Special Plan: Khawatir Migrasi Konsumen dari Pertamax ke Pertalite, Komisi VI DPR Bakal Panggil Pertamina

Khawatir Migrasi Konsumen dari Pertamax ke Pertalite, Komisi VI DPR Bakal Panggil Pertamina

Langkah Komisi VI DPR RI untuk Pastikan Ketersediaan BBM Bersubsidi Tidak Terganggu

Special Plan - Menyusul kekhawatiran mengenai peralihan konsumen ke Pertalite, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia berencana mengundang PT Pertamina untuk mendiskusikan dampak dari perubahan pola penggunaan bahan bakar minyak (BBM) tersebut. Kebijakan ini dinilai bisa memengaruhi stok BBM bersubsidi, sehingga perlu antisipasi lebih dini. Wakil Ketua Komisi VI DPR, Adisatrya Suryo Sulisto, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk menghindari munculnya masalah baru di tengah masyarakat.

Dalam wawancara dengan wartawan pada hari Minggu (14/6/2026), Adisatrya menyampaikan bahwa pihaknya akan meminta Pertamina menjelaskan bagaimana perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite berdampak pada kinerja perusahaan. Ia juga menekankan pentingnya mengantisipasi risiko keterbatasan stok BBM bersubsidi jika peralihan terjadi secara masif. "Jangan sampai masyarakat beralih secara besar-besaran ke Pertalite, sehingga stok BBM subsidi tidak cukup untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari," tambahnya.

Kami juga akan meminta penjelasan dari Pertamina terkait dampaknya terhadap kinerja perseroan dan kemungkinan peralihan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite," kata Adisatrya kepada wartawan.

Menurut Adisatrya, kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi tidak dapat dipisahkan dari kondisi global yang penuh ketidakpastian. Faktor-faktor seperti konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak menjadi tantangan utama bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi. Ia menekankan bahwa perubahan ini perlu dipertimbangkan secara matang, agar tidak merugikan kepentingan masyarakat yang bergantung pada BBM bersubsidi.

Dalam rangka mengevaluasi kebijakan tersebut, Komisi VI DPR akan menggelar rapat khusus dengan Pertamina. Rencananya, pembicaraan ini akan membahas strategi pemerintah dalam mengatur harga BBM, termasuk langkah-langkah untuk mengurangi dampak peralihan konsumen. "Kami ingin memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam perencanaan yang matang," jelasnya. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam kebijakan harga, karena perubahan tersebut bisa memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Adisatrya mengatakan, penyesuaian harga BBM non-subsidi dianggap sebagai upaya untuk mengurangi defisit anggaran yang dialami oleh Pertamina. Namun, ia menegaskan bahwa perubahan ini tidak boleh dianggap sebagai alasan untuk menurunkan kualitas BBM bersubsidi. "Kebijakan ini harus seimbang antara kebutuhan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat," tambahnya. Hal ini terutama penting karena sebagian besar masyarakat masih mengandalkan BBM subsidi untuk kebutuhan transportasi sehari-hari.

"Jangan sampai nanti masyarakat beralih secara besar-besaran ke Pertalite, lalu muncul masalah baru berupa keterbatasan stok yang justru menyulitkan masyarakat," kata Adisatrya menambahkan.

Kebijakan harga BBM non-subsidi, kata Adisatrya, juga dipengaruhi oleh dinamika pasar internasional. Dengan harga minyak mentah yang fluktuatif, Pertamina harus mampu menyesuaikan harga produknya tanpa mengorbankan kepentingan konsumen subsidi. "Ini adalah momen kritis untuk memastikan kebijakan harga BBM tidak menyebabkan kekacauan di masyarakat," ujarnya.

Komisi VI DPR berharap pertemuan dengan Pertamina dapat menghasilkan rencana yang lebih jelas, termasuk upaya untuk menstabilkan pasokan BBM bersubsidi. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan respons konsumen dan efek jangka panjang dari perubahan ini. "Masalah ini tidak hanya tentang harga, tetapi juga tentang kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat," terangnya.

Sebelumnya, Pertamina telah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi tekanan harga. Dengan menyesuaikan harga Pertalite, perusahaan mengharapkan dapat menarik lebih banyak konsumen, sekaligus mengurangi beban subsidi pemerintah. Namun, Adisatrya mengingatkan bahwa kebijakan ini harus diiringi dengan penjelasan yang jelas kepada publik. "Kami ingin memastikan masyarakat memahami alasan di balik perubahan harga BBM," katanya.

Dalam wawancara lain, Adisatrya menyebut bahwa perubahan ini bisa memicu gelombang migrasi konsumen yang signifikan. Hal ini bisa menyebabkan penurunan penjualan BBM bersubsidi, sehingga mendorong pemerintah untuk merevisi kebijakan subsidi. "Kami khawatir jika Pertalite terlalu murah, masyarakat akan beralih, dan Pertamax akan kehilangan pangsa pasar," katanya.

Menurutnya, konflik geopolitik seperti perang di Ukraina dan krisis di Timur Tengah memengaruhi harga minyak global, yang secara langsung berdampak pada harga BBM di Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah juga membuat impor minyak semakin mahal, sehingga Pertamina perlu menyesuaikan harga produknya secara cepat. "Ini adalah akibat dari keadaan ekonomi yang terus berubah," ujarnya.

Komisi VI DPR juga mengingatkan bahwa ketergantungan Indonesia pada impor minyak menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga harga energi stabil. Dengan permintaan BBM yang terus meningkat, Pertamina harus memastikan pasokan tetap terjaga. "Masalah ini memerlukan koordinasi antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat," katanya. Adisatrya menambahkan bahwa Komisi VI akan terus memantau perkembangan ini, dan bersiap untuk melakukan evaluasi lebih lanjut jika diperlukan.

Kebijakan harga BBM non-subsidi, meski dianggap sebagai langkah yang tepat, tetap memerlukan pengawasan ketat. Adisatrya menilai, perubahan harga harus dilakukan secara bertahap, agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. "Kami ingin Pertamina menjelaskan perhitungan dan alasan kebijakan ini, agar masyarakat bisa memahami bahwa perubahan ini dilakukan demi kepentingan nasional," katanya.

Di sisi lain, Pertamina juga diharapkan dapat mengkomunikasikan kebijakan penyesuaian harga dengan efektif. Adisatrya menekankan bahwa perusahaan harus menjelaskan dampak dari peralihan ke Pertalite, baik secara ekonomi maupun sosial. "Kami ingin Pertamina bisa menjelaskan bagaimana perubahan ini akan berdampak pada stok BBM subsidi dan harga jual di pasaran," ujarnya. Ia berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan kesepakatan yang memenuhi kepentingan kedua belah pihak.

Menurut Adisatrya, langkah Komisi VI DPR tidak hanya untuk mengawasi Pertamina, tetapi juga untuk melindungi konsumen yang bergantung pada BBM bersubsidi. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan kekacauan di pasar energi nasional. "Pertamina harus mampu menjaga keseimbangan ant