Key Strategy: Demo di Depan Kantor BGN, Minta Evaluasi Tata Kelola dan Hentikan MBG Selama 30 Hari

Demo di Depan Kantor BGN: Masyarakat Minta Evaluasi dan Hentikan MBG 30 Hari

Aksi Massa di Jakarta Pusat

Key Strategy - Rabu 10 Juni 2026, sejumlah massa dari KoalisiMBGWatch menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Badan Gizi Nasional (BGN) yang terletak di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap tata kelola operasional MBG yang dianggap tidak berjalan efisien. Para peserta unjuk rasa memakai pakaian hitam sebagai simbol solidaritas, sementara sejumlah poster yang mereka bawa menyoroti masalah-masalah dalam pengelolaan MBG.

Poster yang Menjadi Fokus

Laporan Pikiran-Rakyat.com di lokasi menunjukkan bahwa beberapa poster menampilkan pesan seperti “Ganti MBG dengan uang tunai Rp 300 ribu/anak per bulan” dan “Beli di UMKM gak pake mark up”. Pesan lainnya menyatakan, “gedung ini kami segel”, dengan segel kuning dan hitam yang ditempelkan pada pintu gedung BGN. Isi poster tersebut menunjukkan keinginan masyarakat untuk mengubah sistem distribusi makanan yang dinilai masih menyisakan kelemahan.

Penyebab Aksi dan Tuntutan

Aksi demonstrasi ini dilatarbelakangi oleh penangkapan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan MBG. Seorang anggota KoalisiMBGWatch, Agus Sarwono, menjelaskan bahwa keputusan untuk berdemo terkait dengan penegakan hukum terhadap ketiga individu tersebut. Menurutnya, program MBG yang menjadi prioritas seharusnya dikelola dengan hati-hati dan memperhatikan potensi risiko korupsi. “Kami ingin menyampaikan kepada BGN, ‘Hei, berhenti dulu, jeda sejenak, perbaiki tata kelolanya. Buat risiko korupsinya, bikin mitigasi risiko korupsinya,’” ujarnya saat berada di lokasi.

Tuntutan Utama

Massa mengajukan beberapa tuntutan utama selama aksi. Pertama, mereka meminta operasional MBG dihentikan sementara selama 30 hari ke depan untuk dilakukan evaluasi. Kedua, menuntut moratorium pada titik-titik dapur yang menjadi tempat distribusi makanan. Ketiga, masyarakat menginginkan prioritas diberikan kepada daerah 3T (tertinggal, terpencil, terbelakang) dalam pemberdayaan pengelolaan program ini. Tuntutan-tuntutan ini dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam distribusi makanan.

Keterlibatan Penerima Manfaat

Selain itu, massa juga menginginkan penerima manfaat dari MBG berperan aktif dalam menentukan menu, masukan, serta kritikan terhadap operasional distribusi. Mereka menekankan bahwa masyarakat yang secara langsung menerima manfaat dari program ini seharusnya terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. “Jika penerima manfaat tidak terlibat, maka perubahan tidak akan mampu mencerminkan kebutuhan sebenarnya,” tambah Agus. Hal ini menunjukkan bahwa aksi tidak hanya fokus pada masalah korupsi, tetapi juga pada akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pengelolaan MBG.

Penggunaan Segel sebagai Simbol

Segel kuning dan hitam yang ditempelkan pada papan BGN menjadi simbol penting dalam aksi. Segel ini dianggap sebagai bentuk pernyataan bahwa institusi tersebut perlu dihentikan sementara untuk direvisi. Menurut Agus, segel ini menunjukkan keinginan masyarakat agar ada jeda waktu untuk melakukan audit dan memperbaiki proses distribusi. “Segel ini bukan hanya tindakan simbolis, tapi juga menggambarkan keinginan kami agar BGN tidak langsung beroperasi tanpa evaluasi yang komprehensif,” jelasnya.

Konteks dan Tanggapan

KoalisiMBGWatch menggambarkan bahwa program MBG, meskipun berdampak besar bagi masyarakat, tetap harus dipertanggungjawabkan. Mereka menyoroti ketergantungan masyarakat pada sistem yang dianggap masih rentan terhadap penyimpangan. Aksi ini juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menginginkan perbaikan tata kelola, tetapi juga kejelasan tentang penggunaan dana yang berasal dari pajak. “Jika dana dari rakyat tidak digunakan dengan benar, maka efeknya bisa sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegas Agus.

Kesimpulan dan Harapan

Aksi demo yang diadakan di depan Kantor BGN berharap dapat memberikan perhatian lebih pada tata kelola MBG. Peserta aksi menekankan bahwa jeda waktu selama 30 hari sangat penting untuk memastikan semua aspek dianalisis secara mendalam. Mereka juga mengharapkan adanya transparansi dalam pengelolaan program distribusi makanan ini, agar masyarakat dapat melihat hasilnya secara langsung. “Kami ingin BGN menjadi lebih baik, tapi untuk itu butuh waktu dan perubahan yang signifikan,” pungkas Agus. Aksi ini menjadi bukti bahwa kepedulian masyarakat terhadap sistem distribusi pangan masih tinggi, dan mereka siap memberikan tekanan jika diperlukan.