New Policy: DPR Minta Latihan Militer Dihentikan, Buntut 5 Peserta Calon Manajer Kopdes Meninggal

DPR Minta Latihan Militer Dihentikan, Buntut 5 Peserta Calon Manajer Kopdes Meninggal

New Policy - Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang dikenal sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menghasilkan pemimpin muda berwawasan luas, kini menjadi sorotan setelah terjadi insiden serius yang mengakibatkan kehilangan nyawa lima peserta calon manajer koperasi desa. Anggota Komisi XII DPR RI Saadiah Uluputty mengusulkan pemerintah segera menghentikan sementara pelatihan berbasis militer dalam program tersebut. Desakan ini muncul sebagai respons atas kejadian yang terjadi pada Senin, 29 Juni 2026, saat kelima individu yang mengikuti pendidikan di SPPI dilaporkan meninggal dunia. Menurut Saadiah, insiden ini tidak hanya berupa kecelakaan biasa, tetapi juga menunjukkan potensi kelalaian dalam pengelolaan pelatihan serta kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang perlu diteliti secara menyeluruh.

Langkah Darurat untuk Keamanan Peserta

Saadiah Uluputty menyatakan bahwa henti sementara pelatihan militer adalah langkah darurat yang diperlukan untuk melindungi peserta lain yang masih menjalani program serupa di berbagai lokasi. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya menganggap insiden ini sebagai musibah, melainkan wajib memastikan bahwa semua standar keselamatan telah dipenuhi. “Kita perlu memberi ruang bagi proses investigasi untuk berjalan secara objektif dan transparan,” ujarnya kepada wartawan. Menurutnya, hal ini penting agar penyebab kematian para peserta bisa diungkap secara jelas, termasuk apakah ada faktor kelalaian dari penyelenggara program atau kekurangan dalam sistem pengawasan.

“Pelatihan harus dihentikan sementara sampai investigasi selesai. Negara tidak cukup menyatakan ini sebagai musibah, tetapi wajib membuktikan seluruh standar perlindungan terhadap peserta telah dipenuhi,” tambah Saadiah.

Ia menambahkan, kecelakaan tersebut mungkin mengungkapkan celah dalam prosedur pelatihan yang sebelumnya dianggap aman. “Kita perlu memeriksa apakah semua aspek seperti pengaturan logistik, pengawasan medis, dan kondisi lingkungan pelatihan sudah memenuhi kriteria yang ketat,” jelasnya. Saadiah berpendapat bahwa penghentian sementara bukan hanya untuk menghormati korban, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kehidupan peserta program. Dengan langkah ini, ia berharap pihak terkait bisa memperbaiki kelemahan sistem dan menghindari terulangnya insiden serupa di masa depan.

Persyaratan Investigasi yang Lebih Ketat

Saadiah tidak mempercayai investigasi internal yang dilakukan oleh penyelenggara program SPPI. Menurutnya, lembaga independen harus terlibat dalam penyelidikan agar hasilnya lebih dapat dipertanggungjawabkan. “Komnas HAM harus dilibatkan dalam penyelidikan bersama tim investigasi independen,” ujarnya. Ia menekankan bahwa keterlibatan lembaga tersebut penting untuk memastikan objektivitas dan keandalan laporan akhir.

Di samping Komnas HAM, Saadiah juga mengusulkan adanya keterlibatan tenaga kesehatan, ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta pihak independen yang mampu melakukan audit terhadap pelaksanaan program. “Dengan menggabungkan berbagai ahli, kita bisa mengevaluasi apakah prosedur pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan mekanisme pengawasan telah dijalankan sesuai standar keselamatan yang berlaku,” tambahnya. Ia berargumen bahwa kehadiran tim ini akan memastikan bahwa semua aspek yang berpotensi menimbulkan risiko sudah dianalisis secara menyeluruh.

“Proses ini penting agar penyebab kematian para peserta diungkap secara objektif dan transparan,” ujar Saadiah.

Dalam beberapa tahun terakhir, program SPPI menjadi salah satu jalur utama untuk melatih pemimpin desa yang siap menghadapi tantangan pembangunan di tengah kondisi sosial-ekonomi yang kompleks. Namun, terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kematian lima peserta menimbulkan pertanyaan serius tentang kualitas pelatihan dan perlindungan yang diberikan kepada peserta. Saadiah mengingatkan bahwa jika ditemukan kelemahan sistemik atau metode pelatihan yang tidak proporsional, maka kasus ini bisa berkembang menjadi dugaan pelanggaran HAM yang perlu ditindaklanjuti melalui proses hukum yang ketat.

Menurut Saadiah, penghentian sementara juga bertujuan untuk memberi waktu bagi keluarga korban, masyarakat, dan pihak terkait melakukan refleksi. Ia mengatakan bahwa semua pihak harus menyadari bahwa program yang diharapkan menjadi sarana pengembangan diri justru bisa menimbulkan ancaman serius jika tidak diawasi dengan ketat. “Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki sistem dan memastikan bahwa para peserta tidak hanya dibekali pengetahuan, tetapi juga dilindungi dari bahaya yang tidak terduga,” jelasnya.

Kelima peserta yang meninggal tersebut berasal dari dua koperasi desa, yaitu Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Mereka sebelumnya mengikuti pelatihan yang berlangsung di beberapa lokasi. Kematian mereka menjadi sorotan karena terjadi dalam lingkungan pendidikan formal yang diharapkan bisa memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Saadiah menilai bahwa kecelakaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program dan risiko yang dihadapi peserta.

Menurut data yang tersedia, SPPI telah melatih ribuan calon pemimpin desa sejak tahun 2020. Program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan dan memastikan keberlanjutan pengembangan desa. Namun, kejadian ini mengingatkan bahwa penyelenggaraan program tidak boleh hanya berfokus pada kompetensi akademik, tetapi juga keselamatan fisik peserta. Saadiah berharap pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk meneliti kecelakaan tersebut, termasuk memastikan bahwa prosedur pemeriksaan kesehatan dan pengawasan terhadap kondisi peserta diterapkan secara konsisten.

Di sisi lain, masyarakat desa yang menjadi sasaran utama program ini merasa prihatin. Banyak dari mereka menganggap SPPI sebagai sarana untuk mengembangkan potensi lokal, tetapi kejadian ini memicu kecurigaan bahwa pelatihan yang dijalani bisa terasa terlalu berat bagi peserta. Saadiah menyarankan bahwa pelatihan berbasis militer, yang biasanya dilakukan di lingkungan terbuka dan dengan intensitas tinggi, perlu diadaptasi agar lebih cocok dengan kondisi fisik dan mental peserta. Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan medis sebelum dan selama pelatihan harus menjadi prioritas utama.

Sebagai langkah selanjutnya, Saadiah berharap hasil investigasi bisa menjadi bahan evaluasi untuk mengubah struktur pelatihan SPPI. “Kita perlu memastikan bahwa program ini tidak hanya menghasilkan pemimpin, tetapi juga menghindari risiko kesehatan yang berlebihan,” ujarnya. Ia menilai bahwa keber