Key Strategy: Resmikan Jalan yang Belum Rampung, Bupati Subang: Saya Malu

Resmikan Jalan yang Belum Rampung, Bupati Subang: Saya Malu

Key Strategy - Jumat, 26 Juni 2026, sebuah kejadian yang membuat malu menghiasi acara peresmian ruas jalan Desa Mulyasari-Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang. Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, merasa tidak puas karena jalan tersebut masih dalam tahap pembangunan dan belum selesai secara lengkap saat diresmikan olehnya. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Saba Desa, yaitu kunjungan ke berbagai desa yang dilakukan bupati bersama pejabat daerah setempat sebagai bentuk evaluasi dan pengawasan terhadap proyek infrastruktur. Namun, kejadian ini justru menjadi sorotan karena ketidaksesuaian antara hasil yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi.

Kinerja Dinas PUPR Disoroti

Dalam pidato sambutannya, Reynaldy menyampaikan kekecewaan terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Subang. Menurutnya, dinas tersebut tidak menindaklanjuti perintahnya dengan baik, sehingga menimbulkan kesan bahwa proyek pembangunan belum tuntas. “Saya merasa malu karena Dinas PUPR Subang tidak menjalankan instruksi saya secara optimal. Jalan harus selesai sepenuhnya, tidak boleh ada yang dibangun separuh,” ujarnya.

“Saya malu gunting pita tapi jalan cuma sepotong. Mohon maaf kalau jalan belum beres semua,” kata Reynaldy, menambahkan bahwa acara peresmian jalan tersebut seharusnya menjadi kesempatan untuk menunjukkan prestasi, bukan menjadi bukti ketidaksempurnaan.

Peresmian jalan yang tidak lengkap ini menimbulkan pertanyaan tentang kinerja dinas terkait. Bupati memperkirakan bahwa Dinas PUPR mungkin menggunakan pola pembangunan mencicil, yaitu membagi proyek ke beberapa lokasi sekaligus sehingga kesan pembangunan massal tercipta, meski sebenarnya ada bagian yang belum diselesaikan. Pola ini, menurut Reynaldy, harus dihentikan agar fokus pembangunan benar-benar terpenuhi dan tidak hanya untuk kepentingan popularitas.

Sebagai contoh, ruas jalan di Desa Mulyasari yang baru saja diresmikan memiliki panjang total sekitar 1.730 meter. Namun, hingga saat ini hanya sebagian kecil, yaitu 780 meter, yang telah diperbaiki, sedangkan sisa 950 meter masih dalam proses. Kebutuhan infrastruktur yang belum terpenuhi ini dianggap sebagai indikator bahwa program pemerintah belum berjalan efektif. Reynaldy mengungkapkan rencana untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas PUPR agar setiap proyek bisa diselesaikan secara maksimal.

Anggaran APBD 2026 Belum Optimal

Kejadian ini juga menjadi pengingat bahwa serapan anggaran Dinas PUPR masih jauh dari target. Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Subang mencatat, hingga pertengahan tahun 2026, penyerapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut baru mencapai 8,82% dari total alokasi. Angka ini tergolong rendah, mengingat program infrastruktur yang diusulkan dinas tersebut memerlukan dana signifikan untuk merealisasikan proyek. BKAD menyebutkan bahwa dinas lain yang juga mengalami serapan anggaran rendah adalah Dinas Sosial dengan 27,8% dan Dinas Kesehatan sebesar 21,29%.

Reynaldy menilai serapan anggaran yang rendah menggambarkan bahwa program-program di berbagai dinas belum berjalan optimal. Angka ini bisa menjadi bukti bahwa ada hambatan dalam penggunaan dana daerah, baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan. “Kita perlu mengevaluasi kemampuan OPD dalam mengalokasikan dan menghabiskan anggaran,” tuturnya, menambahkan bahwa ini penting agar dana bisa digunakan secara efisien dan transparan.

Target Serapan Anggaran Masih Jauh

Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Subang, Budhi Purnama, mengakui bahwa serapan anggaran saat ini masih di bawah target yang diharapkan. Ia menjelaskan bahwa anggaran tahun 2026 diperkirakan selesai dicairkan pada akhir tahun, namun realisasi hingga saat ini belum memenuhi ekspektasi. “Kita sedang mendorong semua OPD serta pemerintah kecamatan agar lebih cepat dalam menyelesaikan anggaran,” katanya, sambil menekankan bahwa koordinasi antarinstansi menjadi kunci untuk mempercepat keberhasilan proyek.

Kegiatan Saba Desa yang dilakukan oleh Bupati Subang tidak hanya menyoroti kinerja Dinas PUPR, tetapi juga menunjukkan bahwa adanya kelemahan dalam manajemen dana harus diatasi. Dengan serapan anggaran yang rendah, seperti yang terjadi pada Dinas Sosial dan Kesehatan, kinerja dinas-dinas tersebut perlu ditingkatkan agar dapat menyelesaikan tugas-tugas utamanya. Budhi menambahkan bahwa selain Dinas PUPR, beberapa OPD lain juga perlu diberi perhatian lebih untuk memastikan anggaran tidak terbuang percuma.

Masih ada ruas jalan lain yang juga menjadi sorotan dalam kegiatan Saba Desa. Reynaldy menyatakan bahwa tidak hanya ruas jalan di Desa Mulyasari yang belum rampung, tetapi beberapa proyek di wilayah lain juga memerlukan pengecekan lebih lanjut. “Dinas PUPR harus lebih serius dalam menjalankan tugasnya, karena keberhasilan pembangunan tidak bisa ditunda-tunda,” tegasnya. Ia berharap, dalam beberapa bulan ke depan, progres proyek bisa membaik sehingga kejadian seperti ini tidak terulang.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, Reynaldy menekankan pentingnya konsistensi dan keberlanjutan. Ia mengingatkan bahwa proyek harus diselesaikan secara menyeluruh agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara maksimal. “Jika kita hanya menyebut jalan belum selesai, maka hasilnya tidak akan optimal,” ujarnya, menegaskan bahwa evaluasi kinerja OPD adalah langkah penting untuk memastikan pemerintah daerah bisa menjalankan tugasnya dengan baik.