Key Strategy: 3 Pendemo Masih Ditahan, LBH Bandung Desak Polisi Hentikan Penangkapan Sepihak

3 Pendemo Masih Ditahan, LBH Bandung Desak Polisi Hentikan Penangkapan Sepihak

Aksi Unjuk Rasa Terus Berlangsung, LBH Bandung Laporkan 13 Orang Ditahan

Key Strategy - LBH Bandung melaporkan bahwa sebanyak 13 individu telah ditahan oleh polisi dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di Kota Bandung. Protes tersebut diadakan untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap situasi nasional dan kondisi ekonomi yang dianggap memburuk akibat kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tiga dari jumlah tersebut masih belum dibebaskan hingga saat ini. Direktur LBH Bandung, Heri Pramono, menjelaskan bahwa selama pendampingan yang dilakukan hari kemarin, lembaga tersebut masih mencatat tiga orang yang tertahan di Polrestabes Bandung.

“Selama pendampingan waktu kemarin, catatan kita (LBH Bandung) masih ada tiga tertahan di Polrestabes Bandung,” ujar Heri Pramono saat dihubungi, Kamis (18/6/2026) siang.

Dalam aksinya, peserta demonstrasi yang terdiri dari mahasiswa dan warga sipil mengkritik sejumlah kebijakan yang diambil oleh Prabowo Subianto. Beberapa isu utama yang diangkat meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kedua inisiatif ini dinilai mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan dana dan dampak sosial yang dirasakan oleh rakyat. Selain itu, pertumbuhan kekuatan militer atau TNI yang semakin dominan juga menjadi salah satu kekhawatiran utama para pengunjuk rasa.

Protes Menargetkan Kebijakan yang Dianggap Menyengsarakan Rakyat

Aksi unjuk rasa di Kota Bandung belakangan ini menunjukkan kekuatan massa yang signifikan, dengan partisipasi aktif dari berbagai kalangan. Peserta aksi menganggap kebijakan MBG, yang semula diharapkan meringankan beban masyarakat, justru menyulitkan para pelaku kebijakan dalam mengatur distribusi bantuan. Sementara KDMP, yang bertujuan memperkuat kemandirian desa melalui pendekatan koperatif, dinilai tidak efektif dan justru memicu ketimpangan di tengah masyarakat. Heri Pramono menjelaskan bahwa LBH Bandung berupaya untuk mengungkap dampak langsung dari kebijakan tersebut, termasuk kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan dalam pemberdayaan warga desa.

Dalam konteks ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, aksi demonstrasi ini juga menyoroti peran TNI dalam pemerintahan. Peserta aksi menganggap keterlibatan militer dalam kebijakan ekonomi dan sosial mengurangi ruang bagi lembaga non-militer untuk berkontribusi. Isu militerisme dianggap memperkuat dominasi struktur kekuasaan yang terpusat, sehingga menghambat proses reformasi yang diharapkan oleh masyarakat. Menurut Heri, tuntutan para pengunjuk rasa mencakup keinginan untuk menghentikan penangkapan yang dianggap tidak adil dan memastikan proses hukum yang transparan.

Kebijakan Pemerintahan Prabowo Dikritik dari Berbagai Sudut Pandang

Protes di Bandung beberapa waktu terakhir tidak hanya menargetkan kebijakan ekonomi, tetapi juga mencakup isu-isu politik dan sosial lainnya. Selain MBG dan KDMP, peserta aksi juga mengkritik kebijakan pembentukan regulasi yang dianggap terlalu cepat tanpa konsultasi yang memadai. Heri Pramono menambahkan bahwa kebijakan tersebut dinilai tidak mempertimbangkan aspirasi rakyat secara luas, sehingga memicu ketidakpuasan yang meluas. "Ini bukan hanya masalah bantuan sosial, tetapi juga tentang kebijakan yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Dalam beberapa hari terakhir, aksi unjuk rasa terus berlangsung dengan intensitas yang tinggi. Peserta aksi menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam penerapan kebijakan pemerintah, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan. LBH Bandung menggambarkan bahwa tindakan penangkapan oleh polisi terkesan sepihak, karena tidak selalu ada dasar hukum yang jelas. "Polisi harus berpegang pada prosedur yang ketat dan tidak sembarang menangkap orang tanpa alasan yang jelas," tegas Heri.

Kebijakan Prabowo Subianto yang menjadi sasaran kritik tersebut dianggap memperparah ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat. Peserta aksi mengungkapkan bahwa program MBG, meskipun diharapkan membantu kelompok miskin, justru memicu konflik antara pemerintah dan masyarakat. Sementara KDMP, yang seharusnya menjadi sarana pemberdayaan ekonomi desa, dinilai tidak memberikan manfaat maksimal kepada warga. Kritik ini terutama berasal dari kalangan warga desa yang merasa terabaikan dalam pembuatan kebijakan.

LBH Bandung Terus Memantau Proses Penahanan Pendemo

Heri Pramono menegaskan bahwa LBH Bandung terus memantau kondisi para tertahan dan berusaha mengupas aspek-aspek hukum dalam penangkapan tersebut. Lembaga ini berharap polisi dapat menunjukkan alasan yang jelas dalam menahan tiga orang yang masih dalam penjara. "Kita butuh transparansi dalam setiap tindakan penangkapan, agar tidak terkesan semena-mena," tuturnya.

Pemilihan Kota Bandung sebagai lokasi aksi unjuk rasa didasari oleh fakta bahwa daerah ini menjadi pusat konsentrasi aktivis dan kegiatan sosial. Demonstrasi yang berlangsung di kota tersebut juga mencerminkan kecemasan masyarakat terhadap perubahan kebijakan nasional. LBH Bandung menilai bahwa penangkapan para pendemo sepihak dapat memicu konflik antara pihak keamanan dan masyarakat sipil. "Kita menginginkan dialog yang terbuka, bukan hanya pemberian sanksi tanpa kesempatan untuk mempertahankan hak-hak warga," kata Heri.

Kritik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto ini tidak hanya terbatas pada aksi unjuk rasa di Bandung, tetapi juga muncul dari berbagai wilayah di Indonesia. Peserta aksi menyatakan bahwa kebijakan pemerintah perlu direvisi agar lebih inklusif dan mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam rangka menekan pemerintah, para pendemo meminta agar penangkapan mereka tidak dilakukan tanpa alasan yang kuat. "Pendemo tidak berusaha mengganggu ketertiban, tetapi ingin menyampaikan suara mereka secara langsung," tutur Heri.

Dengan aksi yang berlangsung, masyarakat menginginkan adanya perubahan kebijakan yang lebih berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan bersama. LBH Bandung berperan sebagai pengawal hukum untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak merugikan rakyat secara berlebihan. "Kita percaya bahwa setiap kebijakan harus diawasi secara ketat, agar tidak menjadi alat untuk menindas suara publik," imbuh Heri. Dalam beberapa hari ke depan, lembaga tersebut akan terus menduk