DonasiKitaBisa
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Key Discussion: DPRD Jabar Bantah Anggapan Tak Mau Temui Massa Aksi Tiap Kali Demonstrasi Mahasiswa Digelar

Published Juni 26, 2026 · Updated Juni 26, 2026 · By Fajar Hakim

DPRD Jabar Bantah Anggapan Tak Mau Temui Massa Aksi Saat Demonstrasi Mahasiswa Digelar

Key Discussion – Mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa yang memicu perdebatan tentang respons DPRD Jawa Barat. Sejumlah warganet di media sosial mengkritik dewan yang dinilai sering menghindar dari pertemuan langsung dengan massa aksi. Namun, Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, membantah anggapan tersebut dan menjelaskan bahwa Key Discussion dengan peserta demonstrasi tetap berjalan lancar. Ia menegaskan bahwa anggapan DPRD Jabar tidak merespons aksi adalah salah, karena dewan aktif menerima perwakilan massa sejak 11 Juni 2025 hingga 22 Juni 2026.

Pertemuan DPRD dengan Massa Aksi Dilakukan Secara Rutin

Buky Wibawa menjelaskan bahwa Key Discussion dengan massa aksi bukanlah hal baru, melainkan bagian dari komunikasi legislatif yang konsisten. Dalam setiap gelombang aksi, dewan memastikan anggota tetap hadir untuk bertemu dan berdialog dengan perwakilan peserta demonstrasi. " Kami selalu menugaskan anggota DPRD untuk menerima aspirasi, baik secara langsung maupun melalui surat edaran," ujarnya dalam wawancara bersama media pada Kamis, 25 Juni 2026.

“Kebetulan hari ini kami sedang mengadakan Rapat Paripurna, sehingga seluruh anggota dewan hadir lengkap dan bisa berdialog langsung dengan massa,” tutur Buky. Ia menegaskan bahwa Key Discussion ini tidak hanya dilakukan saat ada konflik, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun hubungan kemitraan antara dewan dan masyarakat.

Aspirasi Mahasiswa Diteruskan ke Tingkat Nasional

Dewan menegaskan komitmennya untuk meneruskan seluruh tuntutan peserta aksi ke lembaga legislatif pusat. Buky Wibawa mengungkapkan bahwa Key Discussion yang diinisiasi oleh aksi-aksi mahasiswa telah menjadi sarana untuk memperkuat kolaborasi antara daerah dan pusat. Masukan dari massa aksi, seperti isu krisis nilai tukar rupiah dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), akan diangkat dalam forum lebih tinggi.

Menurut Buky, Key Discussion antara dewan dan massa aksi mencerminkan upaya untuk menciptakan kebijakan yang inklusif. "Dewan bukan hanya mendengarkan, tetapi juga berperan aktif dalam mengubah aspirasi menjadi tindakan konkret," katanya. Ia menambahkan bahwa hubungan dua arah ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan.

Peran DPRD dalam Perubahan Kebijakan

Buky Wibawa menekankan bahwa Key Discussion dengan massa aksi adalah momentum untuk mengarahkan perubahan kebijakan yang lebih efektif. "Kami percaya bahwa partisipasi mahasiswa dan elemen masyarakat adalah kunci dalam memastikan kebijakan daerah mencerminkan kebutuhan masyarakat," ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa Key Discussion ini terus berjalan, baik melalui pertemuan langsung maupun mekanisme tertulis.

Langkah-langkah yang diambil DPRD Jabar mencakup dialog terbuka dengan kelompok penunjuk rasa, serta penyesuaian kebijakan berdasarkan masukan yang diterima. Buky menjelaskan bahwa dewan telah menghimpun berbagai aspirasi selama beberapa bulan terakhir, termasuk isu-isu terkait peran TNI/Polri di ranah sipil. "Dewan tidak hanya merespons aksi, tetapi juga memastikan suara mereka masuk ke dalam proses kebijakan," tegasnya.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Key Discussion

Buky Wibawa menyebutkan bahwa transparansi dalam Key Discussion menjadi prioritas DPRD Jabar. Ia menjelaskan bahwa dewan terus menyebarluaskan hasil dialog dengan massa aksi melalui media dan pihak-pihak terkait. "Kami berkomitmen untuk menjadikan Key Discussion sebagai alat transparansi, sehingga masyarakat bisa mengawasi proses pembuatan kebijakan secara langsung," katanya.

Menurut dia, Key Discussion ini juga membantu memperkuat akuntabilitas dewan dalam menyelesaikan isu yang diangkat peserta aksi. "Kehadiran seluruh anggota dewan pada Rapat Paripurna hari ini menunjukkan komitmen untuk terus menjaga komunikasi dengan massa, meski ada jadwal kerja yang padat," tambah Buky. Ia menegaskan bahwa DPRD Jabar tidak pernah mengabaikan suara masyarakat, bahkan dalam situasi tertentu seperti aksi unjuk rasa.

Perspektif Masyarakat terhadap Key Discussion

Banyak elemen masyarakat menyambut baik inisiatif DPRD Jabar dalam menjalankan Key Discussion. Namun, masih ada yang mempertanyakan keterlibatan dewan dalam dialog terbuka. Buky Wibawa menjelaskan bahwa dewan terus meningkatkan kualitas Key Discussion dengan memastikan kehadiran anggota dalam waktu yang cukup. "Kami berusaha membangun hubungan yang baik, agar suara masyarakat selalu terdengar dalam pengambilan kebijakan," katanya.

Dewan menegaskan bahwa Key Discussion dengan massa aksi bukan sekadar simbol, melainkan proses nyata untuk menyelesaikan masalah yang diangkat peserta aksi. Buky menambahkan bahwa pertemuan rutin ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka, sekaligus memperkuat kemitraan antara dewan dan rakyat. "Dengan Key Discussion yang aktif, kami yakin kebijakan daerah akan lebih relevan dengan kehidupan masyarakat," pungkasnya.