New Policy: Subsidi BBM Dinilai Salah Sasaran, Pengamat Usulkan Dialihkan untuk Transportasi Publik Daerah

Subsidi BBM Dinilai Tidak Tepat Sasaran, Pengamat Usulkan Alokasi untuk Penguatan Transportasi Umum

New Policy - Menurut Djoko Setijowarno, seorang ahli transportasi, kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia masih menjadi misteri dalam pembiayaan energi nasional. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus berupaya memenuhi kebutuhan energi, tetapi jumlah subsidi BBM yang dialokasikan sering kali tidak mencapai tujuan sosial yang diharapkan. Djoko menyoroti bahwa subsidi ini terus berfluktuasi setiap tahun, yang terutama dipengaruhi oleh tiga variabel utama: harga minyak mentah dunia (Indonesian Crude Price/ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta tingkat konsumsi masyarakat. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, ia mengatakan bahwa kebijakan subsidi BBM perlu diperbaiki agar lebih tepat sasaran.

Dalam wawancara di Jakarta, pada hari Minggu, 14 Juni 2026, Djoko menegaskan bahwa realisasi subsidi BBM pada 2022 sempat mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu Rp551,2 triliun. Namun, angka tersebut menurun hingga Rp375 triliun pada tahun berikutnya, lalu kembali menyusut secara drastis hingga mencapai Rp113,3 triliun di 2024. "Pada 2025, subsidi BBM kembali melonjak hingga Rp394,3 triliun, dan pada 2026, angka ini ditetapkan sebesar Rp210,1 triliun," tambahnya dalam keterangan resmi. Menurut Djoko, perubahan angka ini menunjukkan ketidakstabilan kebijakan subsidi, yang seharusnya menjadi alat untuk memperluas akses transportasi masyarakat.

“Angka ini kembali melonjak signifikan pada tahun 2025 menjadi Rp394,3 triliun, hingga akhirnya dipatok sebesar Rp210,1 triliun pada tahun 2026,” ujar Djoko dalam keterangan di Jakarta, Minggu, 14 Juni 2026.

Djoko menjelaskan bahwa sektor transportasi adalah salah satu penyumbang terbesar dalam penggunaan BBM nasional, dengan porsi hingga 40 persen dari total konsumsi. Namun, ironisnya, data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa sebagian besar manfaat subsidi BBM—93 persen—tidak dirasakan oleh masyarakat umum, melainkan oleh kalangan yang memiliki kendaraan pribadi, baik sepeda motor maupun mobil. Sementara itu, hanya 3 persen subsidi yang digunakan untuk transportasi umum yang melayani penumpang, dan 4 persen lainnya untuk angkutan barang. Fenomena ini menunjukkan bahwa subsidi BBM lebih banyak bermanfaat bagi kelompok mampu daripada masyarakat yang kurang beruntung.

Dalam perspektif jangka panjang, Djoko menekankan bahwa pengalihan subsidi BBM ke sistem transportasi umum adalah solusi strategis yang perlu segera diimplementasikan. Hal ini penting mengingat visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Indonesia menjadi negara maju keempat di dunia pada 2045. Salah satu indikator utama negara maju adalah infrastruktur transportasi yang memadai, termasuk sistem angkutan umum yang dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. "Dengan waktu yang tersisa sekitar 19 tahun menuju 2045, Indonesia perlu belajar dari keberhasilan model transportasi yang telah terbukti, seperti Transjakarta," katanya.

Perlu Revitalisasi Transportasi Umum Daerah

Djoko mengusulkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk mempercepat peningkatan kualitas transportasi umum di tingkat lokal. Menurutnya, Transjakarta menjadi contoh yang baik dalam pengembangan sistem angkutan massal, yang telah berjalan selama dua dekade. Dengan model seperti ini, penggunaan subsidi BBM dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih efisien. "Karena itu, program khusus harus dibuat untuk meningkatkan kemampuan transportasi umum di daerah-daerah," tegasnya.

Kondisi saat ini, kata Djoko, masih jauh dari harapan. Dari total 514 pemerintah daerah (pemda) di Indonesia, hanya sekitar 9 persen, yaitu 45 pemda, yang telah berhasil memperbaiki sistem transportasi umum mereka menjadi lebih modern. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada banyak daerah yang belum memiliki skenario yang matang untuk mengoptimalkan subsidi BBM. "Pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam merancang kebijakan transportasi yang berkelanjutan dan inklusif," lanjutnya.

Menurut Djoko, transisi ke transportasi umum yang lebih efektif juga akan berdampak signifikan pada pengurangan kemacetan di kota-kota besar, peningkatan kualitas udara, dan penekanan pada konsep ekonomi berkelanjutan. Selain itu, dengan penggunaan energi yang lebih optimal, subsidi BBM dapat dihemat dan dialihkan ke sektor-sektor lain yang membutuhkan perhatian lebih. "Pembiayaan energi bukan hanya tentang biaya, tetapi juga tentang bagaimana kita menyalurkannya agar bisa memberikan dampak maksimal," jelasnya.

Keberhasilan Transjakarta memberikan harapan bahwa sistem transportasi umum di Indonesia bisa terus dikembangkan secara bertahap. Djoko menyarankan bahwa pemerintah daerah harus menerapkan model serupa dengan berbagai adaptasi sesuai kebutuhan lokal. Ini melibatkan peningkatan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, penggunaan teknologi yang canggih, serta investasi yang konsisten dalam jangka panjang. "Kebijakan subsidi BBM yang tidak berkelanjutan akan menjadi beban bagi APBN, dan dampaknya bisa terasa lebih jelas jika tidak dikelola dengan tepat," tuturnya.

Dengan menekankan peran transportasi umum sebagai penggerak pembangunan, Djoko berharap kebijakan subsidi BBM bisa diarahkan agar lebih berkontribusi pada kemajuan nasional. Ia juga menyoroti pentingnya pemantauan terhadap penggunaan dana subsidi, karena keberhasilan program transportasi umum bergantung pada efisiensi dan keberlanjutan pengelolaannya. "Kita perlu memastikan bahwa subsidi yang dialokasikan benar-benar mencapai sasaran utamanya, yaitu masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya.

Menyikapi situasi tersebut, pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada penyediaan subsidi BBM, tetapi juga memikirkan alternatif lain yang lebih efektif. Djoko menilai bahwa inisiatif seperti subsidi bagi angkutan umum daerah atau pengembangan infrastruktur transportasi berbasis listrik bisa menjadi solusi jangka panjang. "Selama ini subsidi BBM lebih banyak bersifat mengalir ke kalangan yang sudah memiliki kemampuan ekonomi, tetapi kita perlu membangun sistem yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Dengan memperbaiki struktur subsidi BBM, Indonesia bisa menciptakan sistem transportasi yang lebih merata dan berkelanjutan. Djoko menambahkan bahwa langkah ini tidak hanya mendukung visi negara maju, tetapi juga membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs). "Kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya, agar kebijakan energi bisa lebih terarah ke kebutuhan sosial yang lebih luas," pungkasnya.