KPK Tangkap Bupati Sukoharjo Etik Suryani Usai Kemenangan Gemilang Melawan Kotak Kosong
Baru Menang Telak Lawan Kotak Kosong – Karier politik Etik Suryani, Bupati Sukoharjo yang sedang dalam masa jabatan keduanya, tiba-tiba menjadi pusat perhatian publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadapnya dalam sebuah operasi yang berlangsung di kawasan Solo Raya, Jawa Tengah. Waktu penangkapan ini cukup menarik perhatian karena terjadi hanya beberapa bulan setelah Etik resmi memulai periode kedua kepemimpinannya sebagai kepala daerah. Kemenangan tersebut diraih melalui proses Pilkada 2024 yang berlangsung dengan lancar.
Kemenangan Telak dalam Pilkada 2024
Sebelum akhirnya tersandung kasus hukum, Etik Suryani telah membuktikan popularitasnya di tengah masyarakat Sukoharjo. Ia berhasil meraih kemenangan besar dalam kontestasi Pilkada Sukoharjo 2024. Pasangan Etik yang berpasangan dengan Eko Sapto Purnomo ini berhasil mengalahkan kandidat kotak kosong dengan margin yang cukup jauh. Perolehan suara mereka mencapai 319.923 suara, atau setara dengan 66,76 persen dari keseluruhan suara sah yang dihitung.
Sementara itu, kandidat kotak kosong berhasil mengumpulkan 159.256 suara yang mewakili 33,24 persen dari total suara sah. Selisih yang cukup signifikan ini menunjukkan bahwa masyarakat Sukoharjo memberikan kepercayaan yang besar kepada pasangan Etik-Eko. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Etik memimpin Kabupaten Sukoharjo untuk periode kedua kalinya.
Dukungan Politik yang Luas
Kemenangan pasangan Etik-Eko tidak lepas dari dukungan politik yang sangat kuat dari berbagai partai. Sebanyak dua belas partai politik memberikan dukungan penuh kepada mereka. Daftar partai yang mendukung cukup panjang, mulai dari PDIP, Gerindra, PKB, Golkar, NasDem, PAN, PKS, Demokrat, Partai Buruh, PSI, PBB, hingga Perindo. Koalisi yang solid ini menjadi modal penting bagi pasangan tersebut dalam meraih kemenangan.
Pada periode pertama kepemimpinannya, Etik telah menjabat sebagai bupati bersama Agus Santosa yang berasal dari latar belakang aparatur sipil negara (ASN). Pengalaman ini tentu menjadi bekal berharga bagi Etik saat kembali memimpin daerahnya. Selain itu, Etik juga dikenal sebagai istri dari mantan Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya. Suaminya tersebut memimpin Kabupaten Sukoharjo selama dua periode berturut-turut, yaitu dari tahun 2010 hingga 2015, dan kemudian dari 2016 hingga 2021. Setelah masa kepemimpinan Wardoyo berakhir, tongkat kepemimpinan beralih kepada Etik.
Operasi KPK dan Dugaan Pemerasan
Perjalanan politik Etik kini harus menghadapi tantangan baru berupa persoalan hukum. Pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026, KPK melakukan operasi penangkapan yang melibatkan Etik beserta empat orang lainnya. Operasi ini dilaksanakan di wilayah Solo Raya dan berhasil mengamankan seluruh tersangka. Setelah diamankan dari lokasi operasi, para tersangka langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK yang berlokasi di Jakarta. Di sana, mereka akan menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran hukum.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan klarifikasi mengenai operasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa penangkapan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pemerasan. Dalam pernyataannya, Budi Prasetyo menyebutkan bahwa kasus ini menyangkut dugaan pemerasan yang dilakukan oleh bupati terhadap para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo. Pernyataan tersebut disampaikan melalui pesan tertulis pada hari Jumat, 10 Juli 2026.
“Perkara ini terkait dugaan pemerasan oleh bupati kepada para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Jumat 10 Juli 2026.
Hingga saat ini, KPK belum mengungkapkan secara detail mengenai kronologi maupun mekanisme dugaan pemerasan yang terjadi. Lembaga antirasuah tersebut masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap seluruh pihak yang diamankan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan alat bukti yang kuat guna memperkuat kasus yang sedang ditangani. Proses pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dugaan pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.
