Latest Program: Legislator Gerindra Sebut Pemerintah Tak Anti Kritik soal MBG: Buktinya Ada Evaluasi

Legislator Gerindra Sebut Pemerintah Tak Anti Kritik soal MBG: Buktinya Ada Evaluasi

Latest Program - Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi makanan bergizi, kembali menjadi topik kontroversi dalam pembahasan kebijakan publik. Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Moreno Soeprapto, menanggapi berbagai kritik yang muncul terkait pelaksanaan program tersebut. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menolak masukan atau kritik dari publik, bahkan secara aktif memperbaiki kebijakan berdasarkan evaluasi yang dilakukan.

Kritik sebagai Bagian dari Proses Demokrasi

Moreno menyatakan bahwa adanya kritik terhadap MBG bukanlah tanda ketidakpedulian pemerintah, melainkan indikasi bahwa pihaknya terbuka terhadap perbaikan. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi bukti bahwa pemerintah proaktif dalam menangani masalah. "Evaluasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan program yang dijalankan," ujar anggota dewan dari Daerah Pemilihan Jatim V itu dalam wawancara dengan media, Sabtu (20/6/2026).

“Ini menjadi bukti konkret bahwa pemerintah tidak anti terhadap kritik dari publik,” tambah Moreno, yang juga menekankan bahwa kritik tajam dari masyarakat merupakan bagian alami dari sistem demokrasi.

Dalam konteks ini, Moreno mengungkapkan bahwa kritik yang diberikan oleh warga maupun pihak lain tidak selalu merugikan, asalkan disampaikan dengan baik dan berdasarkan data. Ia memandang bahwa dalam sebuah negara demokratis, memberikan masukan terhadap kebijakan menjadi wewenang yang wajar. "Kritik adalah alat untuk mendorong perbaikan, bukan hanya sekadar penyebaran kebencian," jelasnya.

Perbaikan Kelembagaan dan Pengawasan Teknis

Moreno menyoroti langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah dalam menyempurnakan MBG. Ia menyebut bahwa adanya evaluasi terhadap program tersebut mengarah pada perbaikan struktur organisasi di BGN serta penguatan pengawasan di lapangan. Menurutnya, langkah-langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan efektivitas MBG.

Sebagai contoh, pemerintah menegaskan bahwa BGN melakukan revisi terhadap mekanisme distribusi makanan, termasuk memperketat kriteria pemilihan mitra pangan dan memastikan kejelasan proses pembagian bantuan. "Dengan perubahan ini, keterbukaan pemerintah terhadap masukan masyarakat menjadi lebih terlihat," imbuh Moreno.

Di sisi lain, kritik yang muncul juga memicu diskusi tentang efektivitas MBG dalam mencapai tujuannya. Beberapa warga menyebut bahwa program ini belum sepenuhnya mampu mencapai target peningkatan gizi di seluruh daerah, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau. Moreno menyatakan bahwa hal ini justru membuka ruang bagi diskusi yang sehat, sehingga program dapat terus disempurnakan.

Pentingnya Kritik yang Konstruktif

Legislator Gerindra tersebut menekankan bahwa kritik tajam dari publik memiliki peran penting dalam memastikan kualitas kebijakan. Ia mengingatkan bahwa aspirasi masyarakat harus diberikan dengan cara yang jelas, agar tidak terkesan sebagai penyebaran narasi kebencian. "Jika kritik diarahkan hanya untuk menyakiti, maka bisa jadi mengganggu persatuan bangsa," ungkapnya.

Moreno menambahkan bahwa evaluasi yang dilakukan pemerintah menjadi dasar untuk mengukur keberhasilan MBG. Ia memaparkan bahwa evaluasi ini tidak hanya menilai hasil program, tetapi juga proses implementasinya. "Dari sini, kita bisa melihat apakah ada kelemahan yang perlu diperbaiki," terangnya.

Menurutnya, kritik yang berasal dari berbagai pihak, termasuk media, akademisi, dan masyarakat, sangat bermanfaat bagi pemerintah. "Mereka memberikan perspektif yang berbeda, sehingga pemerintah bisa mengambil langkah lebih tepat," ujar Moreno.

Konteks Implementasi MBG

Program MBG diimplementasikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap warga mendapatkan akses terhadap makanan bergizi, terutama di daerah-daerah yang kurang mampu. Namun, pelaksanaannya tidak selalu lancar, sehingga memicu beragam perdebatan.

Moreno menyoroti bahwa pemerintah mengakui adanya tantangan dalam penyelenggaraan MBG. Ia mengatakan bahwa evaluasi menjadi alat untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul, seperti keluhan tentang ketidakmerataan distribusi atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. "Evaluasi ini menggarisbawahi bahwa pemerintah tidak mengabaikan suara publik," jelasnya.

Dalam menanggapi kritik, Moreno juga menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap tahap pelaksanaan MBG. Ia menilai bahwa dengan memperbaiki mekanisme pengawasan dan penyampaian informasi, masyarakat akan lebih mudah memahami tujuan serta manfaat program tersebut. "Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan," kata legislator yang juga dikenal aktif dalam isu kesehatan masyarakat.

Moreno menambahkan bahwa kritik yang diberikan tidak selalu bersifat negatif. Ia mengingatkan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, perlu bersabar dalam menerima masukan. "Kritik yang konstruktif justru membantu pemerintah dalam memperbaiki kebijakan," pungkasnya.

Dengan adanya evaluasi, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang lebih tepat guna mengoptimalkan MBG. Moreno berharap evaluasi tersebut tidak hanya menjadi alat untuk menyempurnakan program, tetapi juga membuka ruang bagi dialog yang lebih produktif antara pemerintah dan masyarakat. "Ini adalah kesempatan bagus untuk memperkuat kemitraan," tukasnya.

Kritik terhadap MBG menjadi cerminan dinamika sosial dalam masyarakat. Meski ada perbedaan pandangan, Moreno menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap masukan. "Dengan cara ini, program akan terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat," pungkas legislator yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam penyempurnaan kebijakan nasional.