Main Agenda: Ada Dugaan Pencucian Uang, Polisi Koordinasi dengan PPATK dalam Kasus Hanania Travel

Ada Dugaan Pencucian Uang, Polisi Koordinasi dengan PPATK dalam Kasus Hanania Travel

Main Agenda - Kamis, 18 Juni 2026, penyidik Polri melakukan investigasi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus penipuan yang menimpa perusahaan penyedia jasa perjalanan haji dan umrah, PT Hasanah Tama International, atau Hanania Group. Koordinasi dilakukan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan aliran dana yang disangkakan terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut dapat dikaji secara mendalam. Penyelidikan ini memperluas ruang lingkup kasus yang sebelumnya hanya fokus pada penipuan dan penggelapan, kini juga menyasar upaya pengalihan dana untuk menutupi kejahatan.

Kasus Penipuan yang Menyeret Perusahaan

Kasus ini terungkap setelah sejumlah pelanggan Hanania Travel melaporkan kerugian besar atas pembayaran biaya perjalanan haji dan umrah. Dugaan penipuan ini disebut melibatkan praktik tidak transparan dalam pengelolaan dana klien, termasuk penggunaan rekening pribadi atau perusahaan untuk menyalurkan uang secara mencurigakan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanudin, menjelaskan bahwa penyidik tengah mempelajari seluruh transaksi keuangan yang terkait dengan kegiatan penipuan tersebut.

Koordinasi dengan PPATK untuk Mencari Jejak Dana

Sebagai bagian dari upaya mengungkap kejahatan, tim penyidik meminta bantuan PPATK untuk melakukan tracing dana. PPATK, yang merupakan lembaga pemerintah yang berperan mengawasi transaksi keuangan, ditugaskan mengidentifikasi aliran uang yang diduga berhubungan langsung dengan kasus penipuan. "Kami sudah melakukan koordinasi dengan PPATK untuk mengungkap jejak dana yang dikelola oleh tersangka," ungkap Iman dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kami juga melakukan upaya untuk pengembangan perkara dalam tindak pidana pencucian uang. Kami sudah melakukan koordinasi dengan PPATK untuk melakukan tracing atau sebaran daripada dana-dana yang dilakukan oleh tersangka," kata Iman dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.

Mekanisme Tracing Dana untuk Membongkar TPPU

Dalam proses tracing dana, PPATK akan menganalisis data transaksi keuangan dari berbagai sumber, termasuk rekening bank, aplikasi pembayaran digital, dan transaksi lintas negara. Hal ini penting karena TPPU sering kali melibatkan dana yang berasal dari luar negeri, baik melalui transfer maupun jaringan keuangan tersembunyi. Iman menyebutkan bahwa penyidik akan membandingkan alur dana tersebut dengan aktivitas bisnis Hanania Travel untuk mencari bukti keterlibatan dalam kejahatan pencucian uang.

Pelanggaran dalam Penyelidikan yang Diperkirakan Lebih Kompleks

Kasus Hanania Travel dianggap cukup rumit karena melibatkan jaringan keuangan yang luas. Tersangka diduga mengalihkan dana dari rekening klien ke rekening pribadi atau ke pihak ketiga untuk menyembunyikan keuntungan ilegal. Polri mengakui bahwa pengendalian aliran dana membutuhkan kolaborasi dengan lembaga pemerintah seperti PPATK, karena mereka memiliki akses ke data keuangan yang lebih lengkap dan terpadu. "Koordinasi ini adalah langkah strategis untuk memastikan investigasi berjalan efektif dan mencapai hasil yang maksimal," tambah Iman.

Fungsi PPATK dalam Menindak TPPU

PPATK memiliki peran penting dalam mengungkap TPPU melalui pengumpulan data transaksi keuangan yang mencurigakan. Lembaga ini bertugas mengidentifikasi dana yang dipindahkan atau disalahgunakan, serta mengarahkan ke penyidik untuk dilanjutkan proses hukum. Dalam kasus Hanania Travel, PPATK akan memeriksa apakah ada transaksi yang terindikasi menipu atau menyembunyikan aset, seperti pembelian aset berharga, investasi, atau penggunaan uang untuk aktivitas bisnis yang tidak terkait langsung dengan penipuan.

Kelanjutan Penyelidikan dan Impak pada Konsumen

Penyidik menargetkan berbagai aspek dalam kasus ini, termasuk peran manajemen perusahaan, keterlibatan pihak eksternal, dan metode penipuan yang digunakan. Iman menegaskan bahwa investigasi akan terus diperluas hingga semua jejak dana terungkap. "Kami berharap PPATK dapat memberikan bantuan maksimal dalam mengungkap detail keuangan yang bisa menjadi bukti kuat," jelasnya. Kasus ini juga diharapkan menjadi contoh bagaimana dana klien bisa terlibat dalam kejahatan TPPU, yang sering kali terjadi di sektor jasa keuangan.

Penipuan Perjalanan Haji dan Umrah yang Terungkap

Sebelumnya, kasus penipuan perjalanan haji dan umrah Hanania Group telah menyebabkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Banyak pelanggan menyesal karena uang yang telah mereka bayar tidak digunakan untuk kebutuhan perjalanan, tetapi dialihkan ke tujuan lain. Dengan masuknya TPPU ke dalam penyelidikan, polisi ingin mengungkap apakah ada praktik korupsi atau kolusi antara pihak internal dan eksternal yang memperparah kejahatan tersebut.

Perspektif Publik dan Kebutuhan Penguasaan Data

Kasus ini mendapat perhatian dari masyarakat, terutama para pelanggan yang terkena dampak langsung. Kombes Iman Imanudin menekankan bahwa kolaborasi dengan PPATK adalah langkah yang tidak bisa dipisahkan, karena data transaksi keuangan menjadi kunci utama untuk menyelidiki skema penipuan. "PPATK memiliki keahlian khusus dalam memproses data besar, sehingga bisa mendukung investigasi lebih cepat dan akurat," imbuhnya. Dengan adanya tracing dana, polisi berharap bisa mengidentifikasi dana yang tidak transparan serta memastikan pelaku diberikan hukuman yang sesuai.

Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya

Penyelidikan terhadap dugaan TPPU dalam kasus Hanania Travel adalah bagian dari upaya polisi untuk mengungkap kejahatan ekonomi yang memengaruhi masyarakat. Iman menyatakan bahwa hasil koordinasi dengan PPATK akan menjadi dasar untuk memperluas penyelidikan dan menentukan langkah hukum berikutnya. "Kami akan terus memantau dan