Topics Covered: Menkes Akui Kekurangan Dokter: Puskesmas di Daerah Banyak Tak miliki Dokter

Menkes Akui Kekurangan Dokter: Puskesmas di Daerah Banyak Tak Miliki Dokter

Topics Covered - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa masalah ketersediaan tenaga medis masih menjadi tantangan utama di Indonesia, terutama dalam hal ketersediaan dokter umum dan spesialis. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026. Menurut Budi, banyak wilayah, terutama daerah terpencil, mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan kesehatan yang memadai karena kurangnya jumlah tenaga medis.

Kondisi ini menurutnya berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Meski layanan kesehatan di puskesmas telah menjadi bagian penting dari sistem kesehatan nasional, kekurangan dokter di beberapa daerah menyebabkan keberadaan fasilitas tersebut tidak optimal. Budi menyoroti bahwa banyak puskesmas masih beroperasi tanpa dukungan tenaga medis yang memadai, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan perawatan yang dibutuhkan.

Kasus di Kabupaten Mamberamo Raya

Contoh nyata dari masalah ini dapat dilihat di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua. Dalam laporan yang diterimannya, daerah tersebut belum memiliki dokter spesialis sama sekali. Bahkan, sejumlah puskesmas di wilayah itu juga tidak memiliki dokter gigi. "Kemarin kita kedatangan Bupati Mamberamo Raya, tidak ada satu pun dokter spesialis di sana. Dokter giginya nol puskesmasnya. Mungkin ada dari 17, 12 gak punya dokter," jelas Budi dalam rapat kerja tersebut.

"Banyak sekali puskesmas yang tidak ada dokternya," kata Budi. Pernyataan ini menegaskan bahwa kekurangan tenaga medis tidak hanya bersifat regional, tetapi juga menyebabkan ketimpangan akses layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Kurangnya dokter di daerah terpencil mengakibatkan beban kerja yang berlebihan bagi tenaga medis yang ada. Dokter-dokter yang bertugas di berbagai fasilitas kesehatan harus menangani berbagai kondisi medis, termasuk kasus darurat, sehingga terkadang bekerja hingga larut malam. "Jadi kita sering sekali denger, internship itu dipekerjakan pengganti dokter yang ada BPJS, RSUD, sampai pagi-pagi subuh-subuh. Beban dari dokter-dokter kerjanya sampai malam-malam," ujarnya.

Distribusi Tenaga Kesehatan

Menurut Budi, masalah distribusi tenaga medis telah lama menjadi perhatian pemerintah. Meski jumlah lulusan fakultas kedokteran terus bertambah setiap tahun, sebagian besar lulusan tersebut cenderung menumpuk di kota-kota besar. Akibatnya, daerah-daerah yang lebih kurang aksesibilitasnya kesulitan menarik tenaga medis untuk bertugas jangka panjang. "Corenya, masalah itu adalah masalah yang dihadapi di lapangan," tambahnya.

Ketersediaan dokter di puskesmas juga dipengaruhi oleh sistem pengadaan tenaga medis yang belum merata. Banyak lulusan kedokteran lebih memilih bekerja di rumah sakit umum atau pusat kota karena fasilitas, gaji, dan fasilitas pendukung yang lebih baik. Sementara itu, daerah terpencil sering kali hanya menerima tenaga medis yang tidak memiliki pilihan lain, seperti dokter yang sedang menjalani magang atau dokter yang belum memiliki pengalaman yang memadai.

Untuk mengatasi masalah ini, Budi mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan strategi lebih efektif dalam mendistribusikan tenaga kesehatan. Selain itu, dukungan dari daerah, seperti insentif tambahan atau fasilitas transportasi, juga sangat penting. "Kita perlu memperbaiki sistem pengadaan dokter agar lebih merata, terutama di daerah yang membutuhkan bantuan paling besar," tuturnya.

Budi menambahkan bahwa kekurangan tenaga medis ini memperparah masalah kesehatan masyarakat, terutama di daerah dengan aksesibilitas rendah. Kondisi seperti ini berpotensi menyebabkan peningkatan angka kematian bayi, penyakit menular, dan kondisi kritis lainnya yang bisa dicegah jika ada dokter yang siap menangani kasus sejak dini. "Karena itu, pemerataan layanan kesehatan nasional harus menjadi prioritas," ujarnya.

Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, jumlah dokter di Indonesia sekitar 250.000 orang. Namun, distribusinya tidak merata, dengan sekitar 60 persen dokter berada di wilayah perkotaan. Hal ini berarti bahwa daerah terpencil hanya mendapat sekitar 40 persen dari total dokter yang ada. Dengan jumlah populasi di daerah terpencil mencapai 50 juta orang, perbandingan ini terlihat sangat tidak seimbang.

Kebutuhan akan dokter di daerah terpencil juga semakin meningkat karena pertumbuhan populasi yang pesat. Dengan adanya banyak wilayah baru yang diresmikan menjadi kabupaten atau kota, jumlah fasilitas kesehatan yang dibutuhkan pun meningkat. Namun, ketersediaan tenaga medis belum mampu mengikuti pertumbuhan tersebut. "Kita harus memperhatikan kebutuhan daerah-daerah yang baru berkembang," kata Budi.

Menkes mengajak berbagai pihak, termasuk komunitas lokal dan institusi pendidikan kedokteran, untuk berpartisipasi dalam memperbaiki situasi ini. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pembangunan sumber daya manusia kesehatan yang berkelanjutan, adalah kunci untuk menyelesaikan masalah keterbatasan tenaga medis di daerah terpencil.