UU PIHU Atur Batas Umrah Mandiri, Ini yang Boleh dan Dilarang dalam Aturan Baru

Umrah Mandiri di Ujung Batas Hukum: Apa yang Sebenarnya Dilarang dalam UU PIHU?

Donasikitabisa.com – Sejak beberapa tahun terakhir, tren bepergian ibadah ke Tanah Suci tanpa melalui agen resmi semakin marak di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak keluarga memilih mengatur sendiri jadwal, akomodasi, dan transportasi selama di Arab Saudi, dengan alasan biaya lebih terjangkau dan pengalaman lebih personal. Namun, di balik kemudahan tersebut tersimpan satu pertanyaan hukum yang kini tengah diuji di tingkat tertinggi peradilan negara: sampai di mana batas antara “beribadah secara mandiri” dan “menyelenggarakan perjalanan ibadah” yang wajib mengantongi izin resmi?

Jawaban atas pertanyaan itu tertuang dalam kerangka regulasi yang telah berlaku sejak 2019, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang lazim disingkat UU PIHU. Undang-undang ini menjadi payung hukum bagi seluruh aktivitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai siapa yang berhak mengatur perjalanan ibadah dan siapa yang hanya berstatus sebagai jamaah.

Garis Pembatas antara Jamaah dan Penyelenggara

Salah satu poin paling krusial dalam UU PIHU adalah pembedaan tegas antara jamaah yang mengatur perjalanan ibadah bersama anggota keluarga atau kerabat dekat, dengan pihak yang secara komersial atau berulang kali bertindak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Dalam praktik sehari-hari, batas ini kerap kabur. Seorang warga yang membantu tetangga atau rekan kerja memesan paket umrah secara berulang, misalnya, bisa saja tanpa disadari melangkah ke wilayah yang secara hukum dikategorikan sebagai penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Ketidakjelasan inilah yang memicu gugatan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Perkara bernomor 239/PUU-XXIV/2026 diajukan dengan menantang Pasal 115 dan Pasal 122 UU PIHU. Para pemohon berargumen bahwa rumusan kedua pasal tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang ingin mengatur perjalanan umrah secara mandiri tanpa harus berhadapan dengan mekanisme perizinan yang dirancang untuk badan usaha penyelenggara.

Sidang di Mahkamah Konstitusi dan Posisi Pemerintah

Pada Selasa, 1 September 2026, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan perkara tersebut. Pemerintah hadir melalui ahli hukum pidana dan hak asasi manusia, Harkristuti Harkrisnowo, yang menyampaikan pandangan resmi negara terhadap substansi kedua pasal yang digugat.

“Kedua pasal tersebut bukan untuk membatasi ibadah umrah, melainkan melindungi jamaah dari penyelenggara yang tidak memiliki legitimasi.” — Harkristuti Harkrisnowo, ahli yang diajukan pemerintah dalam sidang MK, 1 September 2026.

Pernyataan ini menegaskan bahwa niat pembentuk undang-undang bukanlah membatasi hak warga negara untuk beribadah, melainkan membangun pagar pengaman agar jamaah tidak menjadi korban penyelenggara yang tidak terverifikasi, tidak terjamin tanggung jawabnya, dan tidak tunduk pada standar keselamatan serta perlindungan konsumen.

Mengapa Pembedaan Ini Penting bagi Jamaah

Di balik argumen hukum yang tampak abstrak, terdapat risiko konkret yang dihadapi jamaah umrah. Penyelenggara tanpa legitimasi resmi tidak terikat pada kewajiban menyediakan asuransi perjalanan, tidak terikat pada standar kualitas akomodasi, tidak memiliki mekanisme pengembalian dana yang jelas, dan tidak dapat diawasi oleh otoritas keagamaan maupun perdagangan. Ketika terjadi insiden—mulai dari keterlambatan penerbangan, pembatalan sepihak, hingga masalah kesehatan di Tanah Saksi—jamaah yang berangkat melalui pihak tidak berizin sering kali tidak memiliki jalur penyelesaian yang jelas.

Sistem PPIU yang diatur dalam UU PIHU dirancang untuk menutup celah tersebut. Setiap penyelenggara resmi harus memenuhi persyaratan modal, memiliki kantor operasional, terdaftar di Kementerian Agama, dan tunduk pada pengawasan berkala. Dengan demikian, jamaah memperoleh jaminan bahwa pihak yang mengatur perjalanan mereka memiliki kapasitas hukum dan finansial untuk bertanggung jawab.

Implikasi bagi Masyarakat yang Ingin Umrah Mandiri

Bagi keluarga atau kelompok kecil yang hendak mengatur perjalanan umrah secara mandiri—misalnya lima hingga sepuluh orang yang berangkat bersama—UU PIHU tetap memberikan ruang. Yang dilarang bukanlah keberangkatan tanpa agen, melainkan tindakan yang secara substansi setara dengan penyelenggaraan komersial: menerima pesanan dari pihak yang tidak dikenal secara berulang, memungut biaya dengan margin keuntungan, atau mengiklankan layanan perjalanan ibadah kepada publik tanpa izin.

Apabila hasil uji materiil di MK mengubah interpretasi Pasal 115 atau Pasal 122, maka cakupan perlindungan dan batasan operasional bagi jamaah mandiri dapat mengalami penyesuaian. Namun, hingga putusan final dijatuhkan, kerangka hukum yang berlaku tetap mengacu pada ketentuan UU PIHU sebagaimana telah berlaku sejak pengesahannya pada 2019.

Menanti Putusan yang Menentukan

Perkara 239/PUU-XXIV/2026 kini berada pada fase mendengarkan keterangan ahli dan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut akan menjadi preseden penting bagi jutaan warga Indonesia yang setiap tahun merencanakan perjalanan ibadah ke Makkah dan Madinah. Apakah batas antara “mandiri” dan “penyelenggara” akan diperjelas, diperluas, atau justru dipersempit—semua itu akan bergantung pada pertimbangan hukum yang akan diucapkan oleh para hakim konstitusi dalam waktu mendatang.

Sampai putusan itu turun, satu hal tetap berlaku: setiap warga negara yang ingin beribadah umrah memiliki hak konstitusional untuk melakukannya, namun hak itu berjalan berdampingan dengan kewajiban untuk memastikan bahwa pihak yang mengatur perjalanan mereka memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.