Latest Program: Wamendagri Bima Arya: Tantangan Otonomi Daerah Kian Kompleks, Desartada Ditarget Rampung Akhir 2026

Wamendagri Bima Arya: Tantangan Otonomi Daerah Kian Kompleks, Desartada Ditarget Rampung Akhir 2026

Latest Program - Dalam suasana yang dinamis, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, memberikan pandangan tentang dinamika pengelolaan otonomi daerah di Indonesia. Acara peluncuran buku *Decentralization, Democracy, and Local Politics in Indonesia* di Kantor Populi Center, Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2026), menjadi panggung bagi dia untuk menyampaikan tantangan yang terus mengemuka dalam sistem otonomi. Bima Arya menekankan bahwa tata kelola daerah kini lebih sulit dibayangkan hanya melalui kacamata desentralisasi atau penyerapan kembali kekuasaan ke pusat, karena banyak faktor yang saling terkait dan memengaruhi keberhasilan otonomi daerah.

Menurut Bima Arya, tantangan ini terjadi karena kompleksitas sistem yang mencakup berbagai aspek, seperti kelembagaan daerah, kualitas pemimpin lokal, kemampuan keuangan, serta efektivitas program pembangunan. "Otonomi daerah tidak cukup dilihat dari desentralisasi atau resentralisasi kewenangan," katanya. "Kita harus melihatnya dalam konteks yang lebih luas, karena masalah ini berkembang secara dinamis dan memerlukan pendekatan holistik," tambahnya. Ia menjelaskan bahwa otonomi daerah tidak lagi menjadi kebijakan yang sederhana, melainkan menjadi sistem yang perlu disempurnakan secara terus-menerus.

“Tata kelola daerah saat ini semakin rumit karena ada beberapa aspek yang saling berkaitan dan bisa memengaruhi keberhasilan penerapan otonomi,” ujar Bima Arya. Ia menambahkan bahwa Desartada, sebuah program untuk meningkatkan pengelolaan otonomi daerah, menjadi solusi yang ditargetkan selesai pada akhir 2026.

Desartada, singkatan dari Desentralisasi, Autonomi, dan Tata Kelola Daerah, dirancang untuk mengatasi masalah yang menghambat efektivitas otonomi daerah di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola kebijakan, keuangan, dan kelembagaan secara lebih mandiri. Bima Arya menegaskan bahwa Desartada akan menjadi kerangka kerja yang mengintegrasikan berbagai aspek penting, seperti perencanaan pembangunan, pengawasan, dan kelembagaan pemerintahan lokal.

Kompleksitas otonomi daerah, menurut Bima Arya, juga terkait dengan dinamika politik internal daerah. Ia menyoroti bahwa kualitas kepemimpinan dan kemampuan para pemangku kebijakan sangat berpengaruh terhadap hasil pelaksanaan otonomi. "Kita harus memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah agar mereka mampu mengelola sumber daya secara efisien dan berkelanjutan," jelasnya. Ia menambahkan bahwa Desartada akan menjadi alat untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem tersebut.

Dalam kesempatannya, Bima Arya juga menyebutkan bahwa tantangan otonomi daerah tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga terkait dengan kebijakan nasional. Misalnya, perubahan kebijakan fiskal atau pengelolaan keuangan pusat dapat memengaruhi keleluasaan daerah dalam melakukan pembangunan. "Kita harus melihat hubungan antara daerah dan pusat secara lebih utuh, karena keberhasilan otonomi daerah bergantung pada kebijakan yang konsisten dan saling mendukung," katanya.

“Desartada akan menjadi penyempurna tata kelola daerah yang menyeluruh, mengatasi berbagai hambatan yang terus-menerus muncul,” kata Bima Arya. Ia menyampaikan hal ini sambil menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Menurut Bima Arya, keberhasilan Desartada juga bergantung pada partisipasi masyarakat dan kelembagaan daerah. Ia menekankan bahwa otonomi daerah tidak hanya tentang kekuasaan yang diberikan kepada daerah, tetapi juga tentang keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. "Otonomi harus menjadi alat untuk mewujudkan demokrasi partisipatif, bukan hanya instrumen kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah secara teknis," ujarnya.

Sebagai bentuk peningkatan kualitas otonomi daerah, Desartada akan mencakup beberapa aspek, seperti penguatan kelembagaan, peningkatan transparansi penggunaan dana, dan pemerataan kualitas pelayanan publik. Bima Arya menyatakan bahwa Desartada akan diluncurkan sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan. "Kita harus memastikan bahwa otonomi daerah bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya menjadi simbol kebijakan yang tertunda," tambahnya.

Di sisi lain, Bima Arya menyoroti pentingnya penguasaan teknologi dan inovasi dalam mengelola otonomi daerah. "Dengan adanya teknologi informasi, kita bisa membuat pengelolaan keuangan daerah lebih efisien dan transparan," ujarnya. Ia menekankan bahwa Desartada tidak hanya memperbaiki mekanisme, tetapi juga membuka peluang untuk penggunaan inovasi dalam proses pengambilan keputusan daerah. "Inovasi ini akan menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang," jelasnya.

Program Desartada juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah, yang selama ini masih menjadi kendala utama dalam pemberdayaan lokal. Bima Arya menyebutkan bahwa pemerintah pusat akan memberikan dukungan yang lebih besar kepada daerah dalam hal keuangan, termasuk penyesuaian pola alokasi dana. "Dengan penyesuaian kebijakan fiskal, daerah bisa lebih mandiri dalam mengelola sumber daya mereka sendiri," ujarnya. Ia menambahkan bahwa hal ini akan membantu daerah mengurangi ketergantungan pada dana dari pusat.

Dalam rangka mencapai tujuan ini, Desartada akan diterapkan secara bertahap. Tahap awal akan fokus pada evaluasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas pemimpin daerah. Tahap kedua melibatkan pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, sementara tahap terakhir akan mengevaluasi hasil dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Bima Arya menyatakan bahwa program ini dirancang untuk diterapkan secara bersamaan dengan kebijakan pembangunan nasional, sehingga dapat memberikan dampak maksimal.

Dalam kesimpulannya, Bima Arya mengingatkan bahwa tata kelola daerah adalah pondasi penting dalam membangun kebijakan otonomi yang sukses. "Kita harus memastikan bahwa tata kelola ini tidak hanya efektif, tetapi juga efisien dan berkeadilan," ujarnya. Ia menegaskan bahwa Desartada adalah jawaban dari tantangan yang kompleks, yang akan berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.