Program Terbaru: Bantuan Subsidi Upah Tahap 1 ke 2,45 Juta Pekerja Sudah Cair! Segera Cek Rekening
Bantuan Subsidi Upah Tahap 1 ke 2,45 Juta Pekerja Sudah Cair
Di Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengumumkan bahwa distribusi Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahap 1 telah mencapai 2,45 juta pekerja, dari total 3,69 juta yang telah diverifikasi. Proses penyaluran terus berjalan, dengan sisa 1,24 juta pekerja akan diberikan secara bertahap pada bulan Juni hingga Juli.
Program BSU Bertujuan Meningkatkan Daya Beli
Bantuan ini diharapkan mampu menguatkan kemampuan belanja masyarakat, terutama bagi tenaga kerja dengan pendapatan bulanan maksimal Rp3,5 juta atau tidak melebihi UMP (upah minimum provinsi). Yassierli menjelaskan, penyaluran BSU Tahap 2 sedang dipersiapkan untuk menjangkau lebih banyak penerima.
“Pemberian BSU ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi tenaga kerja yang gaji bulanannya tidak melebihi Rp3,5 juta atau UMP (upah minimum provinsi),” ujar Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Verifikasi Data untuk Penyaluran Tahap Berikutnya
Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan sedang melakukan proses validasi untuk BSU Tahap 2. Yassierli menyebutkan, ada sekitar 4,5 juta pekerja yang masuk dalam daftar calon penerima. “BPJS Ketenagakerjaan sudah menyampaikan data sebanyak 4,5 juta calon penerima dan saat ini sedang dalam proses verifikasi,” tambahnya.
Syarat dan Penyaluran Bantuan
BSU diberikan kepada pekerja yang belum mendapatkan program keluarga harapan (PKH) sebelumnya. Penerima harus menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga periode April 2025. Untuk penyaluran, BRI kembali ditunjuk sebagai bank penyalur utama, dengan pembayaran melalui BRImo atau AgenBRILink.
Di Aceh, BSU disalurkan melalui BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI. Yassierli menambahkan, bagi pekerja yang belum memiliki rekening bank, bantuan akan diberikan via PT Pos Indonesia. “BSU yang diberikan mencakup nominal Rp600 ribu untuk dua bulan, yaitu Juni dan Juli,” pungkasnya.
Bantuan ini berlaku untuk pekerja yang bukan anggota Kepolisian, TNI, atau ASN (Aparatur Sipil Negara). Proses penyaluran diatur agar dapat menjangkau semua peserta yang memenuhi kriteria. (akr)
