New Policy: Imbas 5 Peserta Gugur, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Latsarmil Manajer Koperasi Desa Dihentikan Total

Imbas 5 Peserta Gugur, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Latsarmil Manajer Koperasi Desa Dihentikan Total

New Policy - Koalisi Masyarakat Sipil yang bergerak dalam reformasi sektor keamanan kembali memperkuat desakan mereka terhadap pemerintah untuk menghentikan program Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) yang digelar untuk calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Tindakan ini dilakukan setelah lima peserta dikabarkan meninggal dunia akibat insiden yang terjadi selama pelatihan tersebut. Koalisi menilai, kejadian ini menjadi bukti serius bahwa kebijakan penerapan pendekatan militer di sektor sipil tidak lagi dapat diterima.

Pelatihan Latsarmil, yang semula dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan manajerial calon pengelola koperasi desa, kini dianggap sebagai bentuk kebijakan yang tidak relevan. Koalisi mengkritik cara pemerintah memaksakan pendekatan militer ke dalam ruang kehidupan warga sipil, terutama tanpa adanya dasar kebutuhan yang jelas. Mereka menyatakan bahwa kebijakan ini telah berujung pada konsekuensi fatal, yang memperlihatkan kegagalan sistem pelatihan militer dalam konteks pendidikan non-militer.

Dalam siaran pers yang dikutip pada Minggu, 28 Juni, Muhamad Isnur, perwakilan koalisi, menegaskan bahwa kematian lima calon manajer koperasi desa adalah akibat dari penerapan pendidikan militer secara tidak proporsional. "Kematian lima peserta Latsarmil menunjukkan bahwa pendekatan militer dalam lingkungan sipil tidak lagi mampu dijelaskan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini memicu ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat desa dan penggunaan sumber daya negara yang tidak tepat.

"Koalisi memandang, kematian lima calon Manajer KDMP semakin menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan secara serampangan kepada warga sipil," kata Muhamad Isnur mewakili koalisi dalam siaran pers, dikutip Minggu (28/6). Ia menyoroti bahwa pelatihan ini tidak hanya mengabaikan konteks sosial dan ekonomi desa, tetapi juga mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap proses pemerintahan yang bersifat sipil.

Koalisi Masyarakat Sipil juga menyoroti bahwa pelatihan Latsarmil telah menyebabkan berbagai kekacauan di tingkat lokal. Mereka menyatakan bahwa ada kesenjangan antara tujuan pelatihan militer dan kebutuhan masyarakat desa, yang lebih membutuhkan keahlian administratif dan keterampilan manajerial yang spesifik. Dalam pandangan koalisi, pendekatan militer dianggap sebagai salah satu penyebab utama kegagalan program tersebut.

Insiden ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan akademisi terkait kebijakan penggunaan militer dalam sektor kependudukan. Beberapa pihak menilai bahwa Latsarmil telah menjadi bentuk penguasaan ruang publik oleh institusi militer, sementara yang lain menyatakan bahwa pelatihan tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran kewarganegaraan di kalangan masyarakat pedesaan. Namun, koalisi menegaskan bahwa kejadian ini merupakan titik balik yang memaksa pemerintah mengambil langkah konkrit untuk menghentikan pelatihan tersebut.

Koalisi juga menekankan bahwa penerapan Latsarmil tidak hanya menyebabkan risiko kemanusiaan, tetapi juga mengurangi efektivitas program pelatihan yang seharusnya menjangkau berbagai aspek kehidupan desa. Mereka mengkritik bahwa penggunaan istilah "militer" dalam program yang ditujukan untuk keperluan sipil justru menciptakan kesan bahwa kekuasaan militer semakin meluas ke segala bidang pemerintahan. Hal ini berpotensi mengubah dinamika politik lokal dan mengabaikan kepentingan masyarakat sipil.

Para anggota koalisi berharap pemerintah segera memperbaiki kebijakan Latsarmil, termasuk meninjau ulang konsep pelatihan yang diterapkan. Mereka menyarankan penggunaan metode pendidikan yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat desa, seperti pelatihan manajemen keuangan, pengelolaan sumber daya alam, atau penguasaan keterampilan administratif. "Program Latsarmil seharusnya menjadi bagian dari peningkatan kapasitas warga sipil, bukan alat untuk memperkuat dominasi militer," tutur Isnur.

Sebelumnya, koalisi telah mengkritik kebijakan pemerintah dalam penerapan program militer di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kesehatan. Mereka menilai bahwa pendekatan ini justru memperbesar kesenjangan antara masyarakat sipil dan institusi militer. Dengan insiden terbaru ini, koalisi berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah untuk menghentikan seluruh rangkaian Latsarmil, terutama bagi calon manajer koperasi desa, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kejadian yang terjadi.

Menurut sumber di dalam koalisi, pelatihan militer tersebut berlangsung di beberapa desa di Indonesia, dengan jumlah peserta yang terus bertambah. Meski tujuan awalnya dianggap baik, tetapi penyesuaian metode pelatihan dan kurikulum tidak cukup tepat. Koalisi menilai bahwa ada kebutuhan untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan warga desa, dalam merancang program yang lebih adaptif. "Kita harus memastikan bahwa setiap program pelatihan tidak hanya mengurangi risiko, tetapi juga meningkatkan kualitas manajerial warga sipil," imbuh Isnur.

Sebagai respons atas desakan koalisi, pemerintah disarankan untuk mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap pelatihan Latsarmil. Evaluasi ini tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga pada dampak sosial dan kemanusiaan yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut. Koalisi berharap adanya perubahan struktur pelatihan dan penggunaan sumber daya yang lebih tepat, sehingga menghindari risiko serupa di masa depan.