New Policy: SPPG Tidak Lagi Terima Intensif Rp6 Juta, BGN: Disesuaikan dengan Penerima Manfaat MBG

SPPG Tidak Lagi Terima Intensif Rp6 Juta, BGN: Disesuaikan dengan Penerima Manfaat MBG

New Policy - Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengumumkan perubahan signifikan dalam mekanisme pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsasi, menjelaskan bahwa evaluasi terhadap insentif tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan memastikan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan nyata penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perubahan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat keberlanjutan program dan mengurangi pemborosan dana.

Penyesuaian Insentif Berdasarkan Jumlah Penerima Manfaat

Dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026, Arum menyampaikan bahwa SPPG tidak lagi menerima insentif tetap sebesar Rp6 juta per bulan. Hal ini menjadi kebijakan baru yang berlaku setelah evaluasi menyeluruh dilakukan oleh BGN. Menurutnya, sistem sebelumnya tidak mempertimbangkan jumlah penerima manfaat dalam MBG, sehingga insentif diberikan secara seragam meskipun jumlah peserta program bisa bervariasi.

“Kami harapkan nanti insentifnya enggak fix Rp6 juta semua. Kan sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp6 juta, 500 pun Rp6 juta, kan yang dulu begitu,” kata Arum.

Pernyataan Arum menegaskan bahwa perubahan ini bertujuan agar insentif lebih proporsional dengan kebutuhan setiap dapur SPPG. Dengan memperhitungkan jumlah penerima manfaat, BGN mengharapkan bahwa program ini bisa berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. “Insentif sebelumnya dinilai tidak adil karena berlaku sama untuk semua, tanpa memperhatikan volume kebutuhan masing-masing unit,” tambahnya.

Penilaian Kualitas Output dan Standar Pemenuhan Gizi

Dalam evaluasi yang dilakukan, BGN juga mempertimbangkan kualitas output dari setiap dapur SPPG. Selain itu, standar makanan yang dihasilkan, serta aspek keamanan dan ketahanan pangan menjadi parameter penting dalam menentukan tingkat insentif. Arum menjelaskan bahwa model pemberian insentif sebelumnya lebih cenderung mengutamakan volume output, tanpa memperhatikan kualitasnya.

“Kemudian kita akan tetapkan insentifnya tidak begitu lagi dong dan tidak sama juga gitu. Tidak sama juga bentuknya. Lalu model dari insentif sendiri itu kita akan evaluasi, bukan sekedar menghasilkan output berapa lalu diberikan itu. Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya, ketahanan pangannya terpenuhi,” ujarnya.

Arum juga menyebutkan bahwa kebijakan baru ini memungkinkan penggabungan beberapa dapur SPPG jika jumlah penerima manfaat MBG tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan demikian, dana bisa dialokasikan secara lebih efisien ke unit yang benar-benar memerlukan. “Jika dapur tidak mampu memenuhi syarat, kita akan evaluasi dan bisa gabungkan, sehingga tidak ada pemborosan dana,” katanya.

Pemborosan Anggaran dan Strategi Penghematan

Menurut Arum, pemberian insentif Rp6 juta per dapur SPPG sebelumnya dinilai tidak efektif karena menyebabkan pemborosan anggaran. Hal ini terjadi karena beberapa dapur mungkin melayani lebih sedikit penerima manfaat, namun tetap menerima dana yang sama. “Insentif sebesar Rp6 juta dinilai boros karena beberapa dapur mungkin hanya melayani 500 atau bahkan 200 penerima manfaat, namun tetap menerima dana yang sama,” jelasnya.

Perubahan ini juga bertujuan agar anggaran bisa digunakan secara lebih rasional. Dengan menyesuaikan insentif berdasarkan jumlah penerima manfaat, BGN ingin memastikan bahwa dana yang dikeluarkan tidak berlebihan dan sesuai dengan sasaran program. “Program MBG harus mampu mencapai tujuannya, yaitu memberikan makanan bergizi kepada masyarakat, tapi anggarannya betul-betul sesuai sasaran,” tambah Arum.

Langkah Kebijakan dan Harapan ke Depan

Arum menegaskan bahwa evaluasi terhadap insentif SPPG akan menjadi langkah penting dalam menilai kinerja dan keberlanjutan program. Dengan memperhatikan jumlah penerima manfaat, BGN mengharapkan bahwa kebijakan ini bisa memberikan dampak yang lebih besar pada peningkatan kesehatan masyarakat. “Kami ingin program MBG tidak hanya berjalan secara quantity, tapi juga quality,” katanya.

Perubahan ini juga diharapkan dapat mendorong penyelarasan antara jumlah penerima manfaat dengan kualitas layanan yang diberikan. Selain itu, BGN berencana untuk mengoptimalkan penggunaan dana anggaran guna memastikan keberlanjutan program jangka panjang. Arum mengatakan bahwa kebijakan baru ini adalah bagian dari upaya untuk membuat MBG lebih efektif dan transparan.

Dengan sistem penyesuaian insentif, BGN menargetkan agar setiap dapur SPPG dapat memberikan kontribusi optimal sesuai dengan kapasitasnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas makanan yang disediakan, menjaga keamanan dan ketahanan pangan, serta memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan rencana awal. “Insentif yang diberikan sekarang lebih fokus pada hasil yang berkualitas, bukan sekadar jumlah output,” tambahnya.

Evaluasi yang dilakukan oleh BGN juga mencakup penilaian terhadap proses pemberian insentif. Dalam sistem sebelumnya, dana diberikan tanpa mempertimbangkan apakah dapur SPPG mampu memenuhi standar makanan yang ditetapkan. “Kami ingin insentif diberikan secara proporsional, sehingga dapur yang mampu memberikan makanan berkualitas akan mendapatkan dana lebih besar,” jelas Arum.

Perubahan ini dipercaya dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas program MBG. Arum berharap, dengan penyesuaian insentif, masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang lebih optimal. “Kami ingin masyarakat yang terlayani program ini benar-benar merasakan perbaikan kesehatan dan gizi, karena dana yang dikeluarkan lebih tepat sasaran,” pungkasnya.

Dengan menyesuaikan insentif berdasarkan jumlah penerima manfaat, BGN mengharapkan bahwa program MBG dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan contoh bagi program serupa di daerah lain, agar lebih efisien dalam penggunaan dana anggaran. Evaluasi terus dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi, serta memastikan bahwa SPPG bisa berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan