Rencana Khusus: Menteri Dody pastikan transparansi dan akuntabilitas APBN di PU
Menteri Dody Pastikan Transparansi dan Akuntabilitas APBN di PU
Dari Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian PU, terutama dalam menghadapi isu penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.
Pembaruan Sistem Pengelolaan APBN
Dody menyampaikan bahwa sistem pengelolaan APBN di kementeriannya sudah berjalan, tetapi terus diperbarui sesuai perkembangan teknologi dan perangkat lunak terkini. “Sistem pengelolaan APBN di Kementerian PU telah diperbarui secara berkala, disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan perangkat lunak terkini,” ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.
“Sehingga harapannya tidak hanya masalah akuntabilitas maupun integritas dan effectiveness , tapi juga kebermanfaatan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa perbaikan ini bertujuan memperkuat transparansi, integritas, serta efektivitas penggunaan anggaran dalam semua program pembangunan yang dijalankan. “Karena itu, instruksi Pak Presiden kepada kami-kami selalu menjadi fokus,” tambahnya.
Dody menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara harus menghasilkan dampak nyata dan manfaat luas bagi masyarakat, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. “Setiap rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan diharapkan memberikan manfaat hingga puluhan kali bagi masyarakat yang langsung merasakan hasilnya,” ujarnya.
Audit Internal dan Kinerja Kementerian
Menurutnya, audit internal di Kementerian PU berlangsung terus-menerus untuk memastikan tata kelola yang baik. “Hasil audit tersebut menjadi dasar dalam meningkatkan kinerja, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan program dan anggaran kementerian,” jelas Dody.
Dody juga menyoroti komitmen kementeriannya dalam mendukung proses pengawasan dan penegakan hukum, sesuai ketentuan yang berlaku. “Ini salah satu tindakan yang telah kami lakukan sebagai bentuk pembersihan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” tuturnya.
