belum bisa menemukannya. Kita berharap BPOM dapat memberikan penjelasan resmi mengenai keberadaannya," terang Mirwansyah.

Menurut informasi yang didapat, rilis resmi tanggal 11 Oktober 2024 mengungkapkan bahwa BPOM sedang menyelidiki dugaan praktik mafia dalam industri produk perawatan kulit. Isi laporan tersebut melibatkan beberapa merek yang diduga melakukan kecurangan dalam proses pengajuan izin, termasuk menyuap regulator untuk mempercepat penerbitan sertifikat. Namun, massa menilai bahwa BPOM tidak memberikan penjelasan yang memadai, sehingga mengundang ketidaktahapan publik.

Belum Ada Tanggapan Formal Dari BPOM

Dalam aksi yang berlangsung di lobi gedung BPOM, massa menuntut lembaga tersebut untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang muncul. Mereka mengungkapkan kekecewaan karena BPOM dinilai hanya mengeluarkan pernyataan yang tidak lengkap, sementara fakta-fakta penting mengenai kasus mafia skincare masih tertutup. Massa juga meminta BPOM untuk menyediakan data lengkap mengenai pengajuan izin produk kecantikan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terduga, termasuk alur pemeriksaan dan hasil investigasi.

Sebelum aksi tersebut, Mirwansyah menyatakan bahwa kelompoknya telah menyiapkan dua surat resmi yang dikirimkan ke BPOM. Surat pertama pada 23 Juni 2026 berisi permintaan untuk menyelidiki lebih lanjut kasus dugaan korupsi di industri skincare, sementara surat kedua yang diberikan pada 29 Juni 2026 mengandung tuntutan agar BPOM memperjelas proses pemeriksaan terhadap perusahaan yang terlibat. "Kita percaya bahwa BPOM memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, tetapi terlihat lambat dalam mengambil langkah konkret," ujar Mirwansyah.

Kelompok masyarakat yang hadir dalam aksi ini terdiri dari berbagai lapisan, termasuk konsumen, aktivis, dan pelaku usaha kecil. Mereka mengungkapkan bahwa keberadaan mafia skincare telah merugikan banyak orang, terutama masyarakat yang mengandalkan produk kecantikan dari BPOM untuk memastikan keamanan dan kualitas produk. "Kita ingin BPOM lebih proaktif, karena jika tidak ada transparansi, maka publik akan tetap ragu terhadap kepercayaan mereka terhadap lembaga ini," tambah Mirwansyah.

Menurut Mirwansyah, rilis resmi 11 Oktober 2024 seharusnya menjadi bukti kuat bahwa BPOM sudah melakukan tindakan untuk menangani kasus mafia skincare. Namun, karena dokumen tersebut tidak bisa diakses melalui situs web BPOM, massa menduga ada upaya untuk mengaburkan informasi. "Kita menilai bahwa BPOM bisa saja mengubah arah penyelidikan atau menunda pengumuman untuk menghindari tekanan dari pihak tertentu," jelasnya.

Kelompok massa juga meminta BPOM untuk mempercepat proses pemeriksaan terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. Mereka menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan, terlepas dari siapa yang terlibat. "Kita tidak menginginkan ada kebijakan diskriminatif atau pengawasan yang tidak merata. BPOM harus menjadi mitra yang transparan dan bertanggung jawab," tutur Mirwansyah.

Di sisi lain, BPOM berharap massa bisa memberikan waktu untuk menyelidiki kasus tersebut lebih lanjut. Pihak BPOM menyatakan bahwa mereka sedang melakukan penelusuran intensif terkait rilis 11 Oktober 2024, termasuk memeriksa keberadaan dokumen tersebut. "Kita sudah melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa rilis itu akan segera ditemukan dan diberikan ke publik," kata juru bicara BPOM dalam pernyataan terpisah.

Sejumlah anggota massa menyatakan bahwa mereka tidak hanya ingin mengetahui kebenaran dugaan korupsi, tetapi juga menginginkan BPOM memberikan solusi konkret, seperti pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat atau penerapan sanksi tegas. "Kita percaya bahwa BPOM bisa menjadi lembaga yang mampu memberikan perubahan positif di industri ini. Namun, hingga saat ini, kita belum melihat tindakan nyata," imbuh Mirwansyah.

Aksi yang berlangsung di BPOM juga menimbulkan perhatian dari media massa dan organisasi kewaspadaan konsumen. Mereka menilai bahwa aksi ini menunjukkan keinginan masyarakat untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem pengawasan produk kecantikan. "Kita harap BPOM bisa menjawab semua pertanyaan yang muncul, karena jika tidak, maka publik akan terus memperhatikan hal ini," kata salah satu anggota massa yang turut hadir. Dengan demikian, aksi ini menjadi peringatan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk menjaga keadilan di industri skincare.