Kebijakan Baru: Batasi Pembelian BBM, Tetangga RI Terapkan Sistem QR Code
Batasi Pembelian BBM, Tetangga RI Terapkan Sistem QR Code
Pemerintah militer Myanmar meluncurkan skema pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) melalui QR code. Langkah ini bertujuan mengatasi kekhawatiran akan kelangkaan pasokan, terutama di tengah tekanan dari konflik di Timur Tengah. Menurut kementerian energi, kebijakan akan berlaku secara nasional mulai pekan depan.
“Setiap kendaraan hanya diperbolehkan membeli BBM satu atau dua kali seminggu, tergantung pada ukuran mesin,”
seperti dijelaskan dalam pernyataan 23 Maret, seperti dikutip Bloomberg.
Implementasi Awal di Kota Besar
Sistem yang menghubungkan sertifikat kendaraan dengan data QR code telah dimulai sejak 12 Maret di beberapa kota utama, termasuk Yangon dan Naypyitaw. Setiap pelanggan akan memiliki kuota bahan bakar sesuai kapasitas mesin, dengan batasan pembelian satu hingga dua kali dalam seminggu. Kebijakan ini juga mengakibatkan antrean panjang di stasiun bahan bakar, karena kenaikan harga dan rasa khawatir masyarakat terhadap pasokan yang terbatas.
Krisis Pasokan dan Dampak ke Sektor Transportasi
Kelangkaan BBM menimbulkan dampak signifikan pada sektor transportasi udara. Pasokan bahan bakar jet yang berkurang menyebabkan beberapa maskapai menghentikan sementara rute domestik. Selain itu, pemerintah sebelumnya membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan mewajibkan pegawai bekerja dari rumah setiap hari Rabu, mulai 25 Maret.
Upaya Stabilisasi Pasokan
Kementerian Energi menyatakan bahwa Myanmar saat ini memiliki cadangan BBM selama sekitar 50 hari. Untuk mempertahankan pasokan, pemerintah sedang berupaya menambah impor melalui jalur alternatif. Di sisi lain, bank sentral mengalokasikan devisa US$96 juta atau sekitar Rp1,56 triliun kepada perusahaan minyak, dengan kurs yang lebih rendah.
Rekomendasi Energi Alternatif
Federasi Beras Myanmar mengajak pelaku industri penggilingan dan petani beralih ke sumber daya energi alternatif, seperti tenaga surya, untuk mengurangi ketergantungan pada BBM. Selain itu, krisis energi juga menjadi pemicu kebijakan lain, seperti pengumuman status darurat energi oleh Filipina.
Baca: Korea Selatan Terancam Krisis Kantong Plastik, Ada Apa?
Baca: Pasokan Kian Seret, Jepang Lepas Cadangan Minyak Nasional 26 Maret (tfa/tfa)
Next Article Dapat Relaksasi! Warga Tedampak Bencana Bisa Beli BBM Tanpa QR Code