Prabowo Sebut Perguruan Tinggi Bisa Gratis, Sebut Jangan Ada Ketimpangan PTS dan PTN

Wacana Kuliah Gratis Perlu Menjaga Keberlanjutan Kampus Swasta

Donasikitabisa.com – Gagasan pendidikan negeri tanpa biaya dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi mendapat sambutan positif, tetapi rancangan pembiayaannya dinilai perlu disusun secara hati-hati. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh menciptakan jurang baru antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.

Perhatian utama terletak pada pendidikan tinggi. Jika biaya kuliah di perguruan tinggi negeri atau PTN dihapuskan, sementara mahasiswa perguruan tinggi swasta atau PTS tetap harus membayar, pilihan calon mahasiswa berpotensi berubah secara drastis. Kondisi itu dapat memengaruhi keberlangsungan kampus swasta yang selama ini juga menjadi bagian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.

Skema Pembiayaan Harus Seimbang

Lalu menyampaikan pandangan tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 21 September 2026. Ia mengingatkan bahwa semangat memperluas akses pendidikan harus disertai desain kebijakan yang adil bagi seluruh jenis perguruan tinggi.

“Yang perlu dipikirkan adalah skemanya seperti apa. Jangan sampai pendidikan tinggi digratiskan untuk PTN, kemudian PTS menjadi terbengkalai.”

Dalam konteks ini, pendidikan gratis bukan sekadar persoalan menghapus tagihan kuliah di kampus negeri. Pemerintah dan parlemen perlu memikirkan cara agar mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi tetap memiliki kesempatan menempuh pendidikan tinggi, termasuk di kampus swasta yang dipilih karena program studi, lokasi, kapasitas penerimaan, maupun pertimbangan pribadi lainnya.

Komisi X DPR RI pun tengah mencoba merumuskan kemungkinan skema yang dapat menjaga keseimbangan tersebut. Salah satu opsi yang disampaikan adalah penyesuaian penyaluran KIP Kuliah apabila PTN benar-benar tidak lagi memungut biaya pendidikan.

KIP Kuliah Bisa Difokuskan untuk Mahasiswa PTS

Lalu memberi contoh bahwa bantuan KIP Kuliah saat ini tersedia bagi mahasiswa di PTN dan PTS. Namun, apabila seluruh biaya di perguruan tinggi negeri ditanggung melalui kebijakan pendidikan gratis, bantuan itu dapat diarahkan lebih khusus kepada mahasiswa kampus swasta.

“Ketika PTN digratiskan, maka KIP Kuliah tidak boleh lagi diberikan kepada PTN. Jadi KIP Kuliah diberikan kepada PTS saja.”

Usulan tersebut menunjukkan upaya mencari titik temu antara dua tujuan: membuat akses ke kampus negeri lebih terbuka dan memastikan kampus swasta tidak kehilangan dukungan bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya. Dengan pengaturan yang tepat, bantuan pendidikan dapat tetap menjangkau calon mahasiswa berprestasi maupun mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, tanpa bergantung sepenuhnya pada pilihan kampus negeri.

Persoalan daya tampung juga menjadi unsur penting dalam pembahasan pendidikan tinggi. Kebijakan biaya gratis di PTN dapat meningkatkan minat pendaftar, sedangkan kapasitas penerimaan mahasiswa pada setiap kampus dan program studi tidak serta-merta bertambah. Karena itu, PTS tetap memiliki peran dalam menyediakan pilihan pendidikan tinggi bagi masyarakat.

Mencegah Ketimpangan Pilihan Kuliah

Lalu mengkhawatirkan dampak apabila PTN bebas biaya tetapi PTS tetap berbayar tanpa adanya bentuk dukungan yang memadai. Dalam situasi seperti itu, calon mahasiswa tentu dapat lebih terdorong memilih kampus negeri semata-mata karena pertimbangan biaya, bukan karena kecocokan program atau kebutuhan pendidikan.

“Kalau misalnya PTN digratiskan, kemudian PTS berbayar, ya tentu orang tidak mau berkuliah di PTS.”

Ketimpangan tersebut bukan hanya berkaitan dengan jumlah pendaftar. Kampus swasta juga perlu memperoleh kepastian bahwa kebijakan baru tidak membuat akses mahasiswa terhadap pendidikan di sana menjadi semakin sulit. Maka, bentuk bantuan, sasaran penerima, serta mekanisme pembiayaan perlu dirancang secara terbuka dan dapat dipahami oleh calon mahasiswa maupun penyelenggara pendidikan.

Bagi keluarga, kepastian skema menjadi hal yang penting karena biaya kuliah sering menjadi salah satu pertimbangan besar dalam menentukan kelanjutan pendidikan setelah lulus sekolah menengah. Wacana kuliah gratis dapat membuka harapan, tetapi masyarakat juga memerlukan penjelasan mengenai kampus yang tercakup, mekanisme penerimaan, bentuk bantuan di PTS, serta sumber pembiayaannya.

Anggaran Masih Menunggu Rancangan Pemerintah

Hingga 21 September 2026, Komisi X DPR RI belum dapat memberikan jawaban mengenai besaran maupun sumber anggaran untuk pelaksanaan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Lalu menyatakan rancangan mekanismenya masih disusun oleh pemerintah.

“Apakah mekanismenya dari anggaran APBN atau misalnya lewat koruptor, itu kan kita enggak tahu sampai dengan hari ini karena memang skemanya masih disusun.”

Pernyataan itu menegaskan bahwa wacana tersebut masih berada pada tahap perumusan. Pembahasan anggaran nantinya akan menentukan seberapa luas kebijakan dapat diterapkan dan bagaimana perlindungan bagi mahasiswa PTS dimasukkan ke dalam desain program.

Pendidikan gratis di tingkat perguruan tinggi memiliki dampak yang luas, sehingga kebijakan ini perlu dibangun dengan perhitungan yang jelas. Akses yang lebih terjangkau harus berjalan seiring dengan keberlanjutan PTN dan PTS, serta penyaluran bantuan yang tepat bagi mahasiswa yang paling membutuhkan. Bagi Komisi X, tantangan utamanya adalah memastikan cita-cita memperluas pendidikan tidak justru menghasilkan ketimpangan baru.