New Policy: Komisi VI Minta Pemerintah Perbaiki Rekrutmen Manajer Kopdes Imbas Dua Peserta Meninggal Dunia

Komisi VI Minta Pemerintah Perbaiki Rekrutmen Manajer Kopdes Imbas Dua Peserta Meninggal Dunia

New Policy - Sebuah insiden tragis yang menyebabkan kematian dua peserta dalam program pelatihan semi-militer telah memicu respons dari Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Anggota Komisi VI, Imas Aan Ubudiyah, mengkritik skema rekrutmen untuk posisi manajer koperasi desa dan kelurahan yang diberi nama Kopdes. Ia menilai perlunya evaluasi mendalam terhadap proses perekrutan yang dianggap berisiko tinggi bagi peserta.

Peristiwa yang Memicu Tanggung Jawab

Insiden tersebut terjadi saat dua individu yang sedang menjalani latihan fisik militer di bawah program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meninggal dunia. Program ini bertujuan melatih warga sipil menjadi pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), yang diharapkan bisa memperkuat ekonomi lokal. Menurut Imas Aan, ada kelemahan dalam desain rekrutmen yang belum mempertimbangkan kondisi fisik dan mental peserta secara memadai.

Dalam keterangannya, Imas Aan Ubudiyah menyatakan, “Pemerintah harus mengevaluasi draf skema rekrutmen secara menyeluruh, karena dua peserta yang meninggal mengindikasikan adanya risiko yang perlu diperbaiki.”

Komisi VI mengusulkan adopsi standar kesehatan yang lebih ketat sebelum peserta diizinkan mengikuti pelatihan fisik. Selain itu, mereka menyarankan pendekatan yang lebih manusiawi dalam proses seleksi, agar tidak hanya memprioritaskan kemampuan administratif tetapi juga ketahanan fisik peserta. Menurut anggota komisi tersebut, perekrutan harus menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Program untuk Membangun Ekonomi Desa

Program SPPI adalah salah satu inisiatif pemerintah yang bertujuan membangun koperasi desa melalui pelatihan intensif bagi calon pengelola. Peserta dipersiapkan untuk mengelola KDKMP dan KNMP, dua model koperasi yang menjadi pilar perekonomian desa dan nelayan. Namun, latihan fisik yang dianggap ekstrem dikritik karena bisa menyebabkan kelelahan berlebihan atau cedera serius.

Dalam pernyataan terpisah, Imas Aan Ubudiyah mengungkapkan bahwa kejadian tersebut menjadi momentum penting untuk merevisi pedoman pelatihan. Ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penyesuaian bisa dilakukan secara efektif. “Kami menginginkan program ini tidak hanya meningkatkan kompetensi manajerial tetapi juga menjaga keselamatan peserta,” ujarnya.

Komisi VI juga meminta kementerian terkait memberikan penjelasan mengenai alur perekrutan dan kriteria seleksi. Mereka menyoroti bahwa kejadian dua peserta meninggal dunia menunjukkan celah dalam pengawasan selama pelatihan. Selain itu, komisi tersebut mengusulkan adanya pendampingan medis selama proses pelatihan untuk meminimalkan risiko kesehatan.

Perspektif Koperasi Desa dan Nelayan

Program KDKMP dan KNMP dirancang sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa dan masyarakat nelayan. Selama pelatihan, peserta diharapkan mampu menghadapi tantangan sehari-hari dalam pengelolaan keuangan, pemasaran, serta koordinasi dengan stakeholder lain. Namun, latihan fisik yang dianggap terlalu berat dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan antara kemampuan teknis dan kondisi fisik peserta.

Menurut Imas Aan, kejadian ini mengingatkan kembali bahwa koperasi desa harus menjadi sarana pengembangan ekonomi yang inklusif, bukan hanya mengutamakan kriteria fisik. “Manajer kopdes perlu memiliki pengetahuan tentang kebutuhan masyarakat, bukan hanya daya tahan tubuh,” katanya. Ia juga menyarankan agar perekrutan melibatkan partisipasi dari kelompok masyarakat yang terlibat langsung, seperti tokoh desa atau nelayan.

Evaluasi yang Dibutuhkan

Imas Aan Ubudiyah menyatakan bahwa Komisi VI akan meminta pertanggungjawaban dari pihak yang bertanggung jawab atas program rekrutmen tersebut. Evaluasi akan mencakup analisis penyebab kematian peserta, efektivitas pelatihan, serta dampak dari kejadian ini terhadap citra program pembangunan. Ia juga berharap ada kebijakan yang lebih humanis dalam mempersiapkan calon manajer kopdes.

Pelatihan semi-militer ini dipandang sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mencetak generasi muda yang memiliki semangat kepemimpinan dan keberanian dalam mengelola usaha ekonomi. Namun, kejadian dua peserta meninggal dunia menunjukkan bahwa sistem ini perlu diadaptasi agar lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Komisi VI meminta pemerintah menyusun rencana aksi jangka pendek dan menengah untuk memperbaiki skema rekrutmen tersebut.

Dalam rangka menindaklanjuti masukan dari Komisi VI, pemerintah diharapkan membuka dialog dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, organisasi masyarakat, dan pihak yang terlibat langsung dalam pelatihan. Imas Aan Ubudiyah menegaskan bahwa keberhasilan program ini tergantung pada keseimbangan antara keberlanjutan dan keamanan peserta. “Kami ingin program ini tidak hanya menjadi alat untuk membangun ekonomi, tetapi juga melindungi peserta yang memiliki ambisi untuk berkontribusi kepada masyarakat,” imbuhnya.