New Policy: KPK Periksa Mantan Anak Buah Budi Karya Sumadi Terkait Kasus Proyek Jalur Kereta DJKA
KPK Periksa Mantan Pejabat DJKA Budi Karya Sumadi dalam Kasus Korupsi Proyek Kereta Api
New Policy - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyelidikan terhadap dugaan tindakan korupsi yang berkaitan dengan proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pemeriksaan terhadap Danto Restyawan, mantan direktur lalu lintas DJKA periode 2019–2021, telah dijadwalkan pada Kamis, 25 Juni 2026. Danto diperiksa sebagai saksi dalam rangka mengungkap peran dan pengetahuan terkait penyelidikan yang sedang berlangsung.
Latar Belakang Pemeriksaan
Danto, yang saat ini menjabat sebagai pejabat di lingkungan DJKA, terlibat dalam beberapa proyek besar di bidang transportasi kereta api. Sebagai mantan pejabat, ia dianggap memiliki informasi penting mengenai proses pengelolaan dana dan keputusan administratif dalam proyek-proyek tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK di Gedung Merah Putih menandai langkah strategis dalam menggali lebih dalam mengenai aliran dana dan praktik korupsi yang diduga terjadi.
“Pemeriksaan ini dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, dan Danto telah memenuhi panggilan penyidik,” kata Budi Prasetyo, juru bicara KPK, dalam keterangan resmi yang diterbitkan pada Kamis, 25 Juni 2026.
KPK menilai bahwa Danto memiliki wawasan tentang perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan proyek kereta api yang dikerjakan di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, ia juga diperiksa untuk mengklarifikasi hubungan antara pejabat DJKA dengan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindakan korupsi. Budi Prasetyo mengatakan bahwa penyidik masih mencari bukti mengenai apakah ada perintah atau aliran dana yang terkait dengan Budi Karya Sumadi, mantan menteri perhubungan yang sebelumnya memimpin DJKA.
Kasus Suap dan Proyek Jalur Kereta
Dugaan korupsi dalam proyek jalur kereta api ini berawal dari informasi yang diperoleh KPK mengenai penerimaan uang oleh mantan staf khusus Budi Karya Sumadi, Robby Kurniawan. Penyidik KPK menemukan bahwa Robby mungkin terlibat dalam transaksi suap yang berkaitan dengan pemberian uang kepada pihak-pihak tertentu sebagai imbalan atas keputusan dalam proyek kereta api. Hal ini menjadi dasar untuk mengeksplorasi keterlibatan Budi Karya Sumadi dalam skandal tersebut.
Menurut Budi Prasetyo, penyidik sedang menelusuri apakah terdapat hubungan antara Budi Karya Sumadi dengan para penerima dana suap. Ia menekankan bahwa proyek-proyek yang dikerjakan di DJKA menyebar ke berbagai daerah, termasuk Sulawesi, Jawa, Sumatera, dan Medan. “Dalam beberapa proyek, seperti jalur Solo–Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lintas Sumatera, ada indikasi adanya praktik korupsi yang perlu ditelusuri lebih lanjut,” jelas Budi.
Ekspansi Proyek dan Pemantauan KPK
KPK berupaya mendalami dugaan aliran dana suap yang terjadi dalam proyek-proyek kereta api yang diawasi DJKA. Danto, sebagai salah satu pejabat yang bekerja di lingkungan DJKA saat Budi Karya Sumadi memimpin kementerian tersebut, dianggap memiliki peran kunci dalam proses pencairan dana dan pengambilan keputusan. Penyidik menilai bahwa keterlibatan Danto bisa membantu mengungkap kebijakan atau keputusan yang diduga tidak transparan.
Proyek jalur kereta api di berbagai wilayah Indonesia ini tidak hanya memengaruhi infrastruktur transportasi, tetapi juga berdampak pada ekonomi lokal dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pemeriksaan terhadap Danto merupakan bagian dari upaya KPK untuk memastikan bahwa seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, telah diperiksa secara rinci.
“Karena proyek-proyek yang dikerjakan di DJKA menyebar ke berbagai titik, dari Sulawesi hingga Medan, kita perlu memastikan bahwa setiap tahapan dilalui dengan transparansi,” tutur Budi Prasetyo.
KPK tidak hanya memperhatikan proses pembangunan jalur kereta api, tetapi juga menyelidiki bagaimana dana dialirkan ke pihak-pihak tertentu. Danto diperiksa untuk melihat apakah ia mengetahui detail mengenai aliran dana tersebut atau mengenali indikasi adanya tindakan korupsi di dalam timnya. Selain itu, KPK juga berencana menggali lebih jauh mengenai hubungan antara Danto dengan mantan pejabat lainnya yang kemungkinan terlibat dalam skandal.
Konteks Sidang di Medan
Kasus ini terkait erat dengan persidangan di wilayah Medan, di mana majelis hakim pernah meminta Budi Karya Sumadi hadir sebagai saksi untuk memberikan penjelasan tentang peran politiknya dalam proyek kereta api. Hal ini menunjukkan bahwa Budi Karya Sumadi tetap menjadi sorotan dalam kasus yang sedang diteliti KPK. Pemeriksaan terhadap Danto diharapkan bisa memberikan perspektif tambahan terkait hubungan antara Budi Karya Sumadi dengan tim manajemen proyek di DJKA.
KPK juga berharap Danto dapat menjelaskan bagaimana keputusan-keputusan dalam proyek kereta api diambil, serta apakah ada indikasi kecurangan dalam pencairan dana. Selama ini, para penyidik mengungkap bahwa beberapa proyek kereta api di Jawa dan Sumatera diduga mendapat kontribusi dari pihak-pihak yang memberikan uang suap kepada pejabat DJKA. Pemeriksaan Danto akan menjadi bagian penting dalam mengungkap detail tersebut.
Persiapan dan Langkah Selanjutnya
KPK sedang mempersiapkan langkah-langkah tambahan untuk memperkuat penyelidikan. Danto akan diberi kesempatan untuk menjelaskan perspektifnya mengenai kebijakan dan keputusan yang diambil selama masa jabatannya. Selain itu, penyidik juga akan mengecek apakah ada dokumen atau bukti lain yang dapat menunjang dugaan korupsi yang diancam kepada Budi Karya Sumadi.
Kasus ini menunjukkan bahwa KPK terus berupaya menelusuri jejak korupsi dalam berbagai sektor pemerintahan, termasuk transportasi. Dengan memeriksa mantan pejabat, KPK mencoba membangun narasi yang utuh mengenai bagaimana proyek kereta api di Indonesia mungkin terlibat dalam praktik korupsi. Pemeriksaan terhadap Danto menjadi bagian dari upaya menyelidiki dugaan aliran dana yang terjadi dalam beberapa proyek strategis nasional.
Para penyidik KPK menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Danto akan menjadi dasar untuk mengambil langkah lebih lanjut, termasuk memanggil saksi lain atau melakukan pemeriksaan terhadap pejabat DJKA lainnya. Dengan penelusuran yang intensif, KPK berharap bisa mengungkap seluruh fakta dan melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam kasus korupsi ini. Proses penyidikan yang sedang berlangsung diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi publik mengenai upaya pemerintah dalam mengelola proyek transportasi kereta api secara efisien dan transparan.