Special Plan: Jawab Kritik Golkar, PDIP Sindir Pemadaman Listrik

Jawab Kritik Golkar, PDIP Sindir Pemadaman Listrik

Special Plan - Deddy Yevri Sitorus, Ketua DPP PDIP, kembali menyampaikan sikap partainya sebagai pihak yang menjaga keseimbangan di luar koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini merupakan respons terhadap kritik yang dilontarkan Partai Golkar terkait keputusan PDIP untuk tidak bergabung dalam kabinet. Menurut Deddy, isu mengenai peran PDIP dalam sistem politik seharusnya tidak menjadi fokus utama partai-partai yang mendukung pemerintah. Ia menekankan bahwa energi politik lebih baik dialokasikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menghimpit masyarakat, termasuk kualitas pelayanan publik yang belakangan menjadi sorotan publik.

"Saya menilai lebih baik Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di mana-mana, daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan," ujar Deddy kepada wartawan, Sabtu, 20 Juni 2026.

Pernyataan Deddy mengungkapkan ketegangan politik yang muncul antara PDIP dan Golkar. Sejak PDIP memutuskan tidak menjadi bagian dari kabinet Prabowo, partai tersebut dianggap sebagai kekuatan penyeimbang yang memastikan keberagaman suara di ranah kebijakan nasional. Meski tidak aktif dalam pemerintahan, PDIP terus mengemukakan pandangan yang dianggap berpihak pada rakyat, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Deddy menegaskan bahwa keputusan partainya berada di luar kabinet adalah hasil pertimbangan matang, bukan keputusan yang tergesa-gesa.

Dalam pernyataannya, Deddy mengkritik tindakan Golkar yang justru memfokuskan perhatiannya pada isu-isu kecil sepanjang masa PDIP tidak terlibat dalam pemerintahan. "Saya merasa heran mengapa keputusan PDIP untuk berada di luar kabinet sering menjadi bahan kritik, padahal setiap partai memiliki hak menentukan strategi politiknya sendiri," tambahnya. Ia menyoroti bahwa dalam sistem demokrasi, partai tidak wajib selalu menjadi bagian dari pemerintahan untuk tetap relevan. PDIP, menurut Deddy, memiliki tradisi berbeda, yaitu menganut prinsip keadilan dan konsistensi dalam kebijakan, terlepas dari hasil pemilu.

Menurut Deddy, PDIP bukanlah partai yang tergantung pada kekuasaan untuk menjalankan fungsinya. "Kami tidak memiliki kecanduan terhadap jabatan atau kuasa seolah tanpa berkuasa, partai ini akan kehilangan kemampuan untuk berkembang," kata Deddy. Pernyataan ini menunjukkan bahwa PDIP lebih menekankan pada kinerja dan kepercayaan publik, bukan pada keberadaan di pemerintahan. Ia juga menambahkan bahwa keputusan PDIP untuk tetap berada di luar kabinet adalah bagian dari identitas politik partai, yang sejak awal berkomitmen pada prinsip kritis dan transparan.

Sikap PDIP ini justru menimbulkan dinamika baru dalam hubungan dengan partai-partai koalisi pemerintahan. Meski tidak bergabung dalam kabinet, PDIP tetap berperan sebagai penyeimbang, memberikan saran dan kritik yang diharapkan masyarakat. Deddy menilai bahwa Golkar seharusnya lebih fokus pada masalah aktual, seperti pemadaman listrik yang belakangan sering menjadi keluhan masyarakat. "Jika Partai Golkar ingin menunjukkan perannya sebagai partai pembentuk kebijakan, mereka perlu menyelesaikan isu-isu seperti krisis listrik yang mengganggu kehidupan sehari-hari rakyat," jelasnya.

Kritik yang diberikan Golkar terhadap PDIP juga memicu perdebatan tentang peran partai dalam sistem politik. Deddy menyatakan bahwa PDIP tetap menghormati pilihan partai-partai lain untuk bergabung dalam pemerintahan, sementara Golkar justru memperlihatkan sikap yang berbeda. "PDIP tidak tergoda untuk menempati posisi kuasa hanya demi memperoleh pengaruh politik, berbeda dengan partai yang sering memprioritaskan kuasa dalam setiap keputusannya," ujar Deddy. Ia menekankan bahwa partai-partai dalam koalisi pemerintahan harus menerima keputusan PDIP dengan sikap yang sama, karena kebebasan politik adalah bagian dari demokrasi.

Deddy Yevri Sitorus juga membandingkan tradisi politik PDIP dengan partai-partai yang memilih tetap berada di lingkaran pemerintahan. Menurutnya, PDIP memiliki visi jangka panjang yang tidak tergantung pada kekuasaan sementara, sementara Golkar cenderung lebih fokus pada keberhasilan jangka pendek. "Kebijakan PDIP diukur berdasarkan kesejahteraan rakyat, bukan hanya jumlah kursi yang diperoleh," tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa PDIP tidak ragu mengkritik pemerintah meski dalam posisi sebagai oposisi.

Sementara itu, Deddy menilai bahwa kritik terhadap keputusan PDIP adalah bentuk pemaksaan akan kekuasaan. "Kita tidak boleh memaksa partai untuk selalu berada di pemerintahan, karena itu akan mengurangi kebebasan mereka dalam menentukan strategi politik," jelasnya. Deddy juga menegaskan bahwa PDIP tetap