Kebijakan Baru: WFH ASN Setiap Jumat Resmi Berlaku Mulai Hari Ini, DPR Minta Evaluasi Berkala
Pemerintah Resmi Terapkan WFH ASN Setiap Jumat
Sejak 1 April 2026, kebijakan kerja dari rumah (work from home/ WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di hari Jumat secara resmi berlaku. Kebijakan ini diharapkan memberikan dampak positif dalam mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di seluruh lembaga pemerintah.
DPR Dorong Evaluasi Berkala
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menekankan perlunya evaluasi rutin terhadap kebijakan WFH. Menurutnya, peninjauan berkala penting untuk memastikan efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
“Kami mengharapkan penerapan WFH setiap Jumat ini diawasi secara konsisten dan dievaluasi secara berkala. Pastikan penghematan BBM tercapai, namun jangan sampai pelayanan publik mengalami penurunan kualitas,” ujar Khozin dalam pernyataannya, Selasa (31/3), seperti dilaporkan ANTARA.
Strategi Pengawasan dan Kinerja ASN
Khozin menyoroti pentingnya pengawasan ketat dari berbagai lembaga, termasuk kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa kebijakan ini harus diukur dari dua aspek utama: pengurangan konsumsi BBM serta penjagaan produktivitas ASN dalam menjalankan tugas publik.
Kebijakan WFH juga dianggap sebagai peluang untuk mendorong perbaikan sistem transportasi umum dan mengurangi polusi udara di berbagai wilayah. Khozin menekankan perlunya koordinasi lintas kementerian agar manfaat kebijakan ini bisa dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Aspek Potensial yang Perlu Diperhatikan
Sementara itu, Khozin memperingatkan adanya risiko kebijakan ini berubah menjadi “long weekend” yang bisa memengaruhi kinerja ASN. Meski pemerintah memiliki wewenang menetapkan kebijakan, ia menyarankan penyesuaian hari kerja agar tidak mengganggu efisiensi layanan publik.
Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan bahwa kebijakan ini akan dievaluasi setelah dua bulan penerapan. Beberapa sektor seperti kesehatan, keamanan, dan logistik dipandang perlu dikecualikan karena memiliki kewajiban layanan yang kritis.
Kebijakan Pendidikan Tetap Tatap Muka
Di sisi lain, kegiatan belajar-mengajar untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah masih berlangsung secara tatap muka. Sementara itu, perguruan tinggi diberi ruang untuk menentukan sendiri metode pengajaran sesuai kebijakan institusi masing-masing.