Momen Bersejarah: Wamenko Otto puji DPR bongkar kasus hukum kontroversial

Wamenko Otto Puji DPR dalam Pengawasan Kasus Hukum Kontroversial

Semarang, Sabtu

Pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap berbagai kasus hukum yang menimbulkan polemik di masyarakat dinilai tepat oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan. Ia menilai tugas DPR dalam mengawasi perkara-perkara yang menjadi sorotan publik sangat penting.

“DPR melakukan tugasnya secara baik, terlebih dalam mengawasi kasus-kasus yang menimbulkan perdebatan,” ujar Otto usai menghadiri acara pengangkatan advokat dan seminar nasional oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Kota Semarang.

Menurut Otto, fungsi pengawasan DPR harus dihargai sebagai bagian dari proses demokrasi. Ia memberi contoh kasus jambret di Sleman, di mana pelaku sempat ditetapkan sebagai tersangka setelah menabrak korban hingga tewas. Komisi III DPR juga terlibat dalam meninjau kasus Amsal Sitepu, konten kreator dari Tanah Karo, Sumatera Utara, yang dituduh korupsi mark up proyek video profil desa, namun akhirnya dibebaskan.

Lebih lanjut, Otto menjelaskan bahwa DPR memiliki peran pengawasan umum, sementara Komisi III fokus pada kinerja aparat penegak hukum sebagai mitra kerja. “Beberapa orang merasa ini sebagai intervensi, padahal perbedaannya jelas antara pengawasan dan campur tangan,” tambahnya.

Menurut Otto, DPR perlu menjalankan tugas pengawasan secara optimal agar proses hukum tetap transparan dan akuntabel. “Tanpa pengawasan yang tegas, perubahan positif di tengah masyarakat tidak akan tercapai,” ujarnya.

Perbedaan pendapat antara DPR dan lembaga hukum lain, menurut Otto, justru menjadi bagian alami dari dinamika sistem demokrasi. “Ini menunjukkan keseimbangan yang baik, karena DPR dapat memastikan akurasi, sementara aparat hukum bebas melakukan koreksi jika ada kesalahan,” pungkasnya.