Latest Update: TB Hasanuddin: Pengerahan Komcad untuk Pengamanan Demonstrasi Mahasiswa Tidak Tepat

TB Hasanuddin Kritik Penggunaan Komcad untuk Mengamankan Demonstrasi Mahasiswa

Latest Update - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti keputusan pemerintah yang menggerakkan Komponen Cadangan (Komcad) serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa. Menurutnya, tindakan tersebut dinilai tidak tepat karena Komcad seharusnya memiliki peran utama sebagai bagian dari sistem pertahanan negara, bukan untuk menangani situasi di ruang publik. Kritik ini muncul setelah Kementerian Pertahanan mengeluarkan surat yang meminta ratusan aparatur sipil negara (ASN) yang tergabung dalam Komcad mengikuti apel siaga pada pertengahan Juni 2026.

Konteks Surat Perintah Komcad

Penggunaan Komcad dalam konteks pengamanan aksi mahasiswa, kata TB Hasanuddin, berpotensi memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat sipil. Ia menekankan bahwa Komcad diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari komponen pertahanan, yang seharusnya hanya dikerahkan dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan negara. "Masyarakat sipil memiliki alasan yang masuk akal untuk khawatir, karena jika aksi demonstrasi berhadapan langsung dengan Komcad yang juga ASN, benturan bisa berujung pada konflik horizontal," jelasnya kepada wartawan pada Minggu, 14 Juni 2026.

Dalam rangkaian pernyataannya, TB Hasanuddin menyebut bahwa Komcad dibentuk untuk memperkuat kekuatan utama pertahanan apabila negara menghadapi ancaman tertentu. Sebagai contoh, komponen ini bisa dikerahkan dalam kondisi perang atau bencana alam besar. "Penggunaannya harus berdasarkan keputusan politik dan perintah Presiden," tambahnya. Ia menyoroti bahwa Komcad tidak boleh digunakan dalam situasi normal atau untuk menangani persoalan keamanan dalam negeri yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Peran Komcad dalam Pertahanan Negara

Menurut TB Hasanuddin, fungsi Komcad secara resmi hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa Komcad hanya dikerahkan bila diperlukan untuk pertahanan, bukan sebagai alat pengendalian aksi penyampaian pendapat. "Masyarakat bisa salah paham jika Komcad digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan fungsinya," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kehadiran Komcad dalam pengamanan demonstrasi bisa menimbulkan kesan bahwa pemerintah menggunakan kekuatan militer untuk menekan kebebasan berekspresi masyarakat. "Ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan," imbuhnya. Sebagai konsekuensi, TB Hasanuddin mengingatkan pentingnya kejelasan dalam mekanisme pengerahan Komcad agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang perannya.

Dalam konteks tersebut, ia menyoroti bahwa aksi demonstrasi mahasiswa merupakan bagian dari kebebasan sipil yang dilindungi konstitusi. Oleh karena itu, penggunaan TNI dan Komcad untuk mengamankannya dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. "Jika Komcad terlibat langsung, masyarakat bisa menganggap pemerintah menggunakan kekuasaan untuk menekan suara kritis," kata anggota DPR tersebut.

Kritik Terhadap Keterlibatan Komcad dalam Demonstrasi

Menurut TB Hasanuddin, keputusan menggerakkan Komcad dalam situasi yang tidak terkait langsung dengan ancaman pertahanan memicu pertanyaan tentang keharusan dan efektivitas langkah tersebut. Ia menyatakan bahwa penggunaan Komcad dalam pengamanan aksi mahasiswa bisa mengganggu keseimbangan antara kekuatan militer dan institusi sipil. "Kehadiran Komcad dalam aksi demonstrasi membuat masyarakat merasa kekuasaan militer digunakan untuk menjaga keamanan di luar kewenangan mereka," jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa tindakan ini bisa mengurangi ruang bagi masyarakat sipil untuk berekspresi tanpa rasa takut. "Jika Komcad terlibat, masyarakat mungkin khawatir bahwa mereka akan dihadapkan pada tekanan dari pihak keamanan," tambahnya. TB Hasanuddin menyarankan bahwa penggunaan kekuatan militer dalam mengamankan aksi mahasiswa sebaiknya dilakukan hanya bila ada situasi darurat yang memerlukan intervensi langsung.

Dalam pernyataannya, TB Hasanuddin menjelaskan bahwa Komcad adalah bagian dari sistem pertahanan negara yang bersifat cadangan. Komponen ini diharapkan bisa dikerahkan apabila kekuatan utama pertahanan tidak cukup untuk menghadapi ancaman tertentu. "Komcad tidak seharusnya menjadi alat untuk mengamankan aksi-aksi yang dianggap mengganggu," ujarnya. Ia menegaskan bahwa keputusan pengerahan Komcad harus melalui proses yang jelas, termasuk persetujuan politik dan instruksi langsung dari Presiden.

Impak pada Persepsi Masyarakat

Menurut TB Hasanuddin, kehadiran Komcad dalam aksi demonstrasi berpotensi mengubah persepsi masyarakat tentang peran militer dalam kehidupan sipil. Ia menekankan bahwa kecenderungan masyarakat untuk melihat Komcad sebagai bagian dari penegak kekuasaan bisa mengurangi rasa percaya mereka terhadap institusi pertahanan. "Ini bisa menciptakan kesan bahwa Komcad digunakan untuk menindas, bukan menjaga keseimbangan," kata dia.

Sebagai contoh, ia mengatakan bahwa jika aksi mahasiswa terjadi di tengah keadaan darurat, penggunaan Komcad bisa dianggap wajar. Namun, dalam situasi normal, tindakan ini dianggap tidak tepat. "Komcad seharusnya tidak terlibat langsung kecuali ada keadaan tertentu yang menuntut," ujarnya. Ia berharap pemerintah bisa memperjelas batasan penggunaan Komcad agar masyarakat lebih memahami peran institusi tersebut.

Dengan demikian, TB Hasanuddin menilai bahwa keputusan pemerintah menggerakkan Komcad dalam pengamanan demonstrasi memerlukan pertimbangan lebih matang. Ia menekankan bahwa seluruh tindakan pengerahan kekuatan militer harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, serta memiliki dasar hukum yang kuat. "Jika tidak, risiko konflik horizontal antara masyarakat dan militer akan meningkat," pungkasnya.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Lebih lanjut, TB Hasanuddin menyarankan agar pemerintah lebih bijak dalam menggunakan Komcad. Menurutnya, pengerahan kekuatan militer untuk tujuan non-pertahanan bisa menimbulkan konsekuensi sosial yang tidak diinginkan. "Situasi seperti ini harus dihindari agar masyarakat tetap merasa aman dan bebas," katanya. Ia menilai bahwa penggunaan Komcad dalam aksi demonstrasi harus disertai dengan penjelasan yang jelas agar tidak menimbulkan misinterpretasi.

Pernyataan TB Hasanuddin memperkuat perdebatan tentang peran Komcad dalam kehidupan demokratis. Banyak pihak menilai bahwa kehadiran Komcad dalam situasi seperti ini bisa meningkatkan keterlibatan pihak keamanan dalam isu sosial. Namun, menurut dia, langkah tersebut harus didasarkan pada keadaan yang benar-benar memerlukan intervensi pertahanan. "Komcad adalah bagian dari sistem pertahanan, bukan alat untuk mengamankan segala bentuk aksi masyarakat," pungkasnya.