Kemenkeu Punya Cara Baru Perkuat Fiskal Daerah Akibat Guncangan Bencana

Donasikitabisa.com – Kemenkeu punya cara baru perkuat fiskal daerah melalui peluncuran sistem pendukung keputusan bernama Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (ARISE). Strategi ini dirancang untuk meningkatkan daya tahan keuangan daerah dalam menghadapi guncangan bencana alam. Peluncuran resmi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) di Aula Nagara Dana Rakca, Jakarta, pada Senin, 31 Agustus 2026.

Sistem ARISE: Menggeser Paradigma Pengelolaan Risiko Bencana

Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Nufransa Wira Sakti, menjelaskan bahwa bencana alam menciptakan tekanan fiskal dari dua sisi sekaligus: menurunkan penerimaan daerah dan meningkatkan kebutuhan belanja secara mendadak. Oleh karena itu, pengelolaan risiko bencana tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai respons pascakejadian, melainkan harus dilakukan secara terukur dan proaktif sejak tahap perencanaan.

“Kita perlu menggeser paradigma dari post-disaster response menuju pre-disaster planning, dan dari financing losses menuju managing risks,” ujar Nufransa dalam keterangan tertulis, Selasa, 1 September 2026.

Secara teknis, ARISE memadukan pemodelan risiko bencana alam dengan proyeksi dampaknya terhadap struktur keuangan daerah. Sistem ini menyajikan analisis komprehensif yang mencakup identifikasi potensi ancaman, tingkat paparan, kerentanan (vulnerability), estimasi kerugian ekonomi, hingga proyeksi pengaruhnya terhadap penerimaan dan belanja daerah. Dengan demikian, Kemenkeu punya cara baru perkuat kapasitas fiskal daerah berbasis data, bukan sekadar asumsi.

Penerapan ARISE: Dari Uji Coba ke Kebijakan Berbasis Bukti

Bagi pemerintah daerah, data yang dihasilkan ARISE membuka ruang bagi langkah antisipatif sebelum bencana terjadi. Langkah tersebut mencakup penyusunan skema pembiayaan mitigasi dini hingga pemanfaatan instrumen pengalihan risiko (risk transfer), seperti asuransi bencana. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran berdasarkan proyeksi kerugian yang telah dimodelkan secara kuantitatif.

Di tingkat pusat, data ARISE akan menjadi rujukan evidence-based policy untuk menyempurnakan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). Dengan informasi yang lebih akurat mengenai kerentanan fiskal tiap wilayah, Kemenkeu dapat menyesuaikan besaran dan komposisi transfer agar daerah memperoleh bantalan fiskal yang memadai baik sebelum maupun sesudah kejadian bencana.

Pihak Kemenkeu telah melaksanakan uji coba atau pilot project data ARISE di Provinsi Bali. Hasil pilot tersebut menjadi dasar pengembangan sistem sebelum diperluas ke wilayah lain. Nantinya, penerapan penuh dijadwalkan di empat provinsi prioritas, yakni Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Tengah. Keempat daerah ini dipilih berdasarkan tingkat kerentanan bencana dan kompleksitas struktur fiskalnya.

FAQ: Pertanyaan Umum tentang Kebijakan Fiskal Bencana Kemenkeu

Apa tujuan utama sistem ARISE? ARISE bertujuan memberikan gambaran kuantitatif mengenai dampak potensi bencana alam terhadap keuangan daerah, sehingga pemerintah daerah dan pusat dapat mengambil langkah antisipatif berbasis data sebelum kejadian terjadi.

Siapa yang mengembangkan dan meluncurkan ARISE? Sistem ini dikembangkan oleh DJPK Kementerian Keuangan bekerja sama dengan UNDRR dan Institut Teknologi Bandung (ITB), serta diresmikan pada 31 Agustus 2026 di Jakarta.

Provinsi mana yang akan menerapkan ARISE setelah uji coba? Setelah pilot project di Bali, penerapan penuh dijadwalkan di empat provinsi prioritas: Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah.

Bagaimana ARISE membantu kebijakan Transfer ke Daerah? Data ARISE menjadi rujukan berbasis bukti bagi Kemenkeu dalam menyempurnakan besaran dan komposisi TKD, sehingga daerah berisiko tinggi memperoleh bantalan fiskal yang lebih memadai.