Polemik Isu PHK Tokopedia, TikTok Tegaskan Masih Buka Rekrutmen di Indonesia
Meeting Results – Dalam upaya menanggapi keluhan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dianggap memicu kekhawatiran di kalangan karyawan Tokopedia, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin pertemuan antara perwakilan TikTok dan Kementerian Ketenagakerjaan. Pertemuan ini berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 6 Juli 2026. Dasco mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk meluruskan isu yang beredar mengenai PHK yang menimpa sebagian besar karyawan Tokopedia setelah perusahaan diakuisisi oleh TikTok.
“Saya memfasilitasi pertemuan. Kami mengundang perwakilan dari TikTok di China serta perwakilan lokal di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia. Tadi juga sudah sama-sama dengan Bapak Menteri Tenaga Kerja,” ujar Dasco seusai pertemuan.
Menurut Dasco, dialog antara pelaku usaha dan pemerintah merupakan inisiatif dari lembaga legislatif untuk menciptakan ruang komunikasi yang lebih efektif. Ini dilakukan agar dapat ditemukan solusi terhadap isu PHK yang sempat mencemaskan publik setelah adanya pengambilalihan Tokopedia oleh TikTok. Sebelumnya, beredar informasi bahwa sekitar 90 persen karyawan Tokopedia telah diberhentikan, meski hingga kini belum ada data pasti yang diperoleh pihak pemerintah.
Pertemuan ini menurut Dasco bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengambilalihan Tokopedia oleh TikTok tidak berdampak negatif terhadap tenaga kerja. Ia menekankan bahwa upaya pihak TikTok untuk melindungi karyawan sudah diperlihatkan melalui penyesuaian rencana perekrutan. “Kami ingin memastikan bahwa kebijakan TikTok terhadap tenaga kerja di Indonesia tetap transparan dan berkelanjutan,” tambahnya.
Langkah Kepemimpinan TikTok dalam Menjaga Ketenagakerjaan
Dalam pertemuan tersebut, pihak TikTok menyampaikan bahwa mereka masih berkomitmen untuk membuka peluang kerja di Indonesia. Perwakilan TikTok lokal menjelaskan bahwa meskipun adanya pengambilalihan dari TikTok di China, perusahaan tetap memprioritaskan perekrutan karyawan lokal guna memenuhi kebutuhan operasional di wilayah ini. Hal ini menjadi bukti bahwa TikTok tidak hanya fokus pada pengelolaan bisnis tetapi juga menjaga hubungan kerja yang sehat.
Dasco menyoroti bahwa kebijakan pengambilalihan Tokopedia oleh TikTok menjadi sorotan karena berdampak signifikan terhadap tenaga kerja. Ia mengatakan, lembaga legislatif memperoleh informasi bahwa sebagian besar karyawan dipecat, sehingga memicu kekhawatiran mengenai kebijakan pengambilalihan yang dianggap terburu-buru. “Kami menginginkan jaminan bahwa setiap keputusan pengambilalihan tidak merugikan kesejahteraan pekerja,” tambah Dasco.
Dalam menjawab keluhan tersebut, TikTok menegaskan bahwa mereka belum memutuskan untuk menutup rekrutmen di Indonesia. Pihaknya juga menyatakan akan melakukan evaluasi lebih lanjut mengenai kebijakan PHK yang diterapkan sebelum akuisisi. “Kami terus menerus mencari solusi agar tenaga kerja tetap mendapat perlindungan,” kata perwakilan TikTok di Indonesia. Ini menjadi respons langsung terhadap isu yang beredar di media sosial dan masyarakat luas.
Kementerian Ketenagakerjaan, dalam pertemuan tersebut, menegaskan bahwa mereka terbuka untuk terus mengawasi proses pengambilalihan Tokopedia. Menteri Tenaga Kerja juga mengapresiasi upaya TikTok dalam memperbaiki komunikasi dengan pekerja. Ia menambahkan bahwa pihaknya ingin memastikan bahwa semua kebijakan pengambilalihan diikuti dengan pengaturan yang jelas dan adil untuk karyawan.
Sementara itu, perwakilan TikTok di China menjelaskan bahwa adanya PHK di Tokopedia sebagian besar dipengaruhi oleh strategi pengurangan biaya operasional yang diambil pihak pengakuisisi. Namun, mereka juga menyatakan bahwa rencana perekrutan baru akan dilakukan setelah adanya evaluasi terhadap kebutuhan pasar Indonesia. “Kami ingin menyesuaikan langkah perekrutan dengan keadaan ekonomi lokal,” ujarnya.
Isu PHK di Tokopedia sebelumnya menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat. Banyak karyawan dan keluarga mereka merasa kecewa karena keputusan tersebut dianggap tidak terduga. Di sisi lain, beberapa pihak menilai bahwa PHK adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional. Namun, baik pihak DPR maupun Kemenaker sepakat bahwa komunikasi yang jelas dan transparan sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Dasco menambahkan bahwa hasil pertemuan ini akan menjadi dasar bagi diskusi lebih lanjut antara lembaga legislatif dan TikTok. Ia berharap kebijakan pengambilalihan Tokopedia dapat menjadi contoh terbaik dalam menggabungkan pertumbuhan bisnis dengan perlindungan karyawan. “Kami ingin menghindari dampak negatif yang mungkin terjadi jika kebijakan ini tidak dikoordinasikan dengan baik,” katanya.
Dalam kesimpulan, pertemuan antara TikTok dan Kemenaker menunjukkan komitmen bersama untuk mengatasi isu PHK yang ramai. Meskipun ada tekanan dari pihak eksternal, TikTok dan DPR berupaya memberikan penjelasan yang jelas dan solusi yang realistis. Ini menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa kebijakan pengambilalihan di masa depan tidak lagi menimbulkan kebingungan atau ketidakpuasan di kalangan pekerja.
